SURABAYA, Jumat (7/8/2026) –HIGHLIGHT NEWS ID Gelombang gerakan antikorupsi kembali menggema di Jawa Timur. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Kabupaten Jember pada Senin, 10 Agustus 2026, sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus dorongan kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, S.I.P., menegaskan bahwa aksi bertajuk “Fight For Justice – Seruan Perubahan, Berantas Korupsi Sampai ke Akarnya” merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Demonstrasi dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai dengan dua titik aksi, yakni Pendopo/Kantor Bupati Jember serta Kantor Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah Jember. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum, surat pemberitahuan aksi telah disampaikan kepada Kapolres Jember melalui Kasat Intelkam sesuai mekanisme penyampaian pendapat di muka umum.
Heru Satriyo menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar menyampaikan kritik, melainkan menjadi panggilan moral agar seluruh penyelenggara pemerintahan semakin terbuka dalam mengelola kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
> “Fight For Justice bukan hanya slogan, tetapi komitmen nyata untuk mengawal kepentingan rakyat. MAKI Jatim akan terus berada di garis depan memperjuangkan transparansi anggaran, akuntabilitas penyelenggara negara, serta penegakan hukum yang profesional tanpa pandang bulu demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tegas Heru Satriyo.
Dalam aksi tersebut, MAKI Jatim membawa tiga tuntutan utama yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat Kabupaten Jember.
Fokus pertama adalah mendesak Pemerintah Kabupaten Jember memberikan penjelasan secara terbuka terkait rencana total utang daerah sebesar Rp786,573 miliar. Menurut MAKI Jatim, setiap kebijakan fiskal yang berdampak terhadap keuangan daerah harus dipublikasikan secara transparan agar masyarakat memahami dasar pengambilan keputusan, manfaat, risiko, serta mekanisme pertanggungjawabannya.
Heru Satriyo menilai keterbukaan informasi merupakan prinsip mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap setiap kebijakan pemerintah.
“Kami meminta transparansi penuh atas rencana utang daerah tersebut. Setiap kebijakan yang menggunakan atau berdampak pada keuangan daerah wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat karena menyangkut kepentingan publik dan masa depan pembangunan Jember,” ujarnya.
Selain persoalan utang daerah, MAKI Jatim juga akan meminta klarifikasi mengenai informasi yang berkembang terkait perjalanan sejumlah kepala sekolah ke Jepang. Organisasi tersebut mendorong adanya keterbukaan mengenai sumber pembiayaan perjalanan tersebut agar tidak memunculkan spekulasi maupun menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.
Menurut Heru, keterbukaan informasi menjadi langkah penting dalam menjaga integritas institusi pendidikan sekaligus memastikan seluruh aktivitas yang melibatkan aparatur pendidikan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami mendorong adanya penjelasan yang terbuka mengenai sumber pembiayaan perjalanan tersebut sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas, objektif, dan tidak berkembang berbagai asumsi yang dapat menimbulkan keresahan publik,” katanya.
Isu ketiga yang menjadi fokus aksi adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Bantuan Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Provinsi (BPOPP) SMA/SMK Swasta se-Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023. MAKI Jatim meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara profesional apabila ditemukan indikasi pelanggaran berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Heru menegaskan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab karena berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan serta masa depan generasi muda.
MAKI Jatim juga menegaskan bahwa seluruh materi aspirasi yang akan disampaikan merupakan bentuk kontrol sosial agar setiap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum oleh instansi yang berwenang, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Sebagai bentuk keseriusan, sekitar 600 peserta aksi yang terdiri atas pengurus dan anggota MAKI Jatim bersama elemen Laskar Jahanam dijadwalkan turun ke jalan. Massa akan didukung satu unit truk trailer lengkap dengan sistem suara, 12 kendaraan roda empat, serta sekitar 300 sepeda motor sebagai sarana mobilisasi menuju lokasi aksi.
Aksi tersebut akan dikoordinasikan langsung oleh Heru Satriyo bersama Dwi Agus dari Laskar Jahanam.
Heru memastikan seluruh rangkaian demonstrasi akan berlangsung secara damai, tertib, dan sesuai ketentuan hukum. Seluruh peserta juga diimbau menjaga ketertiban umum, menghormati hak masyarakat lain, serta mengedepankan penyampaian aspirasi secara santun dan bermartabat sebagai implementasi hak konstitusional warga negara.
Menurutnya, demonstrasi merupakan instrumen demokrasi yang sah untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus selalu mengedepankan etika, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap hukum.
MAKI Jatim berharap Pemerintah Kabupaten Jember, Kacabdin Pendidikan Wilayah Jember, serta aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap berbagai isu yang menjadi aspirasi masyarakat dan memberikan penjelasan secara terbuka sesuai kewenangan masing-masing. Organisasi tersebut juga mendorong agar setiap dugaan penyimpangan yang disampaikan masyarakat diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi MAKI Jatim, pemberantasan korupsi tidak cukup diwujudkan melalui slogan semata, melainkan harus dibuktikan melalui transparansi pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas penyelenggara negara, serta penegakan hukum yang berkeadilan. Melalui aksi bertema “Berantas Korupsi Sampai ke Akarnya”, MAKI Jatim menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kepentingan publik, memperkuat budaya antikorupsi, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan berintegritas demi terciptanya kepercayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang berkelanjutan (Red).
