SIDOARJO, 12 Juni 2026 –HIGHLIGHT NEWS ID Upaya serius dalam mengatasi persoalan kelebihan kapasitas hunian (overkapasitas) di lembaga pemasyarakatan kembali dilakukan melalui langkah strategis yang dijalankan Rutan Kelas I Surabaya. Dalam kurun waktu lima hari, mulai 8 hingga 12 Juni 2026, sebanyak 260 warga binaan pemasyarakatan dipindahkan ke sejumlah lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di berbagai wilayah Jawa Timur sebagai bagian dari program penataan hunian dan optimalisasi pembinaan.
Kebijakan pemindahan tersebut menjadi salah satu langkah konkret Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menjaga kualitas layanan pemasyarakatan, sekaligus memastikan seluruh warga binaan memperoleh hak pembinaan secara lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan. Penataan jumlah penghuni dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif bagi pelaksanaan berbagai program pembinaan kepribadian maupun kemandirian.
Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, menjelaskan bahwa proses pemindahan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan petugas pemasyarakatan dan personel kepolisian guna menjamin keamanan, ketertiban, serta kelancaran selama proses pengawalan menuju unit pelaksana teknis tujuan.
Menurutnya, langkah redistribusi warga binaan ini bukan semata-mata untuk mengurangi kepadatan hunian, tetapi juga bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembinaan yang menjadi hak setiap warga binaan selama menjalani masa pidana maupun masa penahanan.
“Penataan jumlah penghuni sangat berkaitan dengan optimalisasi program pembinaan. Dengan kondisi hunian yang lebih proporsional, berbagai layanan dan program pembinaan dapat berjalan lebih maksimal sehingga hak-hak warga binaan tetap terpenuhi secara baik,” ujarnya.
Berdasarkan data pelaksanaan pemindahan, total 260 warga binaan didistribusikan ke sejumlah lapas dan rutan di Jawa Timur. Pada 8 Juni 2026, sebanyak 62 warga binaan dipindahkan ke Lapas Pemuda Madiun dan tiga warga binaan lainnya menuju Lapas Madiun.
Selanjutnya pada 9 Juni 2026, masing-masing dua warga binaan dipindahkan ke Lapas Pasuruan dan Lapas Malang.
Proses redistribusi berlanjut pada 11 Juni 2026 dengan pemindahan 37 warga binaan ke Rutan Situbondo, dua warga binaan ke Lapas Probolinggo, dan dua warga binaan lainnya ke Lapas Bondowoso.
Sementara itu, pemindahan terbesar dilakukan pada 12 Juni 2026 dengan pengiriman sebanyak 150 warga binaan menuju Lapas Pemuda Madiun sebagai bagian dari skema pemerataan hunian di lingkungan pemasyarakatan Jawa Timur.
Seluruh proses pemindahan dilaksanakan dengan pengamanan ketat melalui sinergi antara petugas pemasyarakatan dan personel kepolisian. Pengawalan dilakukan sesuai standar operasional prosedur guna memastikan keamanan warga binaan, petugas, maupun masyarakat selama perjalanan menuju lokasi tujuan.
Langkah penataan hunian ini juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam mengatasi persoalan overkapasitas yang selama ini menjadi tantangan utama di berbagai lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia. Dengan distribusi penghuni yang lebih seimbang, diharapkan kualitas pembinaan, pelayanan kesehatan, pembinaan keterampilan, pendidikan, hingga pembinaan keagamaan dapat berlangsung secara lebih optimal.
Selain mendukung efektivitas program pembinaan, kebijakan redistribusi warga binaan juga berkontribusi terhadap penguatan aspek keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Kepadatan hunian yang lebih terkendali memungkinkan petugas menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara lebih maksimal sehingga tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan humanis.
Melalui langkah strategis tersebut, Rutan Kelas I Surabaya menegaskan komitmennya untuk terus mendukung transformasi sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan, penghormatan hak warga binaan, serta peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Penataan hunian yang dilakukan secara terukur ini diharapkan menjadi salah satu solusi efektif dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih modern, produktif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi proses reintegrasi sosial warga binaan di masa mendatang (Dd).
