SIDOARJO —HIGHLIGHT NEWS ID Pengawasan internal di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur diperketat melalui pemeriksaan urine secara mendadak dan pengawasan terhadap penggunaan perangkat digital pegawai. Pemeriksaan tersebut dipimpin langsung Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, pada Kamis, 17 September 2026.
Pemeriksaan tanpa pemberitahuan sebelumnya itu menjadi bagian dari rangkaian kegiatan pengawasan yang dilaksanakan serentak di jajaran Ditjenpas Jawa Timur pada 15–20 September 2026. Pemeriksaan dirancang secara insidental untuk memastikan pelaksanaan berlangsung objektif serta menjangkau seluruh jajaran yang menjadi sasaran.
Langkah tersebut disebut sebagai tindak lanjut instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan bagian dari implementasi 13 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika dan peningkatan integritas aparatur.
Di lingkungan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, tercatat 96 pegawai. Dari jumlah tersebut, 68 pegawai, termasuk Kusnali, telah menjalani pengambilan sampel urine. Hasil pemeriksaan terhadap sampel yang telah diambil menunjukkan seluruhnya negatif.
Kusnali tidak hanya memberikan arahan, tetapi turut mengikuti proses pemeriksaan bersama jajarannya. Keikutsertaan pimpinan dalam tes tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pemeriksaan diterapkan kepada pegawai tanpa membedakan tingkat jabatan.
Sementara itu, pegawai yang belum mengikuti pemeriksaan karena sedang menjalankan tugas kedinasan di luar kantor akan menjalani tes secara bertahap. Dengan demikian, proses pemeriksaan masih terus dilanjutkan hingga seluruh pegawai yang menjadi sasaran dapat tercakup.
Pengawasan Tak Berhenti di Tes Urine
Penguatan pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan urine. Kanwil Ditjenpas Jawa Timur juga melakukan pemeriksaan terhadap perangkat telepon seluler pegawai sebagai bagian dari pengawasan aktivitas digital.
Pemeriksaan tersebut antara lain diarahkan untuk mengidentifikasi potensi aktivitas yang melanggar ketentuan, termasuk keterlibatan dalam judi online (judol) dan penggunaan pinjaman online (pinjol) yang tidak sesuai aturan.
Langkah ini memperluas ruang lingkup pengawasan internal. Selain memastikan jajaran terbebas dari penyalahgunaan narkotika, aspek kedisiplinan dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital juga menjadi perhatian.
Pemeriksaan tersebut tetap harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan, prosedur, serta ketentuan yang berlaku, sehingga setiap temuan perlu diverifikasi sebelum ditindaklanjuti sebagai sebuah pelanggaran.
Kusnali menegaskan bahwa apabila terdapat pegawai yang terbukti melanggar ketentuan, sanksi akan diberikan sesuai mekanisme hukum dan disiplin ASN.
“Tidak ada toleransi bagi anggota yang terbukti positif. Sanksi tegas sesuai hukum dan kedisiplinan ASN akan langsung diberlakukan,” tegas Kusnali.
Pernyataan tersebut menegaskan sikap Kanwil Ditjenpas Jawa Timur dalam memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika sekaligus menjaga disiplin dan integritas jajaran.
Hasil sementara pemeriksaan urine di lingkungan Kanwil yang menunjukkan seluruh 68 sampel negatif menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan kegiatan. Namun, hasil tersebut belum menutup seluruh rangkaian pemeriksaan karena masih terdapat pegawai yang akan mengikuti tes susulan.
Rangkaian pengawasan yang berlangsung hingga 20 September 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kontrol internal di lingkungan pemasyarakatan Jawa Timur.
Melalui pemeriksaan urine secara mendadak, pemeriksaan perangkat digital, serta penerapan mekanisme disiplin sesuai aturan, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur berupaya memastikan jajaran bekerja secara profesional, tertib, dan bertanggung jawab.
Pesan yang dibangun pun jelas: pengawasan internal tidak hanya dilakukan setelah muncul persoalan, tetapi juga melalui langkah pencegahan dan pemeriksaan berkala untuk menjaga integritas organisasi (Dd).
