MOJOKERTO, 12 Oktober 2026 —HIGHLIGHT NEWS ID Pengawasan terhadap program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Mojokerto memasuki babak baru. Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) resmi mengajukan permohonan audiensi atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto untuk mendorong evaluasi terbuka terhadap pelaksanaan pekerjaan, kualitas hasil pembangunan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Langkah tersebut ditempuh setelah APPI melakukan pemantauan dan mencatat sejumlah indikasi yang menurut organisasi itu perlu diklarifikasi. Persoalan yang disoroti mencakup dugaan keterlibatan pihak ketiga dalam pekerjaan, kualitas hasil pekerjaan yang dinilai belum memadai, hingga dugaan ketidaksesuaian volume pekerjaan dengan nilai anggaran yang dialokasikan.
Permohonan itu disampaikan melalui surat bernomor 008/PM-APPI/X/2026, tertanggal 12 Oktober 2026, yang dikirimkan Sekretaris Umum APPI, Sumidi, S.Sos., atas nama organisasi. APPI berharap DPRD segera memfasilitasi forum resmi agar berbagai persoalan tersebut dapat dibahas berdasarkan data, dokumen, pemeriksaan teknis, dan keterangan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
APPI meminta agar audiensi melibatkan pimpinan atau anggota DPRD yang membidangi pendidikan dan fungsi pengawasan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto beserta pejabat teknis terkait, serta Inspektur Kabupaten Mojokerto. Kehadiran unsur legislatif, perangkat daerah, dan aparat pengawasan internal pemerintah dinilai penting untuk memastikan proses klarifikasi berjalan objektif dan sesuai kewenangan.
Indikasi Ketidaksesuaian Perlu Diuji, Bukan Sekadar Diperdebatkan
Sekretaris Umum APPI, Sumidi, S.Sos., menyampaikan bahwa permohonan audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari pemantauan organisasi terhadap pelaksanaan revitalisasi sekolah di Kabupaten Mojokerto.
Dalam pemantauan itu, APPI menyampaikan adanya beberapa hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Namun, organisasi tersebut menilai bahwa indikasi yang muncul tidak boleh langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan yang memadai.
Untuk memastikan duduk persoalan, kesesuaian pelaksanaan program perlu diperiksa dengan membandingkan dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, realisasi pekerjaan, volume fisik di lapangan, serta nilai anggaran yang dialokasikan. Penjelasan dari pihak yang bertanggung jawab juga diperlukan agar penilaian tidak hanya bertumpu pada pengamatan sepihak.
Pendekatan tersebut menjadi penting agar persoalan yang berkembang dapat diselesaikan melalui mekanisme yang sah, tanpa menimbulkan kesimpulan prematur maupun polemik yang tidak didukung bukti.
Bagi APPI, forum audiensi di DPRD diharapkan menjadi ruang untuk mempertemukan informasi, menguji kesesuaian antara rencana dan realisasi, serta mengidentifikasi langkah perbaikan apabila memang ditemukan kekurangan.
Kasiono: Revitalisasi Harus Menghasilkan Manfaat Nyata bagi Sekolah
Ketua Umum APPI, Kasiono, S.Pd., M.Si., menegaskan bahwa pengawasan terhadap program revitalisasi sekolah merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap mutu pendidikan sekaligus tanggung jawab dalam penggunaan anggaran publik.
Menurutnya, keberhasilan program tidak semestinya hanya dilihat dari terselesaikannya pekerjaan. Hasil pembangunan juga harus memenuhi standar kualitas, aman, layak digunakan, serta sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan.
“Prinsip kami sederhana. Program revitalisasi sekolah harus memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan. Jangan sampai anggaran yang dialokasikan untuk memperbaiki sarana pendidikan justru menghasilkan pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai harapan atau volumenya perlu dipertanyakan,” tegas Kasiono.
Ia menjelaskan bahwa apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan kondisi fisik di lapangan, persoalan tersebut harus dijelaskan secara terbuka dan diperiksa berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“APPI tidak ingin menuduh atau menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum ada pemeriksaan yang memadai. Namun, ketika ditemukan indikasi yang memerlukan penjelasan, kami berkewajiban mendorong agar persoalan itu diklarifikasi,” lanjutnya.
Kasiono juga mengingatkan bahwa pengawasan masyarakat tidak seharusnya dipandang sebagai upaya menghambat pembangunan. Sebaliknya, pemantauan sejak dini dapat menjadi sarana pencegahan agar kekurangan teknis maupun administrasi bisa diketahui dan ditangani sesuai prosedur.
“Lebih baik persoalan ditemukan dan diperbaiki sejak awal daripada dibiarkan hingga pekerjaan selesai, kemudian menimbulkan persoalan kualitas, administrasi, atau pertanggungjawaban anggaran. Tujuan kami adalah memastikan program berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh sekolah,” ujarnya.
RAB hingga Spesifikasi Teknis Menjadi Bagian Penting Klarifikasi
APPI turut mendorong keterbukaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan yang dapat diakses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen yang dinilai relevan antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar perencanaan, spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban terkait.
Dokumen tersebut diperlukan untuk menilai apakah pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana, ketentuan teknis, dan anggaran yang ditetapkan.
Pemeriksaan juga perlu memperhatikan volume pekerjaan, mutu bahan, spesifikasi yang dipersyaratkan, serta kondisi fisik bangunan. Dengan demikian, evaluasi tidak berhenti pada penilaian visual, melainkan didukung pengukuran teknis dan data yang dapat diuji.
APPI berharap pihak sekolah selaku penanggung jawab kegiatan sesuai ketentuan program, Dinas Pendidikan, dan instansi terkait bersedia memberikan penjelasan melalui mekanisme yang berlaku.
Keterbukaan informasi tersebut diharapkan dapat memperjelas persoalan sekaligus melindungi semua pihak dari penilaian yang tidak didasarkan pada fakta. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan pekerjaan telah sesuai ketentuan, hal itu perlu menjadi bagian dari penjelasan resmi. Sebaliknya, apabila ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, tindak lanjut harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan kewenangan masing-masing pihak.
DPRD Diharapkan Segera Membuka Ruang Dialog dan Pengawasan
Melalui surat permohonan tersebut, APPI berharap Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto dapat segera menjadwalkan audiensi atau RDP. Forum itu diharapkan mempertemukan unsur legislatif, Dinas Pendidikan, pejabat teknis, Inspektorat Kabupaten Mojokerto, dan perwakilan masyarakat untuk membahas pelaksanaan revitalisasi sekolah secara menyeluruh.
APPI menginginkan adanya penjelasan yang terang mengenai pelaksanaan program, identifikasi persoalan yang memerlukan tindak lanjut, serta rekomendasi perbaikan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Peran DPRD dalam forum tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong komunikasi yang terbuka antara penyelenggara program dan masyarakat. Meski demikian, kesimpulan mengenai ada atau tidaknya ketidaksesuaian tetap harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen, kondisi lapangan, serta keterangan pihak terkait.
APPI juga menekankan bahwa pengawasan tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi. Kualitas hasil pekerjaan, keamanan bangunan, kelayakan fasilitas, dan manfaatnya bagi peserta didik harus menjadi bagian penting dalam evaluasi.
Pengawasan Bukan Mencari Kesalahan, Melainkan Menjaga Akuntabilitas
Kasiono menegaskan bahwa APPI akan menjalankan fungsi pemantauan masyarakat secara proporsional dengan mengedepankan objektivitas, asas praduga tak bersalah, serta penghormatan terhadap mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
“APPI tidak sedang mencari-cari kesalahan pihak tertentu. Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang menggunakan anggaran publik dilaksanakan secara transparan, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika pekerjaan sudah sesuai ketentuan, tentu hal itu harus diapresiasi. Namun, jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, harus ada penjelasan dan tindak lanjut yang jelas,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kepentingan utama pengawasan revitalisasi sekolah adalah memastikan peserta didik memperoleh sarana pendidikan yang layak dan berkualitas. Pembangunan yang dibiayai anggaran publik harus memberikan manfaat nyata bagi proses belajar-mengajar, bukan sekadar memenuhi target penyelesaian pekerjaan.
“Sekolah bukan sekadar tempat menyelesaikan proyek pembangunan. Sekolah adalah tempat anak-anak belajar dan membangun masa depan. Karena itu, kualitas bangunan, kesesuaian pekerjaan, dan tanggung jawab penggunaan anggaran harus menjadi perhatian bersama,” pungkas Kasiono.
Permohonan audiensi APPI kini menjadi dorongan bagi pihak-pihak terkait untuk membuka ruang klarifikasi dan evaluasi secara terukur. Hasilnya diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan revitalisasi sekolah di Kabupaten Mojokerto sekaligus menjadi dasar perbaikan jika ditemukan persoalan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan revitalisasi bukan semata-mata seberapa cepat pekerjaan diselesaikan, melainkan sejauh mana hasilnya memenuhi ketentuan, dapat dipertanggungjawabkan, dan benar-benar menghadirkan lingkungan belajar yang aman serta berkualitas bagi generasi penerus (Red).
