SURABAYA —HIGHLIGHT NEWS ID Organisasi masyarakat GARWO (Gabung Prabowo) mendesak DPP Partai Gerindra segera merespons secara serius informasi yang mengaitkan dua kadernya yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD.
Keduanya berasal dari Kabupaten Malang dan Kabupaten Banyuwangi, dengan persoalan yang berbeda. Salah satunya disebut dikaitkan dengan dugaan perkara narkotika di Surabaya, sedangkan yang lainnya disebut terseret dugaan persoalan perselingkuhan.
Heru GARWO meminta persoalan tersebut tidak dibiarkan menjadi kabar yang menggantung tanpa proses klarifikasi. Menurutnya, DPP Gerindra perlu melihat persoalan tersebut dari dua sisi sekaligus, yakni aspek hukum dan etika serta disiplin kader partai yang memegang mandat publik.
Heru menilai pemeriksaan internal penting dilakukan untuk memastikan fakta sebenarnya sebelum partai menentukan sikap.
Legislator Malang dan Informasi Dugaan Narkotika
Informasi yang beredar menyebut legislator berinisial UAM, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Gerindra, dikaitkan dengan persoalan hukum di wilayah Surabaya.
Kabar tersebut menyebut adanya dugaan penyalahgunaan narkotika.
Namun, sampai saat ini informasi tersebut harus ditempatkan sebagai dugaan yang masih membutuhkan verifikasi dan klarifikasi resmi. Status hukum serta detail perkara yang bersangkutan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan informasi yang beredar.
Heru GARWO meminta aparat penegak hukum memberikan kepastian apabila memang terdapat proses hukum yang sedang berjalan. Di sisi lain, Gerindra juga didorong melakukan klarifikasi internal terhadap kader yang bersangkutan.
Menurut Heru, proses klarifikasi diperlukan agar tidak terjadi penghakiman berdasarkan informasi yang belum terbukti.
Legislator Banyuwangi Terseret Dugaan Perselingkuhan
Sorotan GARWO berikutnya berkaitan dengan seorang legislator Kabupaten Banyuwangi dari Gerindra yang disebut terseret dugaan perselingkuhan.
Heru meminta persoalan tersebut ditangani secara proporsional karena menyangkut informasi mengenai kehidupan pribadi seseorang.
Namun, menurut GARWO, apabila persoalan tersebut memiliki kaitan dengan kepatutan dan kode etik kader yang memegang jabatan publik, partai dapat melakukan pemeriksaan sesuai mekanisme internal dan aturan yang berlaku.
Karena itu, GARWO mendorong DPP Gerindra meminta penjelasan dari pihak yang bersangkutan serta memeriksa informasi yang menjadi dasar munculnya dugaan tersebut.
Heru: Jangan Vonis Sebelum Ada Kepastian
Heru menegaskan bahwa GARWO tidak meminta siapa pun dinyatakan bersalah hanya berdasarkan kabar yang beredar.
Menurutnya, ketegasan partai harus berjalan bersama proses klarifikasi dan asas praduga tak bersalah.
Apabila setelah pemeriksaan ditemukan bukti adanya pelanggaran, Heru meminta Gerindra mengambil tindakan sesuai aturan organisasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebaliknya, apabila dugaan tidak terbukti, hasil pemeriksaan harus menjadi dasar untuk memberikan kepastian serta memulihkan nama baik pihak yang bersangkutan.
“Yang diperlukan adalah kejelasan dan pemeriksaan berdasarkan fakta. Kalau terbukti ada pelanggaran, tindak sesuai aturan. Kalau tidak terbukti, jangan biarkan nama seseorang terus dibebani oleh dugaan,” menjadi garis besar sikap Heru GARWO.
Menjadi Sorotan karena Menyangkut Wakil Rakyat
GARWO menilai persoalan tersebut memperoleh perhatian lebih luas karena kedua individu yang disebut merupakan anggota legislatif.
Sebagai wakil rakyat, kader yang duduk di DPRD membawa mandat masyarakat sekaligus identitas partai. Karena itu, setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran hukum maupun etika perlu ditangani secara transparan dan proporsional.
Heru mendorong DPP Gerindra memastikan mekanisme internal partai berjalan secara objektif dan tidak berhenti pada klarifikasi informal.
Menurut GARWO, penanganan yang jelas diperlukan agar publik dapat membedakan mana informasi yang masih berupa dugaan, mana hasil pemeriksaan, dan mana fakta hukum yang telah memperoleh kepastian.
Publik Menunggu Langkah DPP Gerindra
Desakan GARWO kini mengarah pada tindak lanjut DPP Partai Gerindra.
Heru berharap partai segera memberikan ruang klarifikasi dan melakukan pemeriksaan terhadap dua persoalan tersebut. Untuk aspek pidana, proses sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Sementara aspek etik dan disiplin kader dapat ditangani melalui mekanisme internal partai.
GARWO juga meminta agar seluruh proses dilakukan secara objektif sehingga keputusan yang diambil tidak didasarkan pada tekanan opini publik semata.
Pada akhirnya, publik menunggu kepastian mengenai apakah dugaan yang beredar tersebut memiliki dasar yang dapat dibuktikan atau justru tidak terbukti setelah dilakukan klarifikasi.
Sampai adanya kepastian berdasarkan proses hukum maupun pemeriksaan internal, seluruh pihak yang disebut tetap memiliki hak jawab dan hak memberikan klarifikasi serta berhak atas asas praduga tak bersalah, sesuai prinsip jurnalistik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Red).
