GRESIK – HIGHLIGHT NEWS ID Upaya mengembalikan Klien Pemasyarakatan agar mampu menjalani kehidupan secara mandiri dan diterima kembali di tengah masyarakat membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Tidak cukup hanya melalui pembimbingan, proses reintegrasi sosial juga memerlukan dukungan pemerintah, aparat keamanan, lembaga keagamaan, serta dunia usaha.
Menyadari pentingnya kolaborasi tersebut, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (KELAYAN BINTER) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) di wilayah Kabupaten Gresik, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan pelayanan bimbingan integrasi sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendukung keberhasilan reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan.
Melalui forum tersebut, Bapas Kelas I Surabaya mempertemukan berbagai unsur terkait guna membangun kesamaan pemahaman mengenai pentingnya dukungan lingkungan bagi Klien Pemasyarakatan yang kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Yoyon Sukaryono, S.H., selaku JFT Pembimbing Kemasyarakatan Madya Bapas Kelas I Surabaya, menyampaikan materi mengenai arah kebijakan KELAYAN BINTER serta implementasinya dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
Pemaparan tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya penguatan layanan bimbingan integrasi melalui pendekatan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pembimbingan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban Klien Pemasyarakatan, tetapi juga mampu mendorong kesiapan mereka untuk kembali beradaptasi dan menjalankan kehidupan sosial secara bertanggung jawab.
Diskusi kemudian berkembang dengan membahas peran masing-masing stakeholder, bentuk dukungan yang dapat diberikan, serta peluang kerja sama yang dapat dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan pembimbingan.
Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah kesiapan lingkungan masyarakat dalam menerima kembali Klien Pemasyarakatan. Dukungan tersebut diperlukan agar mereka memiliki kesempatan memperbaiki kehidupan, memperoleh kepercayaan, mengembangkan kemampuan, serta membangun kemandirian setelah menjalani proses pemasyarakatan.
Dalam pelaksanaan KELAYAN BINTER di Gresik, keterlibatan sejumlah unsur strategis menjadi bagian penting, mulai dari pemerintah daerah, unsur kecamatan, TNI, Polri, Kantor Urusan Agama (KUA), hingga para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sinergi tersebut menjangkau wilayah Kecamatan Driyorejo, Wringinanom, dan Cerme.
Masing-masing unsur diharapkan dapat mengambil peran sesuai kapasitas dan kewenangannya. Pemerintah daerah dan unsur kecamatan dapat mendukung koordinasi serta pemberdayaan masyarakat. TNI dan Polri turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Sementara itu, KUA dapat memberikan dukungan melalui pendekatan pembinaan keagamaan dan penguatan moral. Keterlibatan pelaku UMKM juga memiliki arti penting karena dapat membuka peluang pengembangan keterampilan, kegiatan produktif, hingga kesempatan pemberdayaan ekonomi bagi Klien Pemasyarakatan.
Kolaborasi ini menjadi relevan karena keberhasilan reintegrasi sosial tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu untuk berubah, tetapi juga oleh terbukanya kesempatan dan penerimaan dari lingkungan sekitarnya.
Stigma sosial, keterbatasan kesempatan kerja, serta persoalan ekonomi dapat menjadi tantangan tersendiri bagi seseorang yang kembali ke masyarakat. Karena itu, dukungan lintas sektor diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, inklusif, dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki masa depan.
Melalui KELAYAN BINTER, Bapas Kelas I Surabaya terus mendorong penguatan pelayanan bimbingan integrasi yang melibatkan seluruh elemen terkait. Forum ini diharapkan menjadi fondasi bagi terbangunnya kerja sama yang lebih konkret, terarah, dan berkelanjutan dalam mendukung pembimbingan Klien Pemasyarakatan.
Keberhasilan pemasyarakatan pada akhirnya tidak hanya diukur dari proses pembinaan yang telah dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuan seseorang untuk kembali hidup mandiri, menaati hukum, membangun hubungan sosial yang baik, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
Reintegrasi sosial bukan sekadar membuka pintu bagi seseorang untuk kembali ke masyarakat, melainkan memastikan bahwa ketika pintu itu terbuka, tersedia pula dukungan, kesempatan, dan kepercayaan untuk membangun kehidupan yang lebih baik (Dd).
