SURABAYA – HIGHLIGHT NEWS ID Dinamika politik nasional terkait kemungkinan perubahan posisi Wakil Presiden Republik Indonesia mulai memunculkan berbagai nama yang dinilai memiliki kapasitas untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Di tengah berkembangnya wacana tersebut, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo, secara tegas mendorong Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar masuk dalam pertimbangan sebagai kandidat Wakil Presiden.
Heru meminta Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk memperhitungkan Khofifah sebagai salah satu figur potensial. Menurutnya, pengalaman pemerintahan, kemampuan kepemimpinan, serta kekuatan jejaring sosial dan politik yang dimiliki Khofifah merupakan modal penting untuk mengemban tanggung jawab di tingkat nasional.
Wacana tersebut berkembang menyusul kabar mengenai rencana pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Dalam pemberitaan yang menjadi rujukan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani disebut menyampaikan bahwa Presiden Prabowo diminta menyiapkan dua nama kandidat untuk diproses lebih lanjut melalui mekanisme kelembagaan.
Situasi ini memunculkan pembicaraan mengenai sosok yang dinilai tepat apabila benar-benar terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pengalaman Memimpin Jawa Timur Jadi Pertimbangan
Bagi Heru, Khofifah memiliki rekam pengalaman pemerintahan yang layak diperhitungkan. Saat ini, Khofifah menjalani periode kedua sebagai Gubernur Jawa Timur, sebuah provinsi yang mempunyai peran strategis dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik nasional.
Heru berpandangan bahwa kepemimpinan di Jawa Timur bukan perkara sederhana. Luas wilayah, besarnya jumlah penduduk, serta keragaman karakter masyarakat membutuhkan kemampuan komunikasi dan koordinasi yang kuat.
Ia menilai pengalaman tersebut dapat menjadi bekal bagi Khofifah apabila dipercaya mengambil tanggung jawab lebih besar di pemerintahan pusat.
Tidak hanya itu, Heru juga menyoroti kedekatan Khofifah dengan Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, representasi sosial dan keagamaan tersebut dapat menjadi kekuatan untuk memperluas komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
“Khofifah Indar Parawansa merupakan sosok yang tepat untuk dipertimbangkan. Beliau mempunyai pengalaman memimpin Jawa Timur, memiliki jaringan sosial yang luas, dan bisa menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat,” ujar Heru MAKI.
Representasi NU Dinilai Bisa Memperkuat Pemerintahan
Heru menilai, latar belakang Khofifah yang memiliki hubungan kuat dengan lingkungan NU merupakan salah satu nilai strategis dalam kepemimpinan nasional.
Menurutnya, keberadaan tokoh yang mempunyai kedekatan dengan organisasi kemasyarakatan besar dapat membantu memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas sosial serta membangun dukungan terhadap kebijakan nasional.
Ia juga menegaskan bahwa Jawa Timur selama ini memiliki posisi penting sebagai salah satu barometer politik Indonesia. Karena itu, menurut Heru, munculnya figur dari Jawa Timur dalam kepemimpinan nasional merupakan sesuatu yang patut diperhitungkan.
Heru Tanggapi Isu Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim
Dalam kesempatan tersebut, Heru turut menyinggung berbagai isu dan opini publik yang mengaitkan nama Khofifah dengan persoalan dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur.
Sebagai Ketua MAKI Jatim, Heru menyampaikan pandangannya bahwa persoalan hukum tidak semestinya dinilai hanya berdasarkan opini atau narasi yang berkembang di tengah masyarakat. Ia meminta agar setiap persoalan ditempatkan berdasarkan fakta dan proses hukum yang berlaku.
“Lepas dari berbagai isu dan opini bahwa Ibunda Khofifah Indar Parawansa dianggap terlibat kasus korupsi dana hibah Jatim, dan apa pun isu-isu korupsi yang ditandemkan dengan Ibunda Khofifah Indar Parawansa, secara realita hukum saya katakan dengan tegas dan jelas bahwa ‘jauh panggang dari api’. Catat itu,” tegas Heru MAKI.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian pribadi Heru terhadap isu yang berkembang. Setiap dugaan tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui proses hukum, sementara semua pihak berhak mendapatkan perlindungan asas praduga tak bersalah.
Heru Siap Perjuangkan Aspirasi dari Jawa Timur
Heru menegaskan bahwa Khofifah merupakan figur yang paling tepat menurut pandangannya untuk dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Ia mengaku akan terus menyuarakan aspirasi tersebut melalui jaringan komunikasi yang dimilikinya, termasuk kepada sejumlah pihak yang dinilai mempunyai akses dan kedekatan dengan lingkaran pengambil kebijakan nasional.
Bagi Heru, dorongan tersebut sekaligus menjadi bentuk penyampaian aspirasi politik dari Jawa Timur agar potensi kepemimpinan daerah mendapat perhatian dalam percaturan nasional.
“Lewat jejaring sumber-sumber kuat yang dekat dengan penguasa, dari Jawa Timur, saya Heru MAKI terus melakukan upaya syiar untuk memperjuangkan Ibunda Khofifah Indar Parawansa sebagai Wakil Presiden pengganti Mas Gibran. Bismillah untuk semuanya,” pungkasnya.
Tetap Harus Melalui Mekanisme Konstitusi
Terlepas dari berbagai nama yang mulai diperbincangkan, usulan Heru MAKI terhadap Khofifah masih merupakan aspirasi politik dan belum menjadi pencalonan resmi.
Konstitusi telah mengatur mekanisme apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih.
Dengan demikian, setiap proses pengisian jabatan tersebut harus mengikuti ketentuan konstitusi dan keputusan lembaga negara yang berwenang.
Kini, usulan Heru MAKI menambah dinamika pembicaraan politik nasional. Nama Khofifah Indar Parawansa didorong untuk diperhitungkan, sementara keputusan mengenai figur yang akan mendampingi Presiden Prabowo tetap menjadi bagian dari proses politik dan konstitusional yang berlaku (Red).
