Sidoarjo –Highlight News Id Upaya mempercepat reformasi sistem pemasyarakatan nasional kembali diperkuat melalui kunjungan kerja Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur pada Rabu (8/7/2026). Agenda tersebut menjadi bagian dari langkah strategis untuk memastikan pembangunan infrastruktur pemasyarakatan berjalan selaras dengan kebutuhan pelayanan publik sekaligus mendukung terciptanya sistem pembinaan warga binaan yang lebih modern, humanis, aman, produktif, dan berkelanjutan.
Rombongan Komisi XIII DPR RI dipimpin oleh Marinus Gea, didampingi Agun Gunandjar Sudarsa, Yasonna H. Laoly, beserta anggota komisi lainnya. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, bersama jajaran pejabat struktural yang memaparkan kondisi terkini serta kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi XIII DPR RI melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur di lingkungan Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur serta membahas kebutuhan pengembangan berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Peninjauan dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kesiapan fasilitas dalam mendukung pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan pengamanan yang menjadi bagian penting dari sistem pemasyarakatan modern.
Komisi XIII menilai bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemasyarakatan tidak hanya bergantung pada kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Fasilitas yang representatif dinilai mampu menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih aman, tertib, nyaman, dan kondusif sehingga seluruh program pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal.
Peningkatan infrastruktur juga dipandang sebagai faktor penting dalam menunjang berbagai program strategis, mulai dari pendidikan, pelatihan vokasi, pembinaan kepribadian, penguatan keterampilan kerja, pengembangan kemandirian ekonomi warga binaan, hingga program reintegrasi sosial sebagai bekal bagi mereka ketika kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional Komisi XIII DPR RI dalam membahas serta memberikan pertimbangan terhadap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi kementerian dan lembaga mitra kerja. Melalui hasil peninjauan lapangan, Komisi XIII memperoleh data dan informasi yang menjadi dasar dalam mendorong kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan riil pembangunan sistem pemasyarakatan.
Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang yang memiliki dampak besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan serta keberhasilan pembinaan warga binaan.
Menurutnya, keberadaan fasilitas yang modern dan representatif akan memperkuat pelaksanaan program pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan karakter, hingga pengembangan produktivitas warga binaan sehingga mereka memiliki bekal kompetensi dan kesiapan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat yang mandiri, bertanggung jawab, dan produktif.
Sementara itu, anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna H. Laoly, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pemasyarakatan harus dipandang sebagai investasi strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ia menilai keberhasilan pemasyarakatan tidak hanya diukur dari aspek keamanan lembaga, tetapi juga dari keberhasilan membentuk warga binaan menjadi pribadi yang memiliki kemampuan, karakter, disiplin, dan kesiapan untuk kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.
Menurut Yasonna, dukungan fasilitas yang layak akan meningkatkan efektivitas seluruh proses pembinaan sehingga tujuan utama sistem pemasyarakatan, yakni rehabilitasi, pembentukan karakter, dan reintegrasi sosial, dapat diwujudkan secara optimal.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi XIII DPR RI berharap sinergi antara DPR RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta seluruh pemangku kepentingan semakin kokoh dalam mempercepat modernisasi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dukungan kebijakan, penguatan anggaran, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas pelayanan diharapkan mampu menciptakan sistem pemasyarakatan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan semakin berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia.
Dengan penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembinaan yang semakin profesional, sistem pemasyarakatan di Jawa Timur diharapkan mampu menjadi salah satu model pengelolaan pemasyarakatan yang modern, humanis, produktif, dan berkeadilan. Langkah tersebut sekaligus mempertegas komitmen bersama dalam membangun sistem hukum nasional yang tidak hanya menjamin keamanan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi setiap warga binaan untuk memperbaiki diri, meningkatkan kompetensi, dan kembali menjadi insan yang bermanfaat bagi masyarakat serta pembangunan bangsa (Dd).
