BANYUWANGI –HIGHLIGHT NEWS ID Dugaan perundungan terhadap seorang siswi madrasah tsanawiyah (MTs) di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, memantik kecaman keras Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo. Baginya, laporan dugaan kekerasan terhadap anak harus ditindaklanjuti secara serius, bukan dibiarkan menguap tanpa kejelasan dan pertanggungjawaban.
Kasus yang dilaporkan orang tua siswi bernama Sherlin tersebut menjadi perhatian MAKI Jatim setelah pengurusnya menerima pengaduan pada Jumat (9/10/2026). Persoalan ini sekaligus mengingatkan bahwa perlindungan anak membutuhkan tindakan nyata dari keluarga, lingkungan pendidikan, pemerintah, dan masyarakat.
Berdasarkan pemberitaan MAKI News, laporan diterima pengurus MAKI Jatim, Riawan Syamsir, melalui sambungan telepon dari Eva, orang tua Sherlin, pada pukul 17.15 WIB.
Eva menyampaikan bahwa putrinya diduga dijemput sejumlah teman perempuan dengan alasan diajak keluar sebentar. Sherlin, yang tinggal bersama neneknya, kemudian disebut dibawa menuju salah satu pantai di Banyuwangi.
Menurut keterangan orang tua yang dimuat dalam pemberitaan tersebut, beberapa teman perempuan lainnya telah menunggu di lokasi. Sherlin diduga mengalami kekerasan fisik berupa dorongan hingga terjatuh, pukulan, tamparan, injakan, tendangan, dan jambakan rambut.
Peristiwa tersebut juga disebut sempat direkam menggunakan telepon seluler dan videonya beredar di media sosial. Namun, unggahan itu dilaporkan telah dihapus pada Sabtu (10/10/2026).
Kronologi tersebut masih harus diverifikasi melalui pemeriksaan dan klarifikasi pihak-pihak terkait. Fakta kejadian, peran masing-masing pihak, serta kemungkinan adanya unsur pidana harus ditentukan berdasarkan bukti dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Heru MAKI Teruskan Aduan kepada Kemenag
Merespons laporan keluarga korban, Heru MAKI menyatakan telah meneruskan informasi tersebut kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.
Heru juga menginstruksikan Bidang Hukum MAKI Jatim untuk menemui Eva guna membahas persetujuan pemberian kuasa hukum bagi pendampingan keluarga korban.
Langkah ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi pendampingan yang terarah, mulai dari membantu keluarga memahami hak-haknya hingga menyiapkan langkah pelaporan sesuai prosedur yang berlaku.
Di sisi lain, keselamatan dan kondisi psikologis anak harus menjadi prioritas. Korban perlu memperoleh ruang aman, pendampingan yang sesuai, serta perlindungan dari intimidasi maupun tekanan sosial yang berpotensi memperburuk dampak kejadian.
Pihak Madrasah Perlu Diberi Ruang untuk Menjelaskan
Laporan dugaan perundungan ini juga menuntut kejelasan mengenai hubungan para pihak yang disebut dengan lingkungan pendidikan. Kementerian Agama dan pihak madrasah perlu melakukan penelusuran sesuai kewenangan serta memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Klarifikasi diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat persoalan antarsiswa sebelumnya, bagaimana kejadian tersebut dapat berlangsung, dan langkah apa yang akan ditempuh untuk mencegah peristiwa serupa.
Hal itu bukan berarti menetapkan kesalahan pihak tertentu sebelum pemeriksaan selesai. Sebaliknya, penanganan yang objektif diperlukan agar kepentingan korban terlindungi sekaligus memastikan hak setiap pihak tetap dihormati.
Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, proses penanganan perlu dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum dan instansi perlindungan anak sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat juga perlu menahan diri untuk tidak menyebarluaskan rekaman kekerasan atau identitas anak-anak yang terlibat. Perlindungan privasi penting agar korban tidak mengalami perundungan lanjutan, stigma, maupun tekanan psikologis akibat penyebaran konten digital.
Deklarasi Antibullying Harus Lebih dari Sekadar Seremoni
MAKI News turut memberitakan rencana MAKI Jatim menggelar Deklarasi Antibullying dalam rangkaian kegiatan pameran peringatan Hari Jadi ke-81 Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada Sabtu, 31 Oktober 2026, di Pancoran Park, Rogojampi, Banyuwangi, dengan melibatkan perwakilan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
Rencana deklarasi itu menjadi relevan di tengah laporan dugaan kekerasan terhadap Sherlin. Namun, gerakan antiperundungan baru akan bermakna apabila diwujudkan melalui kebijakan, pengawasan, dan penanganan yang konsisten.
Sekolah dan madrasah perlu memastikan adanya saluran pengaduan yang aman, respons cepat terhadap laporan, serta pendampingan bagi korban. Pendidik juga perlu membangun budaya yang mendorong siswa menghormati perbedaan dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.
Anak yang terbukti melakukan perundungan harus ditangani sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan usia, hak, dan kepentingan terbaik anak. Pendekatan pembinaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keselamatan korban ataupun menutup-nutupi fakta.
Keselamatan Anak Menjadi Ukuran Keseriusan Perlindungan
Dugaan kasus di Muncar menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak belajar dan bergaul tanpa ancaman kekerasan. Tidak boleh ada anggapan bahwa perundungan merupakan kenakalan biasa yang dapat diabaikan begitu saja.
Bagi keluarga Sherlin, kejelasan penanganan merupakan kebutuhan mendesak. Bagi lembaga pendidikan dan instansi terkait, kasus ini menjadi ujian untuk menunjukkan bahwa laporan mengenai keselamatan anak ditanggapi secara serius, objektif, dan bertanggung jawab.
Hingga pemberitaan MAKI News diterbitkan pada 10 Oktober 2026, Heru MAKI telah menyampaikan penerusan laporan kepada jajaran Kementerian Agama serta persiapan pendampingan hukum bagi keluarga korban. Perkembangan pemeriksaan resmi dan tanggapan pihak madrasah masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.
Penanganan kasus harus mengedepankan perlindungan anak, praduga tak bersalah, dan pemeriksaan berdasarkan bukti. Tujuannya bukan sekadar menemukan pihak yang harus bertanggung jawab, tetapi juga memastikan korban memperoleh perlindungan dan kejadian serupa dapat dicegah.
Perundungan tidak boleh dinormalisasi. Setiap laporan harus ditindaklanjuti, setiap fakta harus diperiksa, dan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan yang nyata (Red).
