SIDOARJO,– HIGHLIGHT NEWS ID Reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur terus menunjukkan langkah nyata melalui penguatan tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, humanis, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli). Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam pelaksanaan Analisis dan Evaluasi (Anev) Capaian Kinerja Semester I Tahun 2026 yang digelar di Sidoarjo pada Senin (3/8/2026). Forum strategis ini menjadi momentum penting untuk mengukur efektivitas kinerja seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, memperkuat reformasi birokrasi, serta menyusun arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik pada Semester II Tahun 2026.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Timur, Triyoga Muhtar, bersama seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan se-Jawa Timur. Kehadiran Ombudsman menjadi bukti nyata sinergi pengawasan eksternal dalam memastikan setiap layanan pemasyarakatan berjalan sesuai prinsip good governance, menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta bebas dari maladministrasi.
Forum Anev ini tidak sekadar menjadi agenda pelaporan administratif, tetapi berkembang menjadi ruang evaluasi komprehensif untuk menilai efektivitas reformasi birokrasi, kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan internal, tata kelola anggaran, hingga inovasi yang telah dikembangkan oleh setiap UPT dalam enam bulan pertama Tahun 2026.
Salah satu paparan yang mendapat perhatian dalam forum tersebut disampaikan oleh Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, yang secara terbuka mempresentasikan berbagai capaian strategis Rutan Kelas I Surabaya selama Semester I Tahun 2026. Penyampaian laporan dilakukan secara objektif sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan sekaligus implementasi budaya kerja yang menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik.
Dalam pemaparannya, Tristiantoro menguraikan berbagai keberhasilan yang telah dicapai, meliputi penguatan sistem keamanan dan ketertiban, optimalisasi pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penguatan program pembinaan warga binaan, hingga pengembangan berbagai inovasi pelayanan yang mendukung keberhasilan program integrasi dan reintegrasi sosial warga binaan.
Ia menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan buah dari komitmen seluruh jajaran Rutan Kelas I Surabaya dalam menerapkan budaya kerja yang profesional, adaptif, responsif, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Menurutnya, keterbukaan dalam menyampaikan capaian kinerja merupakan bagian penting dari akuntabilitas publik sekaligus upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan yang terus bertransformasi menjadi semakin modern dan terpercaya.
Pelaksanaan Anev Semester I Tahun 2026 juga menjadi forum strategis untuk mengidentifikasi berbagai tantangan, hambatan, serta peluang penyempurnaan tata kelola organisasi. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperkuat sistem pengawasan, serta mempercepat implementasi reformasi birokrasi pada Semester II Tahun 2026.
Dalam evaluasi tersebut, sepuluh aspek strategis menjadi fokus pembahasan, meliputi efektivitas sistem pengamanan, pengawasan internal, pencegahan penyimpangan dan maladministrasi, keterbukaan informasi publik, kualitas pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi pengelolaan anggaran, efektivitas penyerapan PNBP, pelaksanaan program pembinaan warga binaan, penguatan integritas aparatur, serta pengembangan inovasi pelayanan berbasis digital dan kebutuhan masyarakat.
Dalam arahannya, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, menegaskan bahwa evaluasi berkala merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh UPT tetap berada pada jalur reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menekankan bahwa setiap satuan kerja harus mampu membangun organisasi yang profesional, adaptif, berintegritas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.
Menurut Kusnali, keberhasilan institusi pemasyarakatan pada era modern tidak lagi hanya diukur dari aspek keamanan dan tertib administrasi, tetapi juga dari kemampuan membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas, kepastian prosedur, keterbukaan informasi, perlindungan hak-hak warga binaan, serta pelaksanaan tugas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Plt Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Triyoga Muhtar, menegaskan bahwa pengawasan eksternal merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Menurutnya, kolaborasi antara Ombudsman dan jajaran Ditjenpas Jawa Timur menjadi langkah strategis dalam memastikan seluruh pelayanan bebas dari maladministrasi, memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan.
Ia juga mendorong seluruh UPT untuk terus memperkuat budaya pelayanan prima melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyempurnaan sistem pengawasan, percepatan digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, serta pengembangan inovasi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bagi Rutan Kelas I Surabaya, pelaksanaan Anev Semester I Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat transformasi kelembagaan menuju institusi pemasyarakatan yang modern, profesional, humanis, adaptif, dan terpercaya. Penguatan sistem keamanan, peningkatan kualitas pembinaan warga binaan, digitalisasi pelayanan, pengembangan inovasi, serta peningkatan kapasitas aparatur akan terus menjadi prioritas dalam mendukung pelayanan publik yang semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Komitmen tersebut sejalan dengan arah kebijakan transformasi pemasyarakatan nasional yang menempatkan rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan tidak hanya sebagai institusi pembinaan, tetapi juga sebagai penyelenggara pelayanan publik yang menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia, kepastian hukum, profesionalisme, integritas, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.
Melalui Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2026, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur kembali menegaskan tekadnya untuk terus mempercepat reformasi birokrasi, memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas inovasi pelayanan, serta membangun sistem pemasyarakatan yang bersih, transparan, akuntabel, humanis, dan bebas pungutan liar. Sinergi yang kokoh antara jajaran Ditjenpas Jawa Timur, Ombudsman RI, serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, dipercaya masyarakat, serta mampu mendukung pembangunan sistem hukum nasional yang modern, adaptif, dan berkeadilan (Dd).
