SIDOARJO —HIGHLIGHT NEWS ID Proyek pembangunan Sistem Rumah Pompa Sidokare 1 dan 2 dengan nilai sekitar Rp2,9 miliar menjadi perhatian Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur. Organisasi tersebut meminta hasil inspeksi mendadak (sidak) tidak berhenti pada teguran, tetapi ditindaklanjuti dengan pemeriksaan teknis dan administratif secara menyeluruh.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, S.Ip, menilai penggunaan anggaran publik harus diikuti pertanggungjawaban yang jelas. Menurutnya, pemeriksaan perlu dilakukan terhadap material, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, progres fisik, fungsi pengawasan hingga administrasi pembayaran.
Sidak dilakukan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana bersama Inspektorat dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air pada Senin (28/9/2026).
Dalam sidak tersebut, pelaksana proyek dari CV Putra Utama Perkasa disebut tidak berada di lokasi. Hanya terdapat empat pekerja yang disebut baru didatangkan pada hari pelaksanaan sidak.
Perhatian juga tertuju pada persoalan ukuran besi beton serta kesesuaian struktur beton dengan spesifikasi teknis. Bagi MAKI Jatim, temuan tersebut perlu diverifikasi secara profesional melalui pemeriksaan dokumen dan pengujian teknis, bukan langsung ditarik menjadi kesimpulan pelanggaran.
Heru meminta Inspektorat mencocokkan kondisi fisik proyek dengan seluruh dokumen pendukung.
“Kontrak, gambar kerja, spesifikasi teknis, laporan pengawasan, berita acara, hasil uji material dan dokumen pembayaran harus dicocokkan dengan kondisi fisik di lapangan. Dari sana akan terlihat apakah pelaksanaannya benar-benar sesuai,” ujar Heru.
Menurutnya, pemeriksaan juga perlu memastikan volume pekerjaan yang telah dikerjakan sesuai dengan dokumen kontrak dan progres yang dilaporkan.
Apabila berdasarkan pemeriksaan teknis terdapat material yang terbukti tidak memenuhi spesifikasi, material tersebut harus dipastikan tidak digunakan dan dilakukan penggantian sesuai ketentuan. Setiap tahapan penggantian juga harus dibuatkan dokumentasi sebagai bagian dari pertanggungjawaban pekerjaan.
Sorotan berikutnya menyangkut fungsi konsultan pengawas CV Guna Manfaat Teknik. Konsultan tersebut disebut mengetahui persoalan material dan mengaku sempat menolak pengiriman material yang dinilai tidak sesuai standar.
Heru menilai hal itu menunjukkan bahwa pengawasan mutu harus dilakukan secara konsisten sejak material tiba di lokasi hingga digunakan dalam konstruksi.
“Material harus diperiksa sejak datang. Kalau tidak sesuai spesifikasi, harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai material yang bermasalah terlanjur digunakan dan baru dipersoalkan setelah pekerjaan selesai,” tegasnya.
MAKI Jatim meminta Inspektorat memeriksa seluruh rangkaian proyek secara objektif, termasuk volume pekerjaan, jenis dan mutu material, progres fisik, pelaksanaan pengawasan serta pembayaran.
Namun, Heru mengingatkan bahwa temuan sidak belum dapat langsung disimpulkan sebagai tindak pidana korupsi ataupun kerugian negara.
Menurutnya, kesimpulan tersebut harus berdasarkan pemeriksaan lembaga berwenang dan didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Temuan sidak merupakan bahan awal untuk pemeriksaan. Jangan langsung menyimpulkan ada korupsi atau kerugian negara. Semua harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan sesuai kewenangan,” katanya.
MAKI Jatim juga menegaskan pentingnya memberikan kesempatan kepada pelaksana proyek dan konsultan pengawas untuk menyampaikan klarifikasi serta menggunakan hak jawab terhadap berbagai persoalan yang muncul.
Di sisi lain, Rumah Pompa Sidokare merupakan bagian dari infrastruktur pengendalian banjir yang memiliki kepentingan langsung bagi masyarakat. Karena itu, kualitas konstruksi harus menjadi perhatian utama.
Menurut Heru, target penyelesaian pekerjaan tetap penting, tetapi tidak boleh mengesampingkan kualitas dan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis.
“Yang kita harapkan bukan hanya proyek selesai, tetapi selesai dengan kualitas yang sesuai kontrak. Rumah pompa menyangkut kepentingan masyarakat sehingga kualitas konstruksinya harus benar-benar dijaga,” ujarnya.
MAKI Jatim juga meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyampaikan hasil pemeriksaan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Transparansi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran sekitar Rp2,9 miliar.
Lebih jauh, Heru mendorong pengawasan proyek dilakukan sejak tahap perencanaan hingga serah terima pekerjaan. Pemeriksaan material, pengendalian mutu, pengukuran volume, dokumentasi progres, pembayaran dan hasil akhir harus memiliki rekam administrasi yang jelas.
“Setiap tahapan harus terdokumentasi dan dapat diaudit. Dengan begitu, penggunaan anggaran publik bisa dipertanggungjawabkan dan pekerjaan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” pungkas Heru (Red).
