KEDIRI – HIGHLIGHT NEWS ID Penolakan terhadap aktivitas pertambangan galian C PT Empat Pilar Anugerah Sejahtera (EPAS) di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, semakin menguat. Sekitar 300 warga Desa Puncu dan Desa Satak menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kecamatan Puncu, Senin (12/10/2026), menuntut penghentian operasional tambang, evaluasi perizinan, hingga penutupan permanen.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 09.20 WIB hingga 11.41 WIB itu diwarnai orasi warga yang menyoroti dugaan dampak pertambangan terhadap kerusakan jalan, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan sumber air bersih. Massa datang dengan mobil komando dan ratusan sepeda motor untuk mendesak pemerintah segera memberikan kepastian atas persoalan yang mereka akui telah diperjuangkan selama bertahun-tahun.
Salah satu tuntutan utama masyarakat adalah penghentian aktivitas pertambangan dan pemindahan alat berat dari lokasi dalam waktu 2 x 24 jam. Warga juga meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap kelengkapan perizinan serta dampak kegiatan tambang terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
“Bila terus digali, bagaimana nasib anak cucu yang ada?” seru Gianto, perwakilan warga, dalam orasinya.
Seruan tersebut menggambarkan kekhawatiran masyarakat mengenai keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Bagi warga, persoalan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat, kualitas infrastruktur, dan ketersediaan air bersih.
Beban Truk Tambang Disorot, Warga Khawatir Kerusakan Jalan Kian Parah
Tokoh masyarakat Puncu, Suwito, menyoroti lalu lintas kendaraan pengangkut material tambang yang setiap hari melintasi jalan di wilayah tersebut. Ia menyebut jalan yang dirancang menahan beban sekitar lima ton harus dilalui kendaraan dengan muatan mencapai 15 hingga 20 ton.
Menurut Suwito, kondisi tersebut memperparah kerusakan jalan dan menambah keresahan masyarakat. Ia juga menyoroti potensi dampak pertambangan terhadap lingkungan dan sarana penyediaan air bersih.
“Tambang tidak ada manfaatnya sama sekali untuk masyarakat, lebih banyak mudaratnya. Alam rusak, lingkungan rusak, prasarana air bersih ikut rusak. Kami masyarakat sudah resah, tambang harus ditutup,” tegas Suwito.
Pernyataan tersebut merupakan keberatan dari pihak warga yang masih perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis. Instansi terkait diharapkan memeriksa kapasitas jalan, beban kendaraan, kondisi lingkungan, dan keberlangsungan sumber air agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas.
Warga juga menyinggung adanya kecelakaan yang disebut menimbulkan korban jiwa. Namun, hubungan langsung antara kejadian tersebut dan aktivitas pertambangan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Penelusuran fakta diperlukan untuk memastikan kronologi dan penyebab kejadian secara objektif.
Lima Kali Teguran Sejak 2021, Warga Kembali Menuntut Kepastian
Menurut keterangan warga, penolakan terhadap aktivitas tambang PT EPAS bukan persoalan baru. Mereka mengaku telah menyampaikan teguran sebanyak lima kali sepanjang 2021–2025, mengirimkan surat kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, serta mengajukan audiensi ke DPRD Kabupaten Kediri pada 9 Oktober 2026.
Namun, warga menilai berbagai upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian sesuai harapan.
Dalam audiensi di Kantor Kecamatan Puncu, perwakilan masyarakat kembali meminta pemerintah dan seluruh pihak terkait segera mengambil langkah konkret. Mereka menginginkan kejelasan mengenai status perizinan, dampak pertambangan, serta tindak lanjut terhadap tuntutan penghentian operasional.
Tingginya kekecewaan warga tergambar dalam salah satu pernyataan yang disampaikan saat audiensi.
“Jika aktivitas tambang ini tidak dilakukan penutupan, akan kami tutup dengan cara kami sendiri,” demikian pernyataan salah satu peserta audiensi.
Pernyataan itu menunjukkan kuatnya desakan masyarakat agar persoalan segera diselesaikan. Meski demikian, penyelesaian tetap perlu ditempuh melalui jalur hukum dan mekanisme resmi agar tidak memicu konflik di lapangan.
Pemkab Kediri: Kewenangan Perizinan Pertambangan Ada di Provinsi
Audiensi yang dimulai sekitar pukul 10.45 WIB tersebut dihadiri sejumlah unsur organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Kediri. Di antaranya Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, DPMPTSP, Bapenda, Bappeda, Bakesbangpol, Satpol PP, BPBD, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Camat Puncu.
Dalam forum tersebut, perwakilan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menjelaskan bahwa kewenangan perizinan pertambangan berada di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan Pemerintah Kabupaten Kediri.
Penjelasan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam audiensi. Evaluasi perizinan dan keputusan mengenai pencabutan izin perlu ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur disebut akan menggelar audiensi bersama warga terdampak. Namun, pelaksanaannya masih menunggu surat persetujuan dari Gubernur Jawa Timur.
Warga berharap agenda tersebut segera memperoleh kepastian jadwal dan menjadi kesempatan untuk membahas seluruh persoalan secara terbuka, termasuk kondisi jalan, lingkungan, sumber air bersih, serta status operasional tambang.
Camat Puncu Sampaikan Penghentian Sementara Aktivitas Tambang
Camat Puncu, Firman Tappa, S.STP., M.H., menyatakan akan mengupayakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat melalui koordinasi dengan Satgas Pertambangan dan pemerintah provinsi.
Berdasarkan hasil monitoring aksi, Satgas Pertambangan Kabupaten Kediri akan segera berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur untuk membahas pelaksanaan audiensi bersama warga Puncu.
Satgas Pertambangan juga akan berkoordinasi dengan PT Empat Pilar Anugerah Sejahtera terkait penghentian sementara aktivitas pertambangan.
Di hadapan massa, Firman menyampaikan bahwa aktivitas di lokasi tambang untuk sementara dihentikan guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
“Untuk sementara, proses aktivitas yang ada di lokasi kita hentikan dulu guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Firman.
Pernyataan tersebut menjadi perkembangan penting dalam penanganan aksi warga. Namun, penghentian sementara belum berarti penutupan permanen telah diputuskan ataupun izin pertambangan telah dicabut.
Kepastian mengenai dasar penghentian, jangka waktu, pengawasan di lapangan, serta tindak lanjut terhadap status perizinan masih memerlukan penjelasan resmi dari instansi berwenang.
Penghentian Sementara Belum Menjawab Tuntutan Penutupan Permanen
Hingga audiensi berakhir pukul 11.41 WIB, tuntutan utama warga mengenai penutupan permanen tambang dan pencabutan izin belum dinyatakan terealisasi. Masyarakat masih menunggu tindak lanjut dari Satgas Pertambangan Kabupaten Kediri, Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, instansi terkait, dan pihak perusahaan.
Pemeriksaan terhadap kondisi jalan, beban kendaraan pengangkut material, dampak lingkungan, dan keberlangsungan sumber air bersih diharapkan menjadi bagian dari evaluasi. Hasilnya perlu disampaikan secara transparan agar masyarakat mengetahui dasar kebijakan yang diambil.
Di sisi lain, pihak perusahaan juga perlu memperoleh kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai perizinan, aktivitas operasional, serta tanggapan atas keluhan masyarakat. Langkah ini penting agar penyelesaian persoalan berlangsung berdasarkan fakta, pemeriksaan yang terukur, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Aksi yang berlangsung aman, lancar, dan kondusif itu menandai bahwa polemik pertambangan di Puncu masih membutuhkan tindak lanjut yang jelas. Pemerintah diharapkan memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti pada koordinasi, melainkan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan, kepastian jadwal audiensi, dan keputusan resmi sesuai kewenangan.
Bagi warga Puncu dan Satak, persoalan ini menyangkut masa depan lingkungan, keselamatan masyarakat, kondisi infrastruktur, serta ketersediaan air bersih bagi generasi berikutnya.
Kini, ujian sesungguhnya berada pada tindak lanjut pemerintah dan instansi berwenang. Penghentian sementara menjadi langkah awal yang disampaikan dalam audiensi, sedangkan tuntutan penutupan permanen dan pencabutan izin masih menunggu proses serta keputusan resmi. Warga pun menantikan kepastian agar keresahan yang mereka suarakan memperoleh penyelesaian yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan (Red).
