MOJOKERTO —HIGHLIGHT NEWS ID Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya Ruspriyatno menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat pembinaan dan proses reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan. Penguatan sinergi tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayaan Binter) di Hotel Aston Mojokerto, Rabu (30/9/2026).
FGD yang diselenggarakan Bapas Kelas I Surabaya tersebut mempertemukan unsur Aparat Penegak Hukum (APH), pemerintah daerah, perangkat daerah, jajaran Pemasyarakatan, serta pelaku usaha di wilayah Mojokerto.
Forum itu menjadi ruang bersama untuk menyatukan persepsi dan membangun koordinasi dalam memperkuat layanan bimbingan integrasi, pembinaan, serta dukungan terhadap Klien Pemasyarakatan agar mampu kembali menjalankan peran secara positif di tengah masyarakat.
Ruspriyatno menyampaikan bahwa proses reintegrasi sosial membutuhkan keterlibatan berbagai unsur. Bapas dan Lapas memiliki peran dalam pembinaan serta pendampingan, namun keberlanjutan proses tersebut juga membutuhkan dukungan pemerintah, APH, masyarakat, dan dunia usaha.
Melalui forum tersebut, Bapas Kelas I Surabaya mendorong agar kolaborasi antarpemangku kepentingan tidak berhenti pada koordinasi, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Lapas Kelas IIB Mojokerto turut mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Kepala Lapas Arifin Akhmad hadir bersama Kasi Binadik dan Giatja Anggi Fauzi serta jajaran staf.
Arifin Akhmad menyatakan dukungannya terhadap penguatan layanan bimbingan integrasi melalui kolaborasi lintas sektor.
“Kami mendukung penuh sinergi ini. Pembinaan tidak hanya menjadi tanggung jawab Lapas dan Bapas, tetapi membutuhkan dukungan berbagai pihak agar warga binaan dapat memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang produktif,” ujarnya.
Menurutnya, pembinaan perlu dipandang sebagai proses berkelanjutan yang tidak hanya berlangsung selama warga binaan berada di dalam Lapas, tetapi juga berlanjut ketika mereka kembali ke lingkungan sosial.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Kusnali menegaskan perlunya membangun sinergi antara jajaran Pemasyarakatan, APH, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat.
“Kita harus terus bersinergi dengan APH dan pemerintah. Dukungan seluruh pihak sangat dibutuhkan agar program pembinaan dan integrasi dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Kusnali.
Dalam FGD tersebut, dunia usaha juga mendapat ruang untuk berkontribusi dalam proses reintegrasi sosial. Salah satu pelaku usaha yang hadir menyampaikan kesiapan untuk memberikan kesempatan kepada Klien Pemasyarakatan dalam mengembangkan kemampuan dan memperoleh pengalaman kerja.
Keterlibatan dunia usaha menjadi salah satu bagian penting dalam membuka ruang bagi Klien Pemasyarakatan untuk meningkatkan keterampilan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kembali ke masyarakat.
Bapas, Lapas, APH, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha memiliki peran yang saling berkaitan dalam mendukung proses tersebut. Karena itu, penguatan komunikasi dan koordinasi menjadi bagian penting agar program pembinaan dan integrasi dapat berjalan secara berkelanjutan.
FGD Kelayaan Binter di Mojokerto akhirnya menjadi momentum untuk memperkuat kesamaan persepsi sekaligus membangun komitmen bersama dalam mendukung reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan.
Melalui kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat, proses pembinaan diharapkan dapat memberikan ruang lebih luas bagi Klien Pemasyarakatan untuk mengembangkan kemampuan, membangun kemandirian, serta kembali berperan secara positif dan produktif di tengah masyarakat (Dd).
