SURABAYA – HIGHLIGHT NEWS ID Perjuangan mempertahankan tata kelola anggaran olahraga Jawa Timur akhirnya membuahkan hasil. Komisi E DPRD Jawa Timur menyepakati bahwa pengelolaan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi (BK Porprov) Tahun 2027 tetap dipercayakan kepada KONI Jawa Timur secara kelembagaan.
Kesepakatan tersebut menjadi titik terang setelah sebelumnya muncul polemik rencana pengalihan pengelolaan anggaran dari KONI Jatim kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim.
Namun, keberhasilan mempertahankan pengelolaan anggaran di KONI Jatim ternyata tidak membuat Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo, menghentikan perjuangannya.
Justru sebaliknya, Heru MAKI menegaskan bahwa MAKI Jatim kini bersiap memasuki agenda perjuangan berikutnya dengan satu tuntutan utama yang sangat tegas: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diminta mencopot Kepala Dispora Jatim!
### Komisi E DPRD Jatim Berhasil Menemukan Titik Kesepakatan
Perkembangan penting tersebut terjadi dalam rapat klarifikasi yang diinisiasi Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari, dari Fraksi PDI Perjuangan, pada Rabu sore (11/11/2026).
Dalam pertemuan di ruang rapat Komisi E DPRD Jatim tersebut, Kadispora Jatim bersama jajaran dan KONI Jatim beserta jajaran dipanggil untuk menyampaikan penjelasan terkait polemik pengelolaan anggaran PON dan BK Porprov 2027.
Sri Untari mendengarkan penjelasan kedua belah pihak sebelum akhirnya tercapai kesepakatan bahwa tata kelola anggaran PON dan BK Porprov 2027 tetap dikelola secara profesional oleh KONI Jatim secara kelembagaan.
Sebelum rapat berlangsung, Heru MAKI juga telah memberikan masukan berupa data dan argumentasi kepada Sri Untari melalui komunikasi WhatsApp.
Masukan tersebut berkaitan dengan rencana pengalihan anggaran, prioritas kebijakan Dispora Jatim, serta pentingnya menjaga kesinambungan pembinaan atlet menuju kompetisi nasional.
Bagi Heru, persoalan pengelolaan anggaran bukan sekadar urusan administrasi pemerintahan. Ada kepentingan besar yang harus dijaga, yakni masa depan atlet dan keberlanjutan pembinaan cabang olahraga Jawa Timur.
### Anggaran GMS Rp2,3 Miliar, POPDA Hanya Rp772 Juta Lebih
Salah satu kritik yang disampaikan Heru MAKI kepada Komisi E DPRD Jatim adalah mengenai ketimpangan prioritas alokasi anggaran kegiatan olahraga.
Heru menyoroti anggaran Gerak Jalan Mojokerto–Surabaya (GMS) yang disebut mencapai sekitar Rp2,3 miliar setiap tahun.
Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki nilai sejarah dan budaya dalam mengenang perjalanan perjuangan para pejuang kemerdekaan. Namun, ia mempertanyakan proporsionalitas pembiayaannya apabila dibandingkan dengan program pembinaan atlet berprestasi.
Sebagai pembanding, Heru mengungkapkan bahwa anggaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jatim di Kabupaten Ngawi hanya sekitar Rp772 juta lebih.
Padahal, POPDA merupakan salah satu wadah penting untuk menemukan bibit-bibit atlet potensial dari kalangan pelajar Jawa Timur.
Dari kompetisi tersebut, atlet berprestasi dapat dipetakan dan dipersiapkan untuk mengikuti pembinaan lebih lanjut, termasuk kesempatan masuk program Puslatda sebagai bagian dari persiapan menghadapi PON.
Heru menilai pemerintah harus berani mengevaluasi skala prioritas penggunaan APBD agar pembinaan atlet mendapatkan dukungan yang proporsional.
Ia tidak mempersoalkan pelestarian sejarah dan budaya. Namun, menurutnya, pembangunan olahraga prestasi juga harus mendapatkan perhatian serius karena menyangkut investasi jangka panjang bagi masa depan atlet Jawa Timur.
KONI Jatim Mendapat Kepastian untuk Memperkuat Persiapan PON dan Porprov
Kesepakatan Komisi E DPRD Jatim tersebut memberikan angin segar bagi KONI Jatim, khususnya dalam memperkuat pelaksanaan Puslatda bagi cabang olahraga yang dipertandingkan dalam PON dan Porprov 2027.
Persiapan menghadapi kompetisi besar membutuhkan perencanaan matang dan pemahaman teknis terhadap setiap cabang olahraga.
Mulai dari seleksi atlet, pemetaan kekuatan kontingen, sistem kualifikasi, kebutuhan peralatan pertandingan, kesiapan pelatih, hingga evaluasi performa atlet melalui sistem promosi dan degradasi.
Setiap cabang olahraga memiliki karakteristik dan mekanisme pertandingan yang berbeda. Ada yang menggunakan sistem ranking atau peringkat, sementara lainnya menerapkan sistem kuota.
Karena itu, kesinambungan koordinasi antara KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih, pembina, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pembinaan.
Kepastian pengelolaan anggaran di KONI Jatim diharapkan dapat menghindarkan persiapan atlet dari ketidakpastian akibat polemik kelembagaan.
### Heru MAKI: Kesepakatan Ini Baru Kemenangan Awal!
Meski mengapresiasi langkah Komisi E DPRD Jatim yang telah mempertemukan kedua pihak dan menghasilkan kesepakatan, Heru menegaskan bahwa perjuangan MAKI Jatim belum selesai.
Menurutnya, keputusan tersebut merupakan kemenangan awal sebelum memasuki agenda perjuangan berikutnya, yaitu mendesak evaluasi kepemimpinan Kadispora Jatim.
Heru memastikan MAKI Jatim akan mengintensifkan rapat konsolidasi untuk mempersiapkan aksi demonstrasi akbar.
Sasaran penyampaian aspirasi tersebut meliputi Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Kantor Dispora Jatim.
Dalam aksi tersebut, MAKI Jatim akan membawa tuntutan utama:
COPOT KADISPORA JATIM!
Heru juga berharap aksi demonstrasi nantinya dapat dihadiri perwakilan atlet, pelatih, serta para pembina cabang olahraga yang memiliki kepedulian terhadap masa depan olahraga prestasi Jawa Timur.
Ia ingin perjuangan tersebut menjadi gerakan aspirasi bersama demi pembenahan kebijakan olahraga, bukan sekadar persoalan satu organisasi dengan institusi pemerintah.
Ketika ditanya kapan aksi demonstrasi akbar akan dilaksanakan, Heru menjawab dengan singkat, tetapi penuh ketegasan.
“SECEPATNYA!”
### Gubernur Khofifah Kini Diharapkan Memberikan Respons
Perkembangan ini menempatkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada posisi penting untuk memastikan pembenahan tata kelola olahraga di lingkungan pemerintah provinsi.
Kesepakatan pengelolaan anggaran PON dan BK Porprov 2027 di KONI Jatim harus ditindaklanjuti dengan mekanisme administrasi, penganggaran, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Di sisi lain, kritik MAKI Jatim mengenai perbandingan anggaran GMS dan POPDA juga layak mendapatkan penjelasan terbuka dari Dispora Jatim agar masyarakat memahami dasar penetapan prioritas pembiayaan tersebut.
Tuntutan pencopotan Kadispora merupakan sikap dan aspirasi MAKI Jatim yang selanjutnya menjadi kewenangan Gubernur untuk dipertimbangkan melalui mekanisme evaluasi pejabat sesuai peraturan perundang-undangan.
Publik tentu berharap polemik ini menjadi momentum pembenahan, sehingga seluruh kebijakan olahraga benar-benar berorientasi pada kepentingan atlet, bukan kepentingan birokrasi.
Kini, satu persoalan telah menemukan kesepakatan, tetapi perjuangan MAKI Jatim belum berhenti.
Heru MAKI menegaskan akan terus mengawal penggunaan anggaran, memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada pembinaan atlet, serta mendorong evaluasi kepemimpinan Dispora Jatim.
Sebab, prestasi olahraga Jawa Timur tidak boleh dikorbankan oleh ketidakpastian kebijakan dan tarik-menarik kewenangan.
Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Atlet harus diperhatikan. Prestasi Jawa Timur harus diperjuangkan!
MAKI Jatim Tak Akan Lelah Mengejar Matahari! (Red).
