KEDIRI, Minggu, 25 Oktober 2026 —HIGHLIGHT NEWS ID Dugaan aktivitas sabung ayam di sejumlah wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menjadi perhatian LP3-NKRI, MIO (Persatuan Pengurus Pemilik Media Seluruh Jawa Timur), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PHIGMA DPD Jawa Timur. Ketiga elemen tersebut menyiapkan pengaduan resmi kepada Kepolisian Resor Kediri guna meminta verifikasi menyeluruh dan penindakan apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum.
Informasi awal yang dihimpun dari masyarakat menyebutkan beberapa wilayah yang perlu diklarifikasi, yakni Desa Padangan, Dusun Tangkilan, Kecamatan Kayen Kidul; Plosorejo, Kecamatan Plosoklaten; wilayah Tengger dan Desa Juwet, Kecamatan Kunjang; Brangahan, Kecamatan Ngancar; serta Nambaan, Sobo, Kecamatan Ngasem, dan Weru, Kecamatan Kandat.
Informasi mengenai lokasi-lokasi tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan adanya praktik taruhan, unsur perjudian, serta pihak-pihak yang berkaitan belum dapat dipastikan tanpa verifikasi dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.
Siapkan Pengaduan, Minta Aparat Menelusuri Fakta di Lapangan
Rencana pengaduan yang disiapkan LP3-NKRI, MIO, dan LBH PHIGMA DPD Jawa Timur merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan sosial. Melalui langkah tersebut, ketiganya berharap informasi yang berkembang dapat ditangani melalui mekanisme hukum yang resmi.
Polres Kediri diharapkan melakukan pemeriksaan lapangan, mengklarifikasi informasi dari masyarakat, mengumpulkan keterangan yang diperlukan, serta mendalami apakah kegiatan yang dilaporkan memenuhi unsur tindak pidana.
Penanganan secara profesional diperlukan agar setiap keputusan didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah. Dengan demikian, proses pemeriksaan tidak hanya memberikan kejelasan kepada masyarakat, tetapi juga tetap menghormati hak-hak pihak yang berkaitan dengan informasi tersebut.
Ketua LBH PHIGMA DPD Jatim Tekankan Profesionalitas Penegakan Hukum
Ketua LBH PHIGMA DPD Jawa Timur, Adv. Hadi Susanto, S.H., menekankan pentingnya penanganan laporan berdasarkan fakta, keterangan saksi, dan alat bukti yang sah.
Prinsip tersebut menjadi landasan agar setiap dugaan pelanggaran hukum diperiksa secara objektif tanpa menetapkan kesalahan pihak mana pun sebelum melalui proses pembuktian yang berlaku.
LP3-NKRI bersama MIO juga mendorong agar aparat berwenang menindaklanjuti informasi masyarakat secara proporsional. Setiap temuan di lapangan perlu dikaji secara cermat untuk memastikan apakah terdapat unsur pelanggaran hukum yang dapat diproses lebih lanjut.
Dugaan Perjudian Harus Dibuktikan Sesuai Ketentuan Hukum
Dalam persoalan dugaan sabung ayam, perlu dibedakan antara informasi mengenai suatu kegiatan dan pembuktian adanya tindak pidana perjudian. Aparat harus mendalami fakta, termasuk kemungkinan adanya praktik taruhan, sebelum menentukan langkah hukum.
Apabila ditemukan fakta yang memenuhi unsur tindak pidana perjudian, ketentuan yang relevan antara lain Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan penerapan sesuai unsur delik dan peran masing-masing pihak.
Penentuan pasal yang tepat serta pertanggungjawaban pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh secara sah.
Karena itu, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Informasi awal tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang atau kelompok tertentu telah melakukan tindak pidana.
Polres Kediri Diharapkan Memberikan Kejelasan Penanganan
LP3-NKRI, MIO, dan LBH PHIGMA DPD Jawa Timur berharap Polres Kediri dapat menindaklanjuti pengaduan yang disiapkan sesuai kewenangan, melakukan verifikasi secara menyeluruh, serta menyampaikan perkembangan penanganan melalui mekanisme resmi yang berlaku.
Ketiganya menegaskan bahwa tujuan langkah tersebut adalah mendorong penegakan hukum yang profesional dan memberikan kepastian atas informasi masyarakat, bukan menghakimi atau menyudutkan pihak tertentu.
Masyarakat juga diharapkan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan menghindari penyebaran tuduhan yang belum terverifikasi.
Menunggu Klarifikasi Resmi Kepolisian
Hingga berita ini disusun pada Minggu, 25 Oktober 2026, informasi mengenai dugaan aktivitas sabung ayam di sejumlah wilayah Kabupaten Kediri masih membutuhkan konfirmasi resmi dari kepolisian. Belum terdapat keterangan resmi yang dapat dijadikan dasar untuk memastikan adanya tindak pidana perjudian maupun keterlibatan pihak tertentu.
Redaksi membuka ruang bagi Polres Kediri, pemerintah setempat, dan pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Perkembangan selanjutnya diharapkan dapat memberikan kejelasan berdasarkan hasil verifikasi dan proses hukum yang berlaku.
Intinya, informasi dugaan pelanggaran hukum perlu ditindaklanjuti secara serius, tetapi kesimpulan harus tetap berlandaskan fakta dan pembuktian yang sah. Profesionalitas aparat, transparansi penanganan, dan perlindungan hak setiap pihak menjadi kunci agar proses hukum berjalan adil dan dapat dipertanggungjawabkan (Red).
