MOJOKERTO –HIGHLIGHT NEWS ID Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Mojokerto mendapat perhatian serius setelah Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) memaparkan hasil pemantauan lapangan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Kamis (12/11/2026).
Dalam forum yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto tersebut, APPI menyampaikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan program revitalisasi, mulai dari dugaan pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga hingga persoalan keterbukaan informasi proyek di lingkungan sekolah.
Sorotan utama tertuju pada hasil pemantauan APPI terhadap 11 sekolah yang dijadikan sampel. Dari jumlah tersebut, sembilan sekolah diduga mengontraktualkan atau memborongkan pekerjaan revitalisasi kepada pihak ketiga. Temuan awal ini dinilai perlu segera diklarifikasi agar pelaksanaan program benar-benar sesuai ketentuan dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas.
RDP tersebut dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto M. Agus Fauzan bersama sejumlah anggota, Wakil Ketua DPRD H. Hartono, S.H., Ketua Umum APPI Kasiono, S.Pd., M.Si. beserta jajaran pengurus, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Amsar Azhari Siregar, S.H., M.M. beserta jajaran, serta Kepala Inspektorat Drs. Zaqqi bersama timnya.
DPRD Apresiasi Pengawasan APPI
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, M. Agus Fauzan, membuka jalannya rapat dengan menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan DPRD merespons permohonan audiensi APPI yang sebelumnya telah disampaikan sebanyak tiga kali.
Agus juga mengapresiasi kepedulian APPI dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, khususnya terhadap kebijakan pemerintah di sektor pendidikan. Menurutnya, pengawasan terhadap program pemerintah tidak cukup hanya dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat.
Ia menegaskan DPRD mendukung keterlibatan APPI dalam mengawal pelaksanaan program revitalisasi. DPRD, lanjutnya, siap menjadi jembatan komunikasi dan memfasilitasi pembahasan berbagai masukan maupun temuan lapangan bersama Dinas Pendidikan dan Inspektorat.
Melalui dialog tersebut, setiap persoalan diharapkan dapat dibahas secara terbuka dan objektif sehingga pelaksanaan program dapat diperbaiki apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Kasiono Tegaskan APPI Tidak Menghambat Program Pemerintah
Ketua Umum APPI, Kasiono, S.Pd., M.Si., dalam kesempatan itu turut memaparkan rekam jejak pengawalan organisasinya terhadap sejumlah persoalan pendidikan di Kabupaten Mojokerto.
Salah satu yang disampaikan adalah perjuangan APPI dalam mengawal persoalan pengadaan seragam sekolah SMP negeri yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat.
Menurut Kasiono, pengawalan selama kurang lebih tiga bulan tersebut menghasilkan sejumlah perubahan. Ia menyebut adanya pengembalian uang kepada masyarakat dengan kisaran Rp80.000 hingga Rp90.000 per orang. Jika diakumulasikan, nilai pengembalian itu diperkirakan mencapai Rp700 juta hingga Rp800 juta.
Kasiono juga menilai kebijakan larangan sekolah, komite sekolah, dan koperasi sekolah menjual seragam berpotensi menghemat pengeluaran masyarakat sekitar Rp3,5 miliar hingga Rp4 miliar setiap tahun. Selain itu, kebijakan tersebut dinilai dapat membuka peluang usaha bagi pengrajin batik dan pelaku ekonomi lokal di Mojokerto.
Berangkat dari pengalaman tersebut, Kasiono menegaskan bahwa keterlibatan APPI dalam mengawasi revitalisasi sekolah bukan bertujuan mencari kesalahan ataupun menghambat program pemerintah.
“Kami hadir bukan untuk mencari masalah, apalagi menghambat program revitalisasi sekolah. Kami ingin memastikan bahwa anggaran dari pemerintah pusat ini benar-benar dimaksimalkan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Jangan sampai program yang tujuannya baik justru tidak memberikan hasil maksimal karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan,” tegas Kasiono.
Ia menekankan bahwa program revitalisasi merupakan kebijakan yang memiliki tujuan baik. Karena itu, pelaksanaannya harus mendapatkan pengawasan agar manfaat anggaran negara benar-benar dirasakan oleh sekolah, tenaga pendidik, dan peserta didik.
Sembilan Sekolah Jadi Perhatian, Transparansi Proyek Ikut Disorot
Dalam pemaparan berikutnya, Kasiono mengungkapkan hasil pemantauan APPI terhadap 11 sekolah yang menjadi sampel pelaksanaan program revitalisasi di Kabupaten Mojokerto.
Dari pemantauan tersebut, APPI menduga sembilan sekolah melibatkan pihak ketiga melalui pola pengontraktualan atau pemborongan pekerjaan. Dugaan tersebut menjadi perhatian karena mekanisme pelaksanaan pekerjaan perlu dipastikan sesuai dengan ketentuan program yang berlaku.
APPI menilai persoalan itu perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama untuk memastikan kualitas pekerjaan, kesesuaian volume pembangunan, serta tanggung jawab pelaksanaan kegiatan.
Selain itu, APPI juga menyoroti papan informasi proyek di sejumlah sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan organisasi tersebut, masih ditemukan papan informasi yang dinilai belum memuat keterangan secara lengkap dan ditempatkan di lokasi yang kurang strategis.
Padahal, papan informasi merupakan salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran negara. Keterbukaan informasi diperlukan agar publik dapat ikut mengetahui dan mengawasi pelaksanaan program.
Atas dasar temuan awal tersebut, APPI merekomendasikan agar sembilan kepala sekolah yang menjadi perhatian segera dimintai klarifikasi. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian, APPI mendorong adanya pembinaan dan langkah perbaikan sesuai ketentuan.
Kasiono menegaskan, rekomendasi tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap pihak sekolah. Sebaliknya, langkah itu dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan secara objektif sekaligus mencegah persoalan yang sama terulang dalam pelaksanaan program berikutnya.
Wakil Ketua DPRD: Indikasi Ketidaksesuaian Harus Ditindaklanjuti
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, H. Hartono, S.H., menyampaikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam RDP memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mengawal program revitalisasi sekolah.
Ia menilai setiap masukan dan pengawasan masyarakat harus diterima secara positif. Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti dan dibenahi berdasarkan aturan yang berlaku.
Hartono juga menegaskan bahwa pengawasan dari elemen masyarakat bukanlah hambatan bagi pemerintah. Justru, keterlibatan masyarakat dapat menjadi bagian penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Menurutnya, komunikasi antara DPRD, Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan APPI perlu terus dibangun agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tepat.
Dinas Pendidikan Siapkan Pemanggilan Sembilan Kepala Sekolah
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Amsar Azhari Siregar, S.H., M.M., menyampaikan apresiasi atas kepedulian APPI terhadap perkembangan dunia pendidikan di daerahnya.
Ia menegaskan bahwa kritik dan pengawasan masyarakat merupakan bagian dari kemitraan yang dapat membantu pemerintah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
“Saya sangat berterima kasih kepada APPI yang selama ini mengawal kita, yang peduli dengan dunia pendidikan, bagaimana agar dunia pendidikan ini bisa lebih baik,” ujar Amsar.
Dalam penjelasannya, Amsar juga memaparkan perkembangan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Ia menyebut cakupan program secara nasional mengalami peningkatan. Pada tahap awal, program tersebut menyasar sekitar 11 ribu sekolah, kemudian berkembang menjadi 41 ribu sekolah, hingga perkembangan terakhir mencapai sekitar 60 ribu sekolah di seluruh Indonesia.
Amsar menjelaskan bahwa kewenangan pengguna anggaran program revitalisasi berada pada Kemendikdasmen, sedangkan satuan pendidikan merupakan penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan di daerah turut membantu mengawal agar kegiatan revitalisasi berjalan tanpa kendala.
Menanggapi catatan APPI mengenai sembilan sekolah, Amsar menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto akan segera memanggil kepala sekolah yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi sekaligus diberikan pembinaan.
Rencana pemanggilan tersebut menjadi langkah awal untuk memperoleh penjelasan langsung dari pihak sekolah mengenai mekanisme pelaksanaan pekerjaan yang menjadi perhatian APPI.
Klarifikasi diperlukan agar setiap dugaan dapat diperiksa berdasarkan fakta dan dokumen pendukung. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, langkah pembinaan maupun perbaikan diharapkan dapat dilakukan sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.
APPI Minta Temuan Tidak Berhenti di Meja Rapat
RDP antara APPI, DPRD, Dinas Pendidikan, dan Inspektorat Kabupaten Mojokerto menjadi ruang penting untuk mempertemukan pengawasan masyarakat dengan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan keberhasilan program revitalisasi sekolah.
Bagi APPI, keberhasilan revitalisasi tidak semata-mata diukur dari terlaksananya pembangunan fisik atau terserapnya anggaran. Lebih dari itu, hasil pekerjaan harus memenuhi standar kualitas, sesuai volume yang direncanakan, dilaksanakan melalui mekanisme yang benar, serta memberikan manfaat nyata bagi satuan pendidikan.
Transparansi informasi juga menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai agar dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran negara secara bertanggung jawab.
APPI berharap hasil pemantauan terhadap 11 sekolah, termasuk dugaan persoalan di sembilan sekolah, benar-benar ditindaklanjuti melalui klarifikasi, evaluasi, dan pembinaan. Peran Inspektorat juga diharapkan dapat mendukung proses pengawasan secara objektif sesuai tugas dan kewenangannya.
Dengan adanya komitmen untuk menindaklanjuti masukan tersebut, publik kini menantikan langkah konkret Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, khususnya realisasi rencana pemanggilan sembilan kepala sekolah yang menjadi perhatian.
Tujuan akhirnya bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran revitalisasi memberikan hasil terbaik bagi dunia pendidikan.
Sebab, pembangunan sekolah bukan sekadar proyek fisik, tetapi investasi masa depan generasi penerus. Karena itu, kualitas pekerjaan, kepatuhan terhadap aturan, dan keterbukaan informasi harus berjalan beriringan agar program pemerintah benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat (Smd).
