SURABAYA –HIGHLIGHT NEWS ID Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10/2026), mendapat apresiasi dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo, S.Ip. Penindakan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan keuangan negara, terutama anggaran penanggulangan bencana yang berkaitan erat dengan keselamatan dan kepentingan masyarakat luas.
Heru menegaskan, penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara serius, profesional, dan transparan. Menurutnya, setiap dugaan penyimpangan anggaran negara perlu ditelusuri berdasarkan bukti yang sah agar seluruh fakta hukum dapat terungkap secara menyeluruh.
Bagi MAKI Jatim, persoalan pengelolaan anggaran kebencanaan tidak boleh dipandang sebagai urusan administratif semata. Anggaran tersebut memiliki tujuan penting untuk mendukung penanganan bencana dan melindungi masyarakat. Karena itu, tata kelola yang akuntabel serta pengawasan yang ketat menjadi kebutuhan mendasar untuk memastikan setiap dana digunakan sesuai peruntukannya.
“Penindakan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap uang negara. Kami berharap KPK mengusut perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel sampai fakta hukumnya benar-benar jelas,” menjadi penegasan atas sikap MAKI Jatim terhadap pentingnya penegakan hukum.
KPK Diminta Mengungkap Fakta Secara Terukur
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan bahwa sejumlah pihak telah diamankan dalam kegiatan OTT tersebut dan sedang menjalani pemeriksaan. Namun, identitas pihak-pihak yang diamankan, barang bukti, serta konstruksi perkara belum diungkap secara terperinci dalam informasi yang menjadi dasar pemberitaan ini.
Dengan kondisi tersebut, perkembangan perkara perlu mengikuti keterangan resmi KPK. Publik diharapkan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum lembaga antirasuah menyampaikan informasi yang telah terverifikasi melalui proses penanganan hukum.
MAKI Jatim mendorong agar pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri fakta dan bukti yang relevan untuk menjelaskan duduk perkara. Keterbukaan informasi yang proporsional dinilai penting agar masyarakat memperoleh kejelasan tanpa mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.
Pada saat yang sama, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Penindakan dan pemeriksaan merupakan bagian dari proses penegakan hukum, sedangkan penentuan tanggung jawab pidana harus didasarkan pada pembuktian sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penindakan Harus Berujung pada Pembenahan Pengawasan
MAKI Jatim menilai pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada operasi penindakan. Upaya tersebut harus disertai penuntasan perkara berdasarkan hasil pembuktian, evaluasi sistem pengelolaan anggaran, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk mencegah potensi penyimpangan serupa.
Pengawasan yang efektif diperlukan sejak perencanaan anggaran, pelaksanaan program, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan mekanisme yang terbuka dan dapat diperiksa, penggunaan keuangan negara diharapkan semakin terukur serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Khusus untuk anggaran penanggulangan bencana, akuntabilitas menjadi sangat penting karena penggunaan dana berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat bersifat mendesak. Setiap pengeluaran harus mengikuti aturan, memiliki dasar pertanggungjawaban yang jelas, dan sesuai dengan sasaran program yang telah ditetapkan.
Heru berharap langkah KPK tidak hanya menghasilkan kejelasan hukum dalam perkara yang sedang ditangani, tetapi juga mendorong peningkatan integritas dalam pengelolaan keuangan negara. Pengawasan yang konsisten dan penegakan hukum yang berkeadilan merupakan bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Heru Satriyo: Kepentingan Rakyat Harus Menjadi Prioritas
Heru kembali menekankan bahwa uang negara merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Setiap dugaan penyimpangan perlu ditangani berdasarkan bukti, sementara proses hukum harus berjalan secara objektif dan tidak dipengaruhi kepentingan di luar penegakan hukum.
“Setiap rupiah uang negara harus dijaga. Setiap dugaan korupsi harus diusut berdasarkan bukti, dan setiap proses hukum harus berjalan transparan, profesional, serta berkeadilan, terlebih jika menyangkut anggaran penanggulangan bencana dan kepentingan masyarakat,” pungkas Heru Satriyo.
MAKI Jatim berharap penanganan OTT di lingkungan BNPB menjadi pengingat pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran publik. Penuntasan perkara yang didukung bukti kuat, keterbukaan informasi yang bertanggung jawab, serta pembenahan pengawasan diharapkan dapat memastikan uang negara tetap digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan dan kepentingan masyarakat terlindungi (Red).
