BANYUWANGI – HIGHLIGHT NEWS ID Bantahan seorang petinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berinisial M terkait dugaan penerimaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp70 miliar tidak menghentikan langkah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur. Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, memastikan penelusuran tetap berjalan dengan mengedepankan fakta, dokumen, dan pembuktian.
Perkembangan ini mencuat setelah M menyampaikan klarifikasi secara langsung kepada Heru Satriyo melalui pesan WhatsApp. Dalam komunikasinya, M secara tegas menyatakan tidak pernah menerima dana CSR sebagaimana informasi yang sebelumnya menjadi perhatian MAKI Jatim.
Bahkan, M mempersilakan MAKI Jatim untuk melakukan penelusuran lebih lanjut guna menguji kebenaran informasi tersebut.
Bantahan itu menjadi bagian penting dalam perkembangan polemik yang kini menjadi perhatian publik Banyuwangi. MAKI News sebelumnya juga telah menerbitkan pemberitaan hak jawab pada 10 November 2026 sebagai bentuk pemenuhan prinsip keberimbangan dan penghormatan terhadap hak klarifikasi pihak yang disebut dalam pemberitaan.
Namun, bagi MAKI Jatim, klarifikasi tersebut tidak berarti seluruh penelusuran harus dihentikan. Tim Litbang dan Investigasi tetap akan mendalami informasi awal yang telah dihimpun, termasuk menguji dugaan transaksi dan penggunaan dana yang menjadi pokok persoalan.
### HERU MAKI: BUKAN TEMBUNG JARENE, TETAPI DATA DAN FAKTA
Heru Satriyo menegaskan bahwa MAKI Jatim tidak ingin membangun persoalan berdasarkan kabar burung, asumsi, maupun opini pribadi yang tidak memiliki dasar pembuktian.
Menurutnya, setiap informasi yang menjadi perhatian organisasi harus melalui proses pengumpulan bahan, penelusuran, pendalaman, serta pengujian terhadap dokumen pendukung.
Dengan nada tegas, Heru menyampaikan:
“Insya Allah MAKI Jatim bukanlah kumpulan orang-orang yang sering nongkrong di warung kopi dan membahas serta berbicara ‘tembung jarene’ yang tidak jelas juntrungannya dan hanya berbasis asumsi dan opini pribadi saja,” tegas Heru MAKI.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa MAKI Jatim ingin membawa persoalan ini ke ranah pembuktian. Bukan sekadar mempertentangkan bantahan dengan dugaan, melainkan memastikan setiap informasi memiliki dasar yang bisa diuji.
Heru juga memberikan sinyal bahwa perkembangan penelusuran akan disampaikan pada waktunya.
“Bismillah, catat tanggal mainnya nanti,” pungkasnya.
### RP70 MILIAR, TIGA PERUSAHAAN DAN SEJUMLAH AKTIVITAS USAHA JADI FOKUS PENELUSURAN
Sebelumnya, MAKI Jatim melalui Tim Litbang dan Investigasi menyampaikan informasi awal mengenai dugaan ketidakwajaran tata kelola dana CSR dari tiga perusahaan pada tahun anggaran 2024.
Berdasarkan informasi yang dihimpun MAKI Jatim, nilai dana yang menjadi objek penelusuran mencapai Rp70 miliar dengan rincian:
* Rp35 miliar dari perusahaan pertama.
* Rp20 miliar dari perusahaan kedua.
* Rp15 miliar dari perusahaan ketiga.
Dalam penelusuran awal tersebut, dana dimaksud diduga mengalir melalui rekening pribadi seseorang yang disebut memiliki hubungan keluarga dengan petinggi Banyuwangi berinisial M.
Tidak hanya menelusuri dugaan aliran dana, MAKI Jatim juga mendalami informasi mengenai sejumlah aktivitas usaha yang disebut berkaitan dengan dana tersebut.
Di antaranya pembangunan dan pengembangan peternakan sapi jenis Limousine, pembelian lahan yang diinformasikan dimanfaatkan untuk usaha lapangan futsal dan restoran, serta pembangunan fasilitas olahraga padel di kawasan tersebut.
Informasi mengenai berbagai aktivitas usaha itu menjadi salah satu aspek yang perlu dikonfirmasi melalui dokumen kepemilikan, sumber pembiayaan, transaksi, dan keterangan pihak terkait.
Meski demikian, penting ditegaskan bahwa seluruhnya masih merupakan informasi awal dan klaim penelusuran MAKI Jatim. Belum dapat disimpulkan bahwa M ataupun pihak lain yang disebut benar-benar menerima atau menggunakan dana CSR untuk kepentingan pribadi.
Bantahan M harus menjadi bagian dari proses verifikasi agar tidak terjadi kesimpulan prematur.
### BIDANG HUKUM MAKI JATIM MATANGKAN DOKUMEN, PELAPORAN MENUNGGU BUKTI
Di tengah perkembangan tersebut, Bidang Hukum MAKI Jatim disebut tengah melakukan penyempurnaan dan pemilahan dokumen sebagai persiapan kemungkinan mengambil langkah hukum.
Heru Satriyo sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya akan mengutamakan prosedur klarifikasi sebelum menentukan langkah berikutnya.
Setidaknya terdapat sejumlah hal mendasar yang perlu mendapatkan kepastian, yakni:
* Siapa saja perusahaan yang disebut sebagai pemberi dana CSR senilai Rp70 miliar.
* Apa dasar dan mekanisme penyaluran dana dari masing-masing perusahaan.
* Siapa pihak yang secara resmi tercatat sebagai penerima.
* Bagaimana alur transaksi dan dokumen pendukungnya.
* Untuk kepentingan apa dana tersebut digunakan.
* Bagaimana pertanggungjawaban serta kesesuaian penggunaannya dengan tujuan CSR.
Apabila dalam proses pendalaman ditemukan bukti permulaan yang memadai, MAKI Jatim membuka kemungkinan menyampaikan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Dengan demikian, langkah hukum tidak dibangun berdasarkan dugaan semata, tetapi harus memiliki landasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
### DANA CSR MENYANGKUT KEPENTINGAN MASYARAKAT, TRANSPARANSI HARUS DIUTAMAKAN
Dana Corporate Social Responsibility merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Penyalurannya harus memiliki tujuan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, apabila terdapat penyaluran dana dalam jumlah besar, publik patut mendapatkan kejelasan mengenai sumber dana, mekanisme pemberian, penerima, hingga realisasi pemanfaatannya.
Transparansi bukan hanya penting bagi perusahaan pemberi CSR, tetapi juga bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.
Publik Banyuwangi tentu tidak menginginkan polemik berkepanjangan tanpa kejelasan. Yang dibutuhkan adalah penjelasan berdasarkan dokumen dan fakta, bukan sekadar pernyataan yang saling berhadapan.
### BANTAHAN DIHORMATI, PEMBUKTIAN TETAP HARUS BERJALAN
Polemik dugaan dana CSR Rp70 miliar ini harus diselesaikan melalui mekanisme yang objektif dan profesional.
Bantahan petinggi Banyuwangi berinisial M merupakan hak klarifikasi yang harus dihormati. Sebaliknya, MAKI Jatim juga memiliki ruang untuk melakukan penelusuran dan menyampaikan hasilnya sepanjang didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika seluruh mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana CSR telah berjalan sesuai aturan, transparansi dokumen akan menjadi jawaban terbaik untuk menjelaskan persoalan tersebut.
Namun, apabila ditemukan indikasi penyimpangan, fakta dan dokumen yang tersedia perlu diuji melalui proses hukum oleh aparat penegak hukum.
Kini, perhatian publik tertuju pada hasil penelusuran MAKI Jatim. Dugaan Rp70 miliar bukan angka kecil, sementara bantahan juga bukan sesuatu yang boleh diabaikan. Keduanya harus diuji melalui bukti yang objektif.
Heru Satriyo menegaskan bahwa MAKI Jatim tidak ingin berhenti pada perdebatan. Organisasi tersebut menyatakan akan terus mendalami informasi yang ada hingga memperoleh kejelasan.
Sebab, dalam persoalan dana CSR, yang harus berbicara paling lantang bukanlah opini, bukan pula bantahan, melainkan fakta, dokumen, dan bukti yang sesungguhnya (Red).
