Jawa Timur-Highlight News Id Minggu (21/6/2026) Di tengah perjalanan pendakian menuju kawasan Gunung Lawu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru Satriyo,menyampaikan pernyataan sikap resmi yang menyoroti sejumlah isu strategis nasional. Momen yang berlangsung di tengah aktivitas alam tersebut menjadi latar unik bagi penegasan posisi MAKI Jatim dalam mendukung kebijakan pemerintah sekaligus memperkuat fungsi pengawasan publik terhadap potensi penyimpangan.
Dalam pernyataannya, MAKI Jatim membuka dengan seruan “Merdeka, merdeka, merdeka!” sebagai simbol komitmen kebangsaan dan penegasan pentingnya menjaga stabilitas negara di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.
Tolak Penghapusan MBG, Soroti Pentingnya Keberlanjutan Program
MAKI Jatim secara tegas menolak wacana penghapusan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas gizi anak-anak sekolah, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal.
Menurut MAKI Jatim, program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh dihentikan hanya karena adanya kendala teknis dalam pelaksanaan di lapangan.
“Program ini manfaatnya sangat nyata bagi masyarakat. Jangan sampai karena ada persoalan teknis, lalu programnya yang dihentikan,” demikian pernyataan sikap tersebut.
Lembaga ini menegaskan bahwa jika dalam pelaksanaannya ditemukan penyimpangan, maka yang harus ditindak secara tegas adalah oknum pelaksana, bukan kebijakan program itu sendiri.
“Yang harus disikat itu oknumnya, bukan programnya. Program ini wajib tetap berjalan karena manfaatnya besar bagi rakyat,” tegas Heru Satriyo.
Dorongan Transparansi Melalui Sistem Distribusi Terbuka
Sebagai langkah penguatan pengawasan, MAKI Jatim mendorong penerapan sistem transparansi terbuka pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui bagan alir atau flowchart yang dapat diakses publik.
Skema tersebut diharapkan mampu menjelaskan secara rinci rantai distribusi bahan pangan, mulai dari petani dan peternak, distributor, hingga dapur pelaksana program MBG.
Menurut MAKI Jatim, keterbukaan informasi menjadi kunci penting untuk memperkuat pengawasan masyarakat sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“Kalau alurnya jelas dan terbuka, masyarakat bisa ikut mengawasi langsung. Ini akan membuat program semakin dipercaya,” ujarnya.
Sikap terhadap BBM dan Stabilitas Ekonomi Nasional
MAKI Jatim juga menyoroti isu harga bahan bakar minyak (BBM). Dalam pandangannya, masyarakat perlu memahami perbedaan antara BBM bersubsidi dan non-subsidi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam merespons kebijakan pemerintah.
Kenaikan harga, menurut MAKI Jatim, hanya terjadi pada BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, sementara BBM subsidi seperti Pertalite tetap dijaga stabil untuk masyarakat luas.
“Jangan disamakan. Yang naik itu non-subsidi, sementara subsidi tetap untuk masyarakat banyak,” jelasnya.
Selain itu, MAKI Jatim menilai kebijakan penguatan nilai tukar rupiah serta sistem ekspor satu pintu sebagai langkah positif yang perlu terus didukung demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Koperasi Desa: Perbaikan Sistem, Bukan Penghapusan Program
Terkait program Koperasi Desa Merah Putih, MAKI Jatim menegaskan bahwa setiap kebijakan baru pasti memiliki tantangan dalam implementasi. Namun, solusi yang dianggap tepat adalah perbaikan sistem, bukan penghapusan program.
“Kalau ada kekurangan, yang diperbaiki adalah sistemnya, bukan menghapus programnya. Tujuannya tetap untuk memperkuat ekonomi desa,” tegasnya.
Ajakan Dialog Terbuka untuk Seluruh Elemen
MAKI Jatim juga mengajak mahasiswa, BEM, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha untuk terlibat dalam forum diskusi terbuka membahas berbagai kebijakan strategis nasional.
Forum tersebut akan mencakup pembahasan mulai dari MBG, BBM, ekonomi desa, hingga stabilitas makro ekonomi.
“Kami ingin ruang dialog yang sehat, bukan sekadar pro dan kontra. Semua harus dibahas secara objektif dan terbuka,” ujarnya.
Penegasan Akhir: Dukungan Pemerintah, Pengawasan Tetap Jalan
Menutup pernyataannya, MAKI Jatim menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sembari tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap potensi penyimpangan di lapangan.
“Negara harus dijaga bersama. Pemerintah kita dukung, tetapi oknum yang menyimpang harus ditindak tegas tanpa kompromi,” tegas Heru Satriyo.
MAKI Jatim menegaskan bahwa sikap mereka bukan sekadar dukungan politik, melainkan komitmen untuk memastikan setiap kebijakan negara berjalan transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas (Red).
