SIDOARJO–HIGHLIGHTNEWS ID Penguatan koordinasi antaraparatur penegak hukum menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Komitmen tersebut ditunjukkan Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, bersama jajaran pimpinan unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan wilayah Surabaya dan Sidoarjo melalui kunjungan koordinasi ke Markas Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo, Rabu (28/10/2026).
Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum, pengamanan, dan pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.
Rombongan pimpinan UPT pemasyarakatan disambut langsung oleh Kapolresta Sidoarjo, AKBP Bobby Adimas Chandra Putra. Pertemuan ini turut dihadiri Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Sidoarjo, Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya, serta Kepala Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya.
Keterlibatan sejumlah pimpinan UPT tersebut menunjukkan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi lintas instansi guna mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang aman, tertib, dan sesuai ketentuan.
Perkuat Sinergi untuk Mengantisipasi Gangguan Keamanan
Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, melalui keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk membangun kerja sama yang solid antaraparat penegak hukum (APH).
Menurutnya, koordinasi yang dilakukan secara berkala memiliki peran penting dalam menyamakan persepsi, memperkuat komunikasi, serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan rutan maupun lapas.
“Pertemuan ini tidak sekadar mempererat silaturahmi kelembagaan, tetapi juga menjadi sarana strategis menyamakan langkah dalam menjaga stabilitas keamanan, pencegahan gangguan kamtib, serta kelancaran tugas pemasyarakatan di lapangan,” ujarnya.
Koordinasi tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman mengenai pentingnya kerja sama antarlembaga ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan pelaksanaan tugas di lapangan.
Sinergi antara jajaran pemasyarakatan dan kepolisian diharapkan dapat mendukung langkah pencegahan secara lebih terarah, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan yang dapat memengaruhi stabilitas lingkungan pemasyarakatan.
Kolaborasi Kemenimipas-Polri Dukung Pembinaan Warga Binaan
Kerja sama antara jajaran pemasyarakatan dan kepolisian tidak hanya berkaitan dengan aspek pengamanan, tetapi juga mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi pembinaan terhadap Warga Binaan.
Lingkungan rutan dan lapas yang kondusif merupakan salah satu faktor penting agar program pembinaan dapat berjalan sesuai tujuan. Karena itu, komunikasi yang baik antaraparat penegak hukum diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing instansi secara terkoordinasi dan bertanggung jawab.
Melalui penguatan hubungan kelembagaan ini, jajaran pemasyarakatan wilayah Surabaya-Sidoarjo bersama Polresta Sidoarjo diharapkan mampu membangun pola koordinasi yang berkelanjutan, terutama dalam upaya pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan ketertiban.
Komitmen Mewujudkan Pemasyarakatan yang Aman dan Akuntabel
Pertemuan di Polresta Sidoarjo tersebut menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menghadapi tantangan tugas pemasyarakatan yang membutuhkan koordinasi, kesiapsiagaan, dan tanggung jawab bersama.
Ke depan, kerja sama antara Polresta Sidoarjo dan jajaran UPT pemasyarakatan di wilayah Surabaya-Sidoarjo diharapkan terus terpelihara melalui komunikasi yang efektif dan koordinasi sesuai kewenangan masing-masing.
Dengan hubungan kelembagaan yang semakin kuat, pelaksanaan tugas pengamanan dan pembinaan di lingkungan rutan maupun lapas diharapkan dapat berlangsung secara optimal, sehingga tercipta suasana yang kondusif, aman, tertib, dan akuntabel.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan pemasyarakatan yang profesional, dengan tetap mengedepankan keamanan, ketertiban, serta pelaksanaan pembinaan bagi Warga Binaan (Dd).
