JEMBER–, Sabtu (8/8/2026) —HIGHLIGHT NEWS ID Dugaan persoalan tata kelola anggaran pendidikan di Jawa Timur memasuki fase baru. Senin (10/8/2026), MAKI Jawa Timur memastikan turun ke lapangan dengan mengerahkan trailer 40 feet sebagai mobil komando untuk menggelar aksi di sejumlah titik strategis.
Salah satu sasaran utama adalah Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember–Lumajang, selain Kantor Bupati Jember/Pendopo Kabupaten Jember.
MAKI Jatim menyatakan aksi tersebut akan mengangkat dugaan persoalan pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, khususnya pada SMA/SMK di Kabupaten Jember dan Lumajang.
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, menegaskan Cabdin Jember–Lumajang menjadi titik penting untuk meminta penjelasan mengenai mekanisme penggunaan, pengawasan serta pertanggungjawaban anggaran BPOPP.
“Ini seri pertama. Setelah Jember dan Lumajang, kami akan mempersiapkan aksi lanjutan di Cabang Dinas Pendidikan lainnya se-Jawa Timur,” tegas Heru.
MAKI Klaim Investigasi Menemukan Sejumlah Persoalan
MAKI Jatim mengklaim tim Litbang dan Investigasinya telah menelusuri tata kelola BPOPP 2023. Dari hasil penelusuran internal tersebut, MAKI menyebut menemukan sejumlah hal yang menurut mereka perlu diperiksa secara menyeluruh.
Heru bahkan menggunakan istilah mega korupsi terstruktur, sistematis dan masif (TSM) untuk menggambarkan dugaan yang sedang mereka soroti.
Meski demikian, tudingan tersebut merupakan klaim MAKI Jatim dan belum menjadi kesimpulan hukum. Pembuktian dugaan tindak pidana membutuhkan audit, pemeriksaan dokumen, klarifikasi pihak-pihak terkait dan proses hukum berdasarkan alat bukti yang sah.
«“Secara detail konstruksi masalah dugaan mega korupsi pengelolaan anggaran BPOPP APBD I Pemprov Jatim tahun anggaran 2023 masih kami simpan. Kami akan mengungkapnya bersamaan dengan langkah Bidang Hukum MAKI Jatim yang akan masuk ke ranah pelaporan hukum,” ujar Heru.»
Perjalanan Jepang Rp35 Juta per Kepala Sekolah Ikut Dipertanyakan
Di luar isu BPOPP, MAKI Jatim juga akan mempertanyakan perjalanan sejumlah kepala sekolah ke Jepang.
MAKI menyebut biaya perjalanan tersebut berasal dari dana pribadi dengan nominal sekitar Rp35 juta lebih per kepala sekolah.
Menurut MAKI, angka tersebut perlu dijelaskan secara transparan, termasuk siapa penggagas perjalanan, tujuan kegiatan, agenda, manfaat bagi peserta maupun sekolah, serta mekanisme pembiayaannya.
Heru juga mengingatkan agar biaya perjalanan pribadi tidak kemudian menjadi alasan bagi siapa pun untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.
“Jangan kemudian sepulang dari perjalanan ke Negara Jepang muncul semangat dari kepala sekolah untuk ‘mencari’ cara bagaimana dana Rp35 juta bisa dicari kembali, tentunya diduga dengan mengedepankan perilaku koruptif di dalamnya,” tegas Heru.
Pernyataan tersebut merupakan kekhawatiran MAKI dan bukan bukti bahwa tindak pidana telah terjadi. Karena itu, penjelasan dari peserta perjalanan maupun penyelenggara diperlukan untuk menguji informasi tersebut secara objektif.
Dari Jalanan Menuju Jalur Hukum
MAKI Jatim menyatakan aksi Senin tidak akan menjadi akhir dari persoalan. Organisasi tersebut mengaku sedang menyiapkan langkah hukum berdasarkan data yang telah dihimpun.
Jika setelah dilakukan verifikasi ditemukan bukti pelanggaran, MAKI menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
Heru menyebut pertanggungjawaban dapat diarahkan kepada pihak-pihak yang terbukti memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban BPOPP, termasuk kepala sekolah SMA/SMK swasta maupun pihak tertentu di lingkungan Cabdin apabila nantinya ditemukan bukti keterlibatan.
Sorotan utama berada pada laporan pertanggungjawaban BPOPP APBD I Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.
Heru menduga terdapat pola kompromi dalam pertanggungjawaban anggaran. Dugaan tersebut, menurutnya, harus diuji melalui pemeriksaan yang menyeluruh, independen dan transparan.
Jember–Lumajang Jadi Pintu Pembuka
Aksi di Cabdin Jember–Lumajang disebut sebagai seri pertama dari agenda MAKI Jatim. Organisasi tersebut menyatakan siap memperluas aksi ke Cabang Dinas Pendidikan lainnya di Jawa Timur apabila investigasi mereka menemukan indikasi persoalan serupa.
Trailer 40 feet sebagai mobil komando diposisikan sebagai simbol tekanan publik agar pengelolaan dana pendidikan tidak sekadar selesai melalui dokumen administratif, tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Kini, perhatian publik tertuju kepada pihak-pihak yang menjadi sasaran kritik MAKI Jatim.
Jika data yang diklaim MAKI dapat diverifikasi dan ditemukan indikasi pelanggaran hukum, audit dan proses penegakan hukum menjadi jalur untuk mengungkap fakta secara objektif. Sebaliknya, apabila seluruh pengelolaan BPOPP ternyata telah sesuai ketentuan, klarifikasi resmi, audit serta keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk menjawab dan meluruskan tudingan.
Senin (10/8/2026), Jember dan Lumajang menjadi titik awal. MAKI Jatim menyatakan siap membawa data dan tuntutan transparansi. Publik kini menunggu satu hal: apakah dugaan yang selama ini disuarakan akan berhenti sebagai tudingan, atau justru berkembang menjadi pemeriksaan resmi yang membuka seluruh fakta di balik tata kelola BPOPP 2023 (Red).
