SURABAYA – HIGHLIGHT NEWS ID Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, menghadiri Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Senin (22/6). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata bagi masyarakat.
Pengukuhan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang secara resmi menetapkan Hasoloan Manalu, S.E., M.M. sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pimpinan instansi vertikal di Jawa Timur, yang mencerminkan kuatnya komitmen kolaboratif dalam memperkuat arsitektur pengawasan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah strategis untuk memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan. Ia menekankan bahwa BPKP memiliki peran penting tidak hanya sebagai pengawas keuangan negara, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan setiap program dan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti posisi Jawa Timur sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang mengelola berbagai program prioritas berskala besar. Oleh karena itu, seluruh program pembangunan harus dikawal secara ketat agar dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai prinsip good governance.
Dalam konteks tersebut, BPKP diharapkan mampu memperkuat fungsi mitigasi risiko, memberikan peringatan dini, serta menyampaikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Pengawasan ini mencakup sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, ketahanan pangan, peningkatan investasi, hingga optimalisasi layanan publik yang langsung berdampak pada masyarakat.
Kehadiran Kusnali sebagai Kakanwil Ditjenpas Jawa Timur dalam agenda ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap penguatan sinergi antarinstansi. Kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan lembaga pengawasan dipandang sebagai elemen penting dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif, efisien, dan terukur.
Sinergi yang semakin kuat ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan publik di Jawa Timur agar lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Dengan dikukuhkannya Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, diharapkan fungsi pengawasan semakin optimal dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, berintegritas, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas (Dd).
