Kediri, 6 Juni 2026 – Highlight News id Komitmen mengawal keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali ditegaskan oleh Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3-NKRI). Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan program di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Kabupaten dan Kota Kediri, LP3-NKRI menegaskan bahwa kritik, pengawasan, serta laporan masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga integritas program agar tetap berjalan sesuai tujuan dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Bagi LP3-NKRI, Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program bantuan pangan biasa, melainkan investasi strategis negara dalam membangun kualitas generasi masa depan Indonesia. Karena menyangkut kesehatan, pertumbuhan, dan masa depan jutaan anak bangsa, setiap proses pelaksanaannya harus dijalankan secara profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari segala bentuk penyimpangan.
Ketua LP3-NKRI, Hadi Susanto, menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh alergi terhadap kritik, termasuk para pelaksana program di lapangan. Menurutnya, kritik yang disampaikan masyarakat merupakan bentuk kepedulian sekaligus kontrol sosial yang sangat dibutuhkan untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran.
“Semakin besar sebuah program, semakin besar pula kebutuhan akan pengawasan. Kritik bukan ancaman bagi pemerintah maupun pelaksana program. Kritik adalah alat kontrol agar tujuan program tidak melenceng dari kepentingan rakyat yang menjadi penerima manfaat utama,” tegas Hadi Susanto.
Menurutnya, berbagai aspirasi yang masuk dari masyarakat Kediri Raya menunjukkan adanya kesadaran publik yang semakin tinggi terhadap pentingnya transparansi dan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan Program MBG. Mulai dari aspek kualitas makanan, keamanan pangan, distribusi, hingga efektivitas pelayanan menjadi perhatian yang terus disuarakan masyarakat.
LP3-NKRI menilai kondisi tersebut justru harus diapresiasi sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan negara. Sebab keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pemerintah sebagai pelaksana, melainkan juga oleh keterlibatan masyarakat sebagai pengawas sosial yang independen.
Hadi menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional yang menyangkut penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar. Karena itu, setiap tahapan pelaksanaannya wajib diawasi secara ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan, manipulasi administrasi, praktik koruptif, pungutan liar, maupun bentuk penyimpangan lainnya yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
“LP3-NKRI mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis karena manfaatnya sangat besar bagi rakyat. Namun dukungan tersebut tidak berarti menutup mata terhadap kemungkinan adanya pelanggaran di lapangan. Justru karena kami mendukung program ini, maka kami merasa berkewajiban mengawalnya agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang memiliki kepentingan pribadi maupun kelompok,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa supremasi hukum harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan program pemerintah. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki jabatan, kedekatan politik, maupun pengaruh tertentu.
“Siapapun yang terbukti melakukan penyimpangan harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami tidak melihat status sosial, jabatan, ataupun latar belakang seseorang. Jika ada bukti yang kuat, maka hukum harus ditegakkan secara adil dan transparan. Tidak boleh ada perlakuan khusus bagi siapapun,” tegasnya.
Lebih lanjut, LP3-NKRI menilai bahwa keberhasilan Program MBG bukan hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas tata kelola program itu sendiri. Transparansi penggunaan anggaran, profesionalisme pelaksana, kualitas layanan, serta efektivitas pengawasan menjadi indikator penting yang harus dijaga bersama.
Dalam rangka memperkuat pengawasan tersebut, LP3-NKRI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif menyampaikan informasi, kritik, dan laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program. Organisasi tersebut menegaskan siap menjadi mitra masyarakat dalam mengawal setiap laporan yang memiliki dasar fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami membuka ruang pengaduan seluas-luasnya bagi masyarakat. Setiap laporan yang disampaikan dengan data dan bukti yang jelas akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Pengawasan publik adalah benteng terakhir untuk memastikan program negara benar-benar sampai kepada rakyat dan tidak menjadi ladang penyimpangan,” kata Hadi.
LP3-NKRI juga menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan memastikan bahwa setiap program pemerintah berjalan sesuai amanat yang diberikan kepada penyelenggara negara. Menurutnya, pemerintahan yang kuat justru lahir dari keterbukaan terhadap kritik dan keberanian melakukan evaluasi secara berkelanjutan.
Di akhir keterangannya, LP3-NKRI kembali menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis serta berbagai program pelayanan publik lainnya. Organisasi tersebut berharap seluruh pihak dapat membangun budaya transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dengan semangat pengawasan yang independen, objektif, dan berintegritas, LP3-NKRI menegaskan bahwa menjaga keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Kritik, pengawasan, dan partisipasi publik merupakan bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan negara benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat serta terbebas dari praktik penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan publik.
“LP3-NKRI Bersama Rakyat Mengawal Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Berkeadilan.”(Red).
