SURABAYA –HIGHLIGHT NEWS ID Persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur X Tahun 2027 mulai diwarnai polemik mengenai kewenangan penyelenggaraan dan pengelolaan anggaran. Keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tertanggal 6 Oktober 2025 yang menugaskan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur sebagai penyelenggara kini menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai rencana pengalihan pengelolaan anggaran Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) dan Porprov kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim.
Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut siapa yang mengelola dana. Lebih jauh, publik membutuhkan kepastian mengenai dasar hukum kebijakan, pembagian tanggung jawab antarlembaga, serta jaminan bahwa proses pembinaan atlet tidak terganggu menjelang agenda olahraga besar tersebut.
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo atau Heru MAKI, menyampaikan keberatan atas rencana yang berkembang itu. Ia mempertanyakan apakah perubahan pengelolaan anggaran hanya berkaitan dengan mekanisme administrasi pemerintahan atau berpotensi memengaruhi tugas penyelenggaraan yang telah diberikan kepada KONI Jatim.
Heru bahkan menyebut adanya dugaan perlawanan terhadap mandat KONI apabila rencana tersebut benar-benar mengarah pada pengambilalihan fungsi yang telah ditetapkan dalam keputusan gubernur.
Keputusan Gubernur Menjadi Titik Pangkal Persoalan
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/730/013/2025 tertanggal 6 Oktober 2025, KONI Jatim ditetapkan sebagai penyelenggara Porprov Jatim X Tahun 2027.
Diktum KESATU secara tegas memberikan penugasan penyelenggaraan kepada KONI Jatim. Kemudian, diktum KEDUA mengatur tanggung jawab KONI, mulai dari mempersiapkan kegiatan, menetapkan jumlah peserta dan cabang olahraga, menentukan persyaratan kepesertaan serta waktu pelaksanaan, berkoordinasi dengan kabupaten/kota tuan rumah, hingga membentuk panitia dan sekretariat.
Sementara itu, diktum KETIGA menyebutkan bahwa pembiayaan pelaksanaan tugas dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur melalui Dispora Jatim dan sumber pendanaan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut perlu dibaca secara utuh. Penugasan penyelenggaraan kepada KONI dan peran Dispora dalam mekanisme pembiayaan merupakan aspek yang harus dijalankan dengan pembagian tanggung jawab yang jelas.
Karena itu, apabila benar terdapat rencana perubahan pengelolaan dana, Pemprov Jatim perlu menerangkan apakah perubahan hanya menyangkut mekanisme anggaran atau juga berdampak pada kewenangan penyelenggaraan.
Heru MAKI Minta Sekdaprov dan Bappeda Berikan Penjelasan
Heru MAKI meminta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, serta Bappeda Jatim memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dan pertimbangan rencana pengalihan pengelolaan anggaran BK PON serta Porprov 2027.
Menurut Heru, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka siapa yang akan menerima dan mengelola anggaran, bagaimana mekanisme penyalurannya, siapa pelaksana kegiatan, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap hasil dan laporan pertanggungjawaban.
Hal tersebut penting karena terdapat perbedaan konsekuensi antara mekanisme hibah kepada organisasi olahraga dan pelaksanaan kegiatan yang dikelola langsung oleh perangkat daerah.
Apabila skema pendanaan berubah, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, dan tetap menjamin keberlangsungan program olahraga prestasi.
Dalam pemberitaan sejumlah media pada 10 November 2026, upaya konfirmasi kepada Kepala Dispora Jatim, Hadi Wawan Guntoro, belum memperoleh tanggapan hingga berita diterbitkan. Kepala Bidang Olahraga Prestasi Dispora Jatim, Abdul Wahab, mengarahkan wartawan untuk meminta keterangan langsung kepada kepala dinas.
Sekdaprov dan Bappeda Jatim juga disebut belum memberikan penjelasan mengenai pihak yang akan menerima dan mengelola anggaran tersebut. Dengan demikian, status rencana perubahan pengelolaan anggaran masih membutuhkan klarifikasi resmi dari Pemprov Jatim.
Bukan Sekadar Mengirim Atlet, BK PON Membutuhkan Persiapan Panjang
Heru MAKI mengingatkan bahwa persiapan BK PON tidak bisa dipandang hanya sebagai urusan transportasi, penginapan, konsumsi, atau pemberangkatan atlet ke lokasi pertandingan.
Di balik pelaksanaan kualifikasi terdapat proses pembinaan yang membutuhkan koordinasi teknis dan pemahaman terhadap karakteristik masing-masing cabang olahraga.
Tahapannya meliputi rekrutmen dan seleksi atlet, pemetaan kekuatan kontingen, penentuan atlet yang berpeluang lolos kualifikasi, evaluasi performa, hingga sistem promosi dan degradasi berdasarkan perkembangan prestasi.
Setiap cabang olahraga memiliki mekanisme kualifikasi berbeda. Sebagian menggunakan sistem pemeringkatan atau ranking, sedangkan cabang lainnya menerapkan sistem kuota yang membatasi jumlah atlet yang dapat mengikuti tahapan tertentu.
Pengadaan peralatan pertandingan juga menjadi bagian penting. Atlet membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perlengkapan yang nantinya digunakan dalam kompetisi. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan peralatan tidak semestinya dilakukan secara mendadak.
Seluruh proses tersebut membutuhkan koordinasi antara KONI Jatim, KONI kabupaten/kota, pengurus cabang olahraga, pelatih, serta atlet.
Heru mengkhawatirkan perubahan pengelolaan yang tidak disertai perencanaan teknis matang dapat mengganggu kesinambungan pembinaan. Ia bahkan menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi hilangnya satu hingga dua generasi atlet potensial Jawa Timur apabila proses pembinaan mengalami hambatan serius.
Pernyataan itu merupakan kekhawatiran Heru terhadap dampak yang mungkin terjadi, sehingga perlu menjadi bahan evaluasi dan pembahasan bersama para pemangku kepentingan olahraga.
Enam Persoalan Teknis yang Perlu Dipastikan
Polemik pembagian kewenangan juga memunculkan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban konkret dari pemerintah dan organisasi olahraga.
Pertama, siapa yang bertanggung jawab terhadap pendaftaran, verifikasi, dan keabsahan atlet dari setiap kabupaten/kota?
Kedua, siapa yang menentukan standar teknis serta kelayakan venue pertandingan sesuai ketentuan masing-masing cabang olahraga?
Ketiga, siapa yang memiliki tanggung jawab dalam penyusunan jadwal, penetapan perangkat pertandingan, penerapan regulasi, dan penyelesaian protes?
Keempat, bagaimana kedudukan KONI kabupaten/kota serta pengurus cabang olahraga dalam sistem kepesertaan dan koordinasi penyelenggaraan?
Kelima, siapa yang bertanggung jawab terhadap pencatatan hasil pertandingan, pengesahan perolehan medali, dan penyelesaian sengketa hasil pertandingan?
Keenam, apabila terdapat perubahan terhadap penugasan KONI berdasarkan keputusan gubernur, apakah telah diterbitkan keputusan baru atau dasar administratif yang secara jelas mengatur perubahan tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk memperuncing perbedaan antarlembaga, melainkan untuk memastikan setiap pihak memahami batas kewenangan dan tanggung jawabnya.
MAKI Jatim Siapkan Aksi, Evaluasi Kadispora Menjadi Tuntutan
Heru MAKI menyatakan MAKI Jatim sedang mempersiapkan aksi demonstrasi ke Kantor Dispora Jatim dan lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dalam pernyataannya, ia menyebut aksi tersebut direncanakan berlangsung dalam waktu dekat. Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah evaluasi terhadap Kepala Dispora Jatim, Hadi Wawan Guntoro.
Heru juga menyampaikan keinginan untuk bertemu Gubernur Khofifah Indar Parawansa guna menyampaikan langsung persoalan yang menjadi perhatian MAKI Jatim.
Menurut Heru, sikap organisasinya bukan semata-mata membela KONI sebagai institusi. Perhatian utama MAKI Jatim, kata dia, adalah menjaga keberlanjutan pembinaan dan prestasi atlet Jawa Timur.
Tuntutan evaluasi pejabat tersebut merupakan sikap organisasi. Keputusan mengenai jabatan dan langkah administratif selanjutnya tetap menjadi kewenangan pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Dugaan Persoalan Anggaran Dispora Juga Akan Ditelaah
Di luar persoalan pengelolaan anggaran BK PON dan Porprov 2027, Heru mengungkapkan bahwa tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim sedang menghimpun serta menelaah dokumen terkait dugaan persoalan pengelolaan anggaran Dispora Jatim periode 2024–2026.
MAKI Jatim menyatakan akan menyiapkan berkas untuk disampaikan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan data dan bukti awal yang memadai.
Lembaga tersebut menyebut Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Polda Jawa Timur sebagai pihak yang akan dituju dalam rencana penyampaian laporan.
Namun, dugaan penyimpangan anggaran tidak dapat dinyatakan sebagai tindak pidana sebelum dilakukan pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat berwenang. Pihak-pihak yang disebut juga harus memperoleh kesempatan memberikan klarifikasi.
Pengawasan terhadap APBD memang merupakan bagian penting dari kontrol publik. Setiap penggunaan dana harus dapat ditelusuri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya.
Anggaran Olahraga Harus Berpihak pada Prestasi Atlet
Polemik ini seharusnya menjadi momentum bagi Pemprov Jatim untuk memastikan tata kelola olahraga berjalan dengan kepastian hukum dan transparansi.
Dispora dan KONI perlu menjalankan peran sesuai ketentuan. Pemerintah bertanggung jawab memastikan dukungan anggaran dilaksanakan secara akuntabel, sedangkan kebutuhan teknis pembinaan harus dikoordinasikan dengan organisasi olahraga dan tenaga profesional yang memahami karakteristik setiap cabang olahraga.
Jangan sampai perubahan mekanisme administrasi justru mengganggu jadwal latihan, seleksi atlet, pemenuhan peralatan, dan persiapan kontingen Jawa Timur.
Publik kini menunggu penjelasan resmi Gubernur Khofifah, Sekdaprov, Bappeda, serta Dispora Jatim mengenai kepastian rencana pengelolaan anggaran tersebut dan bagaimana pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/730/013/2025 tetap dijalankan.
Bagi MAKI Jatim, persoalan ini akan terus dikawal melalui penyampaian aspirasi, permintaan klarifikasi, dan penelaahan dokumen anggaran.
Porprov 2027 harus menjadi ajang pembuktian prestasi olahraga Jawa Timur, bukan sumber ketidakpastian kewenangan. Kepastian hukum, transparansi APBD, dan kesinambungan pembinaan atlet harus berjalan beriringan agar masa depan olahraga Jawa Timur tidak dikorbankan oleh persoalan birokrasi (Red).
