SIDOARJO —HIGHLIGHT NEWS ID Peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan keimigrasian dan pemasyarakatan tidak cukup hanya diukur melalui laporan administrasi. Kondisi fasilitas, pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan, pengelolaan pengaduan, hingga tindak lanjut rekomendasi pengawasan juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Hal inilah yang menjadi fokus Entry Meeting dan Monitoring dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Layanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan di Jawa Timur, Rabu (21/10/2026).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, mendampingi pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya tersebut. Kegiatan ini diikuti seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di Jawa Timur, baik secara langsung maupun melalui pertemuan daring.
Monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dilaksanakan secara optimal, sesuai ketentuan, serta berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan.
Tim Kementerian Evaluasi Kinerja dan Tata Kelola
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang terdiri atas Staf Khusus Bidang Penguatan SDM dan Transformasi Organisasi, Y. Ambeg Paramartha, serta Tenaga Ahli Menteri, Rahmad Wahyudi.
Hadir pula Suyitno, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang mewakili Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, serta para kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi dari wilayah koordinasi Surabaya dan Malang. UPT lainnya mengikuti rangkaian kegiatan melalui Zoom Meeting.
Dalam pertemuan awal tersebut, tim memaparkan ruang lingkup evaluasi yang mencakup tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 serta pencapaian indikator kinerja kantor wilayah.
Pengelolaan saluran pengaduan juga menjadi perhatian, terutama melalui Whistleblowing System (WBS) dan SP4N-LAPOR!. Kedua mekanisme tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung penyampaian laporan, pengawasan, dan peningkatan akuntabilitas pelayanan.
Selain itu, evaluasi mencakup tindak lanjut rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia, pemenuhan ketentuan penyediaan bahan makanan, serta standardisasi blok dan kamar hunian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rutan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola membutuhkan perhatian menyeluruh, mulai dari pencapaian kinerja organisasi hingga kualitas fasilitas dan layanan yang diterima warga binaan.
Lapas Kelas I Surabaya Diperiksa Langsung
Setelah entry meeting, tim melanjutkan monitoring ke Lapas Kelas I Surabaya. Peninjauan dilakukan terhadap sejumlah fasilitas, meliputi blok hunian warga binaan, dapur, klinik, masjid, sarana pembinaan, fasilitas rekreasi, hingga Warung Telekomunikasi Khusus Pemasyarakatan (Wartelsus).
Pemeriksaan lapangan tersebut memberikan gambaran langsung mengenai kondisi sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan. Aspek yang menjadi perhatian meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, fasilitas ibadah, serta sarana yang menunjang kegiatan pembinaan dan komunikasi warga binaan.
Keberadaan fasilitas tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Karena itu, kondisi dan pengelolaannya perlu terus diperhatikan agar pelayanan berjalan sesuai standar dan kebutuhan warga binaan dapat terpenuhi.
Peninjauan langsung juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Dengan melihat kondisi di lapangan, hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah pembenahan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja.
Rutan Perempuan Surabaya Turut Menjadi Fokus Evaluasi
Rangkaian kegiatan berlanjut ke Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya. Tim meninjau dapur, blok hunian, serta koperasi untuk melihat kondisi fasilitas penyediaan makanan, lingkungan hunian, dan sarana pendukung kebutuhan warga binaan perempuan.
Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penilaian terhadap kesesuaian penyelenggaraan layanan dengan standar yang berlaku. Aspek pemenuhan kebutuhan dasar dan kelayakan fasilitas menjadi perhatian agar pelayanan dapat berjalan secara tertib dan memadai.
Peninjauan di Rutan Perempuan juga memperlihatkan pentingnya evaluasi yang memperhatikan karakteristik kebutuhan warga binaan. Hasil pemeriksaan diharapkan menjadi bahan perbaikan apabila terdapat aspek yang perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Baik di Lapas Kelas I Surabaya maupun Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya, monitoring diarahkan untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan pemasyarakatan.
Kusnali Tegaskan Evaluasi Harus Menghasilkan Perbaikan
Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk menjaga mutu penyelenggaraan pemasyarakatan. Ia menekankan perlunya memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan, fasilitas pelayanan terpelihara, dan kebutuhan warga binaan terpenuhi.
“Melalui monitoring dan evaluasi ini, kita ingin memastikan tata kelola berjalan sesuai ketentuan, fasilitas pelayanan terjaga dengan baik, dan kebutuhan warga binaan terpenuhi. Setiap hasil evaluasi perlu menjadi bahan perbaikan agar pelayanan semakin profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Kusnali.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa evaluasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan. Hasil monitoring diharapkan tidak hanya menjadi catatan, tetapi juga menjadi dasar untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masing-masing UPT.
Sinergi Antarunit Diperlukan untuk Menjaga Standar Pelayanan
Hasil monitoring dan evaluasi diharapkan menjadi pijakan bagi pembenahan tata kelola, penguatan kinerja organisasi, dan peningkatan kualitas layanan keimigrasian maupun pemasyarakatan di Jawa Timur.
Sinergi antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, serta seluruh UPT menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan dijalankan secara konsisten.
Evaluasi terhadap indikator kinerja, pengelolaan pengaduan, tindak lanjut rekomendasi Ombudsman, penyediaan bahan makanan, serta standardisasi hunian perlu ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Dengan pendekatan yang mencakup pemeriksaan administrasi dan peninjauan langsung, pembenahan diharapkan semakin terarah. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel, didukung fasilitas yang terpelihara serta pemenuhan kebutuhan warga binaan yang menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemasyarakatan (Dd).
