SIDOARJO – HIGHLIGHT NEWS ID Kesiapan menghadapi perubahan hukum pidana nasional menjadi salah satu fokus penting dalam penguatan kinerja aparatur pemasyarakatan. Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, menghadiri Apel, Ikrar, dan Seminar Transformasi Pemasyarakatan bagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) se-Jawa Timur, Rabu (14/10/2026), di Sidoarjo.
Kegiatan yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur ini menjadi forum koordinasi untuk memperkuat kesiapan petugas dalam menghadapi penerapan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nasional.
Kehadiran Tristiantoro Adi Wibowo menegaskan pentingnya peran pimpinan unit pelaksana teknis (UPT) dalam menyelaraskan pemahaman kebijakan serta mendorong kesiapan jajaran menghadapi perubahan regulasi. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan pemasyarakatan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
Agenda ini dipimpin Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, serta dihadiri Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Dr. Ceno Hersusetiokartiko. Jajaran UPT pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Pembimbing Kemasyarakatan, dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dari seluruh wilayah Jawa Timur turut mengikuti kegiatan tersebut secara langsung maupun daring.
Dalam rangkaian acara, para pimpinan memberikan pengarahan teknis mengenai kesiapan aparatur dalam menerapkan ketentuan hukum pidana nasional yang baru. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kesamaan pemahaman terhadap regulasi menjadi aspek penting agar pelaksanaan tugas di setiap satuan kerja dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karutan Surabaya Dorong Kesiapan dan Profesionalisme Petugas
Bagi Rutan Kelas I Surabaya, partisipasi dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan jajaran pemasyarakatan di Jawa Timur. Perubahan regulasi menuntut aparatur untuk terus meningkatkan kompetensi, menyesuaikan prosedur kerja, serta memastikan pelayanan dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab.
Kesiapan petugas tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap aturan baru, tetapi juga dengan kemampuan menerapkannya dalam pelayanan sehari-hari. Profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap prosedur menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas layanan kepada warga binaan, keluarga, dan masyarakat.
Melalui sinergi antarsatuan kerja, pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan diharapkan semakin selaras. Koordinasi yang kuat juga diperlukan untuk mendukung proses pembinaan warga binaan serta memastikan pelayanan publik berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apel dan Ikrar Perkuat Komitmen Transformasi Pemasyarakatan
Rangkaian apel dan ikrar menjadi momentum untuk mempertegas komitmen aparatur dalam menjalankan tugas secara profesional di tengah perkembangan sistem hukum nasional. Sementara itu, seminar dan pengarahan teknis memberikan ruang untuk memperkuat pemahaman mengenai implikasi perubahan regulasi terhadap pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
Transformasi pemasyarakatan membutuhkan lebih dari sekadar penyesuaian administratif. Perubahan harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi, dan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Dengan pemahaman yang semakin selaras, jajaran pemasyarakatan diharapkan mampu menjalankan tanggung jawab secara efektif sekaligus menjaga kepastian hukum dalam setiap bentuk pelayanan.
Rutan Surabaya Tegaskan Komitmen Pelayanan Akuntabel
Rutan Kelas I Surabaya terus mendukung transformasi hukum nasional melalui peningkatan kesiapan aparatur dan penguatan kualitas pelayanan publik. Komitmen tersebut diarahkan agar setiap perubahan kebijakan dapat diikuti dengan pelaksanaan tugas yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kehadiran Karutan Surabaya dalam agenda tingkat wilayah ini menjadi bagian dari upaya membangun kesamaan langkah dengan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur dan satuan kerja pemasyarakatan lainnya. Kolaborasi yang berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemasyarakatan.
Pada akhirnya, keberhasilan transformasi hukum tidak hanya ditentukan oleh perubahan peraturan, tetapi juga oleh kesiapan dan integritas aparatur yang melaksanakannya. Dengan memperkuat kompetensi, sinergi, dan akuntabilitas, Rutan Kelas I Surabaya berkomitmen mendukung terwujudnya pelayanan pemasyarakatan yang semakin berkualitas, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Dd).
