Home / PEMERINTAHAN / Bukan Sekadar Administrasi, Rutan Gresik Buktikan Budaya Integritas Lewat Transparansi Pelayanan dan Suara Warga Binaan

Bukan Sekadar Administrasi, Rutan Gresik Buktikan Budaya Integritas Lewat Transparansi Pelayanan dan Suara Warga Binaan

GRESIK —HIGHLIGHT NEWS ID Budaya integritas di lingkungan pemasyarakatan tidak cukup dibuktikan melalui kelengkapan dokumen maupun komitmen tertulis. Konsistensi pelaksanaan tugas, keterbukaan pelayanan, kelayakan fasilitas, hingga pengalaman warga binaan menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana nilai integritas benar-benar diterapkan. Komitmen tersebut menjadi perhatian Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Gresik saat mengikuti Verifikasi Lapangan Anugerah Pembangunan Budaya Integritas (APBI) Madya, Senin (19/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting ini merupakan bagian dari evaluasi penerapan budaya integritas sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan pemasyarakatan.

Verifikasi diikuti jajaran Rutan Gresik bersama Tim Zona Integritas (ZI) dan perwakilan Tim Evaluator Internal Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur. Sementara itu, Tim Penilai Mandiri (TPM) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melibatkan unsur Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan perkenalan antara tim penilai dengan jajaran Rutan Gresik. Selanjutnya, Fuad Makhmumi Romadhon memandu virtual tour untuk memperlihatkan kondisi lingkungan, fasilitas pelayanan, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan di dalam rutan.

Dalam peninjauan tersebut, tim penilai diajak melihat sejumlah area, mulai dari lingkungan luar rutan, area parkir, fasilitas pelayanan publik, ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), hingga fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas.

Petugas turut menjelaskan mekanisme dan alur pelayanan kepada masyarakat. Penjelasan itu mencakup upaya menghadirkan layanan yang mudah diakses, nyaman, transparan, serta memiliki prosedur yang jelas sehingga masyarakat dapat memahami tahapan pelayanan yang tersedia.

Penyediaan fasilitas yang inklusif juga menjadi bagian penting dalam peninjauan tersebut. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menunjukkan perlunya pelayanan publik yang memperhatikan kebutuhan pengguna layanan secara lebih luas, tanpa mengabaikan kepastian prosedur dan standar pelayanan.

Kepala Rutan Gresik, Dhimas Isdwiyono, menegaskan bahwa pembangunan budaya integritas harus diwujudkan dalam perilaku dan kedisiplinan petugas, sekaligus tercermin dalam kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat maupun warga binaan.

“Integritas harus menjadi budaya kerja yang diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas, bukan sekadar komitmen di atas kertas. Melalui verifikasi lapangan APBI Madya ini, kami ingin menunjukkan bahwa Rutan Gresik terus berupaya membangun pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kami juga berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan,” ujar Dhimas.

Suara Warga Binaan Menjadi Bagian dari Verifikasi

Salah satu bagian penting dalam proses verifikasi adalah wawancara Tim Penilai Mandiri dengan sejumlah warga binaan. Langkah tersebut dilakukan untuk menggali pemahaman dan pengalaman mereka terkait penerapan budaya integritas di lingkungan rutan.

Keterangan warga binaan menjadi salah satu sumber informasi untuk melihat kesesuaian antara komitmen yang disampaikan oleh jajaran petugas dengan praktik pelayanan yang berlangsung di lapangan. Dengan demikian, penilaian tidak hanya bertumpu pada pemaparan program dan ketersediaan fasilitas, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman pihak yang berinteraksi langsung dengan sistem pelayanan pemasyarakatan.

Pendekatan tersebut mempertegas bahwa budaya integritas harus hadir dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kepatuhan terhadap aturan, kejelasan mekanisme pelayanan, sikap profesional petugas, serta tanggung jawab dalam menjalankan kewenangan merupakan unsur yang perlu dijaga secara konsisten.

Verifikasi APBI Madya juga memberikan kesempatan bagi Rutan Gresik untuk memaparkan berbagai upaya penguatan integritas yang telah dilakukan. Mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penyediaan sarana yang mendukung aksesibilitas, hingga penerapan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas.

Di sisi lain, proses evaluasi ini menjadi momentum untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Hasil peninjauan dan masukan dari tim penilai dapat menjadi bahan pembenahan agar pelaksanaan program pembangunan budaya integritas semakin sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan.

Perkuat Zona Integritas, Dorong Perbaikan Berkelanjutan

Pembangunan Zona Integritas tidak hanya berorientasi pada pencapaian administratif, tetapi juga menuntut perubahan budaya kerja dan konsistensi penerapan prinsip tata kelola yang baik. Karena itu, integritas perlu menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan kewenangan, serta interaksi petugas dengan masyarakat dan warga binaan.

Keikutsertaan Rutan Gresik dalam Verifikasi Lapangan APBI Madya menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen tersebut. Pelayanan yang transparan, prosedur yang jelas, fasilitas yang inklusif, dan pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan terhadap institusi pemasyarakatan.

Komitmen itu juga perlu diikuti evaluasi secara berkala agar perbaikan tidak berhenti setelah proses verifikasi selesai. Setiap aspek yang masih membutuhkan penyempurnaan perlu menjadi perhatian bersama, sehingga budaya integritas dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

Melalui proses verifikasi ini, Rutan Gresik menegaskan upaya untuk terus membangun lingkungan pemasyarakatan yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kualitas pelayanan. Pada akhirnya, keberhasilan budaya integritas bukan hanya diukur dari dokumen yang dipenuhi atau fasilitas yang ditampilkan, melainkan dari konsistensi pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat maupun warga binaan (Dd).

Tagged:

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)