SURABAYA – HIGHLIGHT NEWS ID Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur kembali menegaskan perannya sebagai organisasi masyarakat sipil yang konsisten mengawal transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan keuangan negara. Komitmen tersebut akan diwujudkan melalui aksi damai bertajuk “Lawan Korupsi! Selamatkan Uang Rakyat!” yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 22 Juli 2026, pukul 10.00 WIB, dengan lokasi aksi di Kantor Pusda Provinsi Jawa Timur dan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur.
Ketua MAKI Korwil Jawa Timur, Heru Satriyo, S.Ip., yang akrab disapa Heru Maki, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pengelolaan anggaran publik. Menurutnya, pengawasan masyarakat merupakan elemen penting dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan berintegritas.
Heru Maki menjelaskan bahwa aksi tersebut akan membawa dua isu strategis yang dinilai memiliki kepentingan publik dan perlu memperoleh perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas.
Isu pertama berkaitan dengan permintaan agar dilakukan pengusutan secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan spillway (bendung pelimpah) di Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan nilai sekitar Rp15,6 miliar.
Berdasarkan informasi yang dimiliki MAKI Jatim, proyek tersebut diduga mengalami kerusakan atau jebol pada 13 Desember 2025. Organisasi itu juga mempertanyakan proses pencairan pembayaran yang disebut mencapai sekitar 80 persen kepada pelaksana proyek setelah peristiwa tersebut. Atas dasar informasi tersebut, MAKI Jatim meminta aparat penegak hukum melakukan pendalaman terhadap seluruh tahapan pelaksanaan proyek, mulai dari proses perencanaan, progres fisik pekerjaan, dokumen administrasi, mekanisme pembayaran, kualitas konstruksi, hingga kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut MAKI Jatim, pemeriksaan yang menyeluruh diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran daerah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Organisasi tersebut menegaskan bahwa seluruh informasi yang disampaikan masih berupa dugaan yang memerlukan klarifikasi, verifikasi, dan pembuktian melalui mekanisme hukum oleh instansi yang berwenang.
Selain persoalan proyek spillway, isu kedua yang akan menjadi fokus aksi adalah dugaan praktik cashback dalam pengadaan barang di lingkungan BPBD Provinsi Jawa Timur. MAKI Jatim meminta aparat penegak hukum, aparat pengawasan intern pemerintah, maupun lembaga pengawas lainnya melakukan pendalaman secara profesional apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, sehingga proses pengadaan dapat dipastikan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, persaingan sehat, serta bebas dari praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Heru Maki menegaskan bahwa aksi damai tersebut bukan bertujuan menghakimi individu maupun institusi tertentu. Sebaliknya, aksi tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong adanya klarifikasi, pemeriksaan, dan penegakan hukum yang objektif, profesional, independen, serta berkeadilan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
> “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal uang rakyat. Prinsip kami adalah berani karena benar. Penegakan hukum yang transparan, profesional, independen, dan akuntabel merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara,” tegas Heru Maki.
Ia menambahkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat pengawas, lembaga penegak hukum, media massa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pengawasan publik yang dilakukan secara bertanggung jawab merupakan bagian penting dalam memperkuat budaya integritas dan memastikan setiap rupiah uang negara digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
MAKI Jatim berharap aspirasi yang akan disampaikan dalam aksi damai tersebut dapat menjadi masukan konstruktif bagi seluruh instansi terkait dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Organisasi tersebut juga mengimbau seluruh peserta aksi untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, menghormati aparat keamanan yang bertugas, serta menyampaikan aspirasi secara damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Dd).
