SURABAYA –HIGHLIGHT NEWS ID Menjelang pelaksanaan Gerak Jalan Mojokerto–Surabaya (Mojosuro) 2026, polemik penggunaan anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Timur semakin menjadi perhatian. Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo, secara terbuka mempertanyakan anggaran kegiatan yang disebut mencapai hampir Rp2,3 miliar setiap tahun.
Bahkan, Heru menyerukan kepada masyarakat, komunitas gerak jalan, organisasi, dan calon peserta untuk mempertimbangkan aksi boikot keikutsertaan dalam kegiatan Mojosuro 2026 sampai persoalan transparansi anggarannya mendapatkan penjelasan yang memadai.
Seruan tersebut bukan tanpa alasan. Heru menilai terdapat persoalan serius dalam skala prioritas penganggaran olahraga di Jawa Timur. Ia membandingkan besarnya anggaran kegiatan Gerak Jalan Mojokerto–Surabaya dengan anggaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) yang justru jauh lebih kecil.
Bagi MAKI Jatim, persoalan ini harus dibuka secara terang-benderang. Sebab, anggaran yang digunakan berasal dari uang rakyat melalui APBD dan wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Rp2,3 MILIAR UNTUK GERAK JALAN, HADIAH PESERTA HANYA Rp150 JUTA
Salah satu hal yang menjadi perhatian Heru MAKI adalah perbandingan antara besarnya anggaran penyelenggaraan GMS dengan total hadiah uang pembinaan peserta.
Heru menyebut anggaran kegiatan tersebut mencapai sekitar Rp2,3 miliar lebih, sedangkan total hadiah peserta hanya berkisar Rp150 juta.
Perbandingan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan anggaran lainnya yang mencapai miliaran rupiah.
Heru meminta Dispora Jatim membuka rincian pembiayaan, termasuk biaya penyewaan tenda, kursi, perlengkapan kegiatan, fasilitas pemberangkatan, kegiatan seremonial di kawasan Tugu Pahlawan, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui berapa nilai setiap komponen belanja, siapa penyedia barang dan jasa, bagaimana proses pengadaannya, serta apakah realisasi pembayaran sesuai dengan kebutuhan dan pekerjaan yang dilaksanakan.
Heru menilai besarnya anggaran tersebut patut mendapatkan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawabannya.
Ia juga menegaskan bahwa dugaan penyimpangan harus dibuktikan melalui dokumen dan pemeriksaan aparat penegak hukum, bukan sekadar asumsi.
POPDA JATIM HANYA Rp772 JUTA, PEMBINAAN ATLET JANGAN DIKORBANKAN
Sorotan berikutnya menyangkut perbandingan anggaran GMS dengan POPDA Jawa Timur.
Berdasarkan data yang disampaikan Heru, anggaran GMS mencapai hampir Rp2,3 miliar, sedangkan POPDA Jatim hanya sekitar Rp772 juta lebih.
Perbandingan ini menjadi pertanyaan serius mengenai arah kebijakan dan skala prioritas anggaran Dispora Jatim.
POPDA bukan sekadar kompetisi olahraga antarpelajar. Kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari proses penjaringan, pembinaan, evaluasi, dan regenerasi atlet yang diharapkan mampu mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional.
Heru mempertanyakan mengapa kegiatan yang berorientasi pada pembinaan prestasi atlet pelajar justru memperoleh anggaran jauh lebih kecil dibandingkan kegiatan gerak jalan.
Menurutnya, pemerintah harus mampu menyeimbangkan anggaran olahraga masyarakat, pelestarian sejarah, dan pembinaan olahraga prestasi.
Ia tidak menolak pelaksanaan Mojosuro sebagai tradisi napak tilas perjuangan para pahlawan. Namun, setiap alokasi anggaran harus memiliki dasar kebutuhan dan manfaat yang jelas.
BOIKOT MOJOSURO 2026, HERU MAKI MINTA MASYARAKAT IKUT MENGAWASI
Heru Satriyo secara terbuka menyerukan kepada masyarakat Jawa Timur untuk mempertimbangkan tidak mengikuti kegiatan Gerak Jalan Mojokerto–Surabaya 2026.
Seruan tersebut ditujukan kepada komunitas gerak jalan, organisasi masyarakat, kelompok peserta, serta seluruh elemen yang selama ini berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Menurut Heru, aksi boikot merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol sosial terhadap pengelolaan anggaran pemerintah.
Ia menginginkan agar pemerintah tidak hanya mengejar target jumlah peserta dan kemeriahan penyelenggaraan, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Dispora Jatim sebelumnya menyampaikan target sedikitnya 10.000 peserta dalam Mojosuro 2026 yang dijadwalkan berlangsung 21 November 2026.
Kegiatan tersebut terbuka bagi masyarakat melalui kategori perorangan, beregu pelajar, beregu umum, serta regu TNI dan Polri. Pendaftaran dinyatakan gratis oleh penyelenggara.
Besarnya target partisipasi masyarakat tersebut membuat persoalan transparansi pembiayaan semakin relevan untuk dijelaskan kepada publik.
MAKI JATIM SIAP TELUSURI DUGAAN PENYIMPANGAN DAN LAPORKAN KE KEJATI
Heru memastikan bahwa MAKI Jatim tidak akan berhenti pada kritik dan seruan boikot.
Bidang hukum serta tim penelitian dan investigasi MAKI Jatim dipersiapkan untuk mengumpulkan dokumen terkait pengelolaan anggaran Dispora Jatim, termasuk kegiatan GMS.
Penelusuran tersebut diarahkan pada beberapa aspek penting:
1. Perencanaan dan penganggaran kegiatan GMS setiap tahun.
2. Rincian kebutuhan dan realisasi belanja.
3. Proses pengadaan barang dan jasa.
4. Kontrak kerja dengan penyedia kegiatan.
5. Bukti pembayaran dan laporan pertanggungjawaban.
6. Kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang telah dialokasikan.
Apabila ditemukan bukti permulaan yang mengarah pada tindak pidana korupsi, MAKI Jatim akan mendorong penyampaian laporan secara resmi kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Heru menginginkan agar pemeriksaan tidak hanya melihat besarnya anggaran, tetapi juga menelusuri proses pengambilan keputusan, pelaksanaan pekerjaan, dan pertanggungjawaban keuangannya.
BUKAN HANYA GMS, MAKI JATIM SOROTI PENGELOLAAN ANGGARAN DISPORA 2022–2026
Persoalan GMS juga menjadi bagian dari perhatian lebih luas MAKI Jatim terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan Dispora Jawa Timur.
Dalam pemberitaan Radar Surabaya, 10 November 2026, Heru menyatakan bahwa MAKI sedang mengumpulkan bahan laporan terkait dugaan penyimpangan anggaran Dispora Jatim periode 2022–2026.
MAKI Jatim juga menyampaikan rencana pengawalan melalui mekanisme hukum terhadap sejumlah persoalan pengelolaan anggaran tersebut.
Artinya, perhatian MAKI Jatim tidak hanya tertuju pada satu kegiatan, tetapi juga pada pentingnya evaluasi tata kelola anggaran olahraga secara menyeluruh.
Heru menghendaki agar setiap program yang menggunakan APBD memiliki perencanaan matang, pelaksanaan sesuai aturan, dan hasil yang dapat diukur.
DISPORA JATIM DITUNTUT MEMBUKA DATA, GUBERNUR KHOFIFAH DIMINTA TURUN TANGAN
Heru MAKI berharap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.
Menurutnya, evaluasi terhadap Dispora Jatim perlu dilakukan agar kebijakan anggaran olahraga benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan peningkatan prestasi atlet.
Dispora Jatim juga diharapkan segera memberikan klarifikasi mengenai angka anggaran GMS yang dipersoalkan, termasuk rincian komponen pembiayaan dan realisasi penggunaannya.
Jika seluruh proses telah berjalan sesuai ketentuan, keterbukaan dokumen dan penjelasan resmi akan membantu menjawab pertanyaan publik.
Sebaliknya, jika pemeriksaan menemukan indikasi penyimpangan, proses hukum harus berjalan secara profesional tanpa pandang bulu.
HERU MAKI: UANG RAKYAT HARUS JELAS, JANGAN ADA YANG DISEMBUNYIKAN!
Bagi Heru Satriyo, pengawasan terhadap anggaran pemerintah merupakan bagian dari perjuangan pemberantasan korupsi.
Ia menegaskan bahwa MAKI Jatim akan terus mengawal persoalan anggaran Dispora Jatim, termasuk dugaan persoalan dalam penyelenggaraan Gerak Jalan Mojokerto–Surabaya.
Masyarakat tidak cukup hanya disuguhi kemeriahan acara. Masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana uang publik digunakan dan apa manfaat nyata yang dihasilkan.
Kini, pertanyaan yang harus dijawab Dispora Jatim adalah bagaimana anggaran GMS sebesar hampir Rp2,3 miliar tersebut direncanakan, dibelanjakan, dan dipertanggungjawabkan.
VIRALKAN!
JANGAN HANYA HITUNG RIBUAN PESERTA, HITUNG JUGA SETIAP RUPIAH UANG RAKYAT! BUKA ANGGARAN GMS, PERIKSA PERTANGGUNGJAWABANNYA, DAN USUT JIKA DITEMUKAN BUKTI PENYIMPANGAN! (Red).
