Menurut M. Rukhan bersama Supiyo selaku petani di Dusun Tangunan, Desa Tangunan, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur merasakan manfaatnya penurunan harga pupuk subsidi tersebut, karena pupuk subsidi dapat dibeli dengan muda, harga lebih terjangkau, kebijakan pemerintah ini bisa membantu meringankan pengeluaran selama musim tanam.
“Tentunya, penurunan harga pupuk itu, sangat membantu kami sebagai petani, sebab biaya produksi menjadi lebih ringan dan hemat. penghematan ini bisa kami manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian lainnya secara optimal,” kata M. Rukhan dengan Supiyo saat ditemui Media di lokasi persawahan.
Masih M. Rukhan bersama Supiyo menjelaskan, bahwa pupuk subsidi jenis UREA dan PHONSKA yang sudah dibelinya di Kelompok Tani (Poktan) Tangunan sesuai harga semestinya,
“Selama ini, kami membeli pupuk subsidi seperti pupuk UREA dengan harga Rp. 90.000 per sak berisi 50 kilogram. Sedangkan pupuk PHONSKA yang kami beli dengan harga Rp. 92.000 per sak berisi 50 kilogram. Jadi, pupuk subsidi yang kami beli itu, harganya lebih terjangkau, dan manfaatnya dari ketersediaan pupuk bersubsidi tersebut, sudah cukup baik untuk membantu menjaga kelancaran kegiatan budidaya hingga menghasilkan panen yang cukup baik,” ujar M. Rukhan bersama Supiyo tegas.
Selain itu, ditempat yang sama, Puguh dengan Wisnu (Petani Sumbertugu, Desa Tangunan, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto) berharap agar pasokan pupuk subsidi tetap terjaga, terutama saat musim tanam serentak ketika kebutuhan petani meningkat. Dengan harga yang terjangkau dan stok yang memadai, petani dapat menjalankan usaha tani dengan lebih tenang dan baik.
“Kami berharap agar ketika kebutuhan petani meningkat, pasokan pupuk subsidi tetap terjaga dengan baik. Dan harganya tetap terjangkau,” kata Puguh dengan Wisnu kepada awak media ini.
Sementara itu Sumidi, Ketua Lembaga Pemantau Penyenggara Pemerintahan -NKRI ( LP3-NKRI ) yang ditemui ditempat lokasi, mengapresiasi pemerintah desa Tangunan dan kelompok tani yang sudah menjalankan program pemerintah dibidang pertanian untuk peningkatan swasembada pangan dan bisa menjadi contoh daerah lain.
Sumidi juga menghimbau, Apabila masyarakat menemukan adanya penjualan pupuk di atas HET, penimbunan, atau pungutan liar, dapat segera melapor ke Lembaga Pemantau Penyenggara Pemerintahan -NKRI (LP3-NKRI).
Dengan terjaminnya ketersediaan pupuk, diharapkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Desa Tangunan semakin meningkat. (Tim)
