MALANG – HIGHLIGHT NEWS ID Kemeriahan Festival Kanjuruhan Adiluhung Dekranasda 2026 dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-1266 Kabupaten Malang mulai menjadi perhatian dari sisi transparansi anggaran dan pengelolaan keuangan kegiatan. Festival yang berlangsung pada 6–15 November 2026 di halaman Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, tersebut menghadirkan kolaborasi pemerintah daerah, Dekranasda, pihak ketiga, sponsor, serta pelaku UMKM.
Namun, di balik penyelenggaraan yang meriah, muncul sejumlah pertanyaan mengenai sumber pembiayaan, penggunaan anggaran pemerintah, kontribusi sponsor, hingga penerimaan dari penyewaan stan peserta.
Sorotan ini mencuat setelah adanya informasi alokasi anggaran Rp550 juta untuk kegiatan Dekranasda Kabupaten Malang melalui DIPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Tahun Anggaran 2026. Pada saat bersamaan, penyelenggaraan festival juga mendapatkan dukungan DMR Production, event organizer asal Bedali, Kecamatan Lawang, yang menggandeng sejumlah sponsor.
Kondisi tersebut mendorong Ketua MAKI Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo, S.I.P., untuk meminta keterbukaan menyeluruh mengenai mekanisme pembiayaan dan pertanggungjawaban kegiatan.
Dukungan Non-APBD dan Alokasi Pemerintah Harus Dipetakan
Dalam pemberitaan Malang Post pada 6 November 2026, disebutkan bahwa sebagian besar pembiayaan Kanjuruhan Adiluhung didukung sponsor dan DMR Production melalui skema non-APBD.
Dukungan tersebut meliputi panggung rigging 12 x 10 meter, sound system, lighting system, genset, tenda, properti expo, gate, photobooth, instalasi listrik, hingga pengisi acara dan pesta kembang api.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memfasilitasi lokasi kegiatan, sementara sejumlah fasilitas dekorasi stan Dekranasda disediakan oleh pihak EO.
Informasi ini perlu diperjelas dengan dokumen resmi mengenai alokasi Rp550 juta yang disebut berada dalam DIPA Disperindag.
Publik perlu mengetahui komponen belanja yang direncanakan, nilai yang telah direalisasikan, serta apakah terdapat kebutuhan yang sudah ditanggung sponsor sehingga tidak lagi memerlukan pembiayaan dari APBD.
Hal ini penting untuk memastikan tidak terdapat pembayaran ganda atas satu pekerjaan atau fasilitas yang sama.
Stan UMKM Rp2 Juta, Potensi Penerimaan Rp400 Juta Perlu Dibuka
Persoalan berikutnya adalah informasi mengenai biaya penyewaan stan UMKM sebesar Rp2 juta per tenant.
Suara Malang pada 6 November 2026 memberitakan bahwa panitia menyiapkan sekitar 200 tenant berukuran 3 x 3 meter. Apabila seluruh stan terisi dengan tarif tersebut, potensi penerimaan secara matematis mencapai Rp400 juta.
Perlu ditegaskan bahwa angka Rp400 juta merupakan simulasi, bukan penerimaan aktual yang telah terverifikasi.
Selain biaya stan, pemberitaan juga menyebut adanya informasi biaya sponsorship sekitar Rp3 juta per tenant serta keberadaan wahana pasar malam.
Sementara itu, penggunaan lokasi Stadion Kanjuruhan disebut tidak dikenai retribusi oleh Dispora Kabupaten Malang. Disbudpar juga memberikan dukungan anggaran Rp50 juta untuk sejumlah kebutuhan kegiatan lomba, termasuk pembinaan, trofi, juri, dan konsumsi peserta.
Plt Kepala Dispora Kabupaten Malang, Eko Margianto, mengarahkan konfirmasi mengenai penarikan biaya stan kepada Ketua Panitia Hari Jadi Kabupaten Malang, Yetti Nurhayati.
Hingga pemberitaan Suara Malang tersebut diterbitkan, panitia belum memberikan penjelasan mengenai tarif dan mekanisme penerimaan biaya stan.
Heru MAKI: Jangan Ada Ruang Gelap dalam Pertanggungjawaban Uang Rakyat
Heru Satriyo menegaskan bahwa MAKI Jatim tidak mempersoalkan kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta selama seluruh mekanisme dilaksanakan sesuai aturan.
Namun, menurutnya, ketika terdapat alokasi anggaran pemerintah, dukungan sponsor, kerja sama EO, dan penerimaan dari peserta UMKM, seluruhnya harus memiliki pencatatan serta pertanggungjawaban yang jelas.
“Jangan sampai masyarakat hanya melihat kemeriahan festival, tetapi tidak mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana anggaran dan seluruh sumber pembiayaannya dikelola. Kami ingin mengetahui secara jelas mana yang dibiayai APBD, mana yang menjadi tanggung jawab sponsor, dan bagaimana penerimaan dari kegiatan ini dipertanggungjawabkan,” tegas Heru.
Ia menambahkan, program yang mengusung pemberdayaan UMKM semestinya memberikan manfaat nyata kepada pelaku usaha kecil, bukan justru menimbulkan beban biaya yang tidak dijelaskan secara transparan.
MAKI Jatim Minta LPJ Dekranasda Dibuka
MAKI Jatim akan meminta dokumen pertanggungjawaban Dekranasda Kabupaten Malang, khususnya terkait alokasi Rp550 juta yang disebut melalui DIPA Disperindag Tahun Anggaran 2026.
Dokumen yang menjadi perhatian meliputi:
1. Rencana Anggaran Biaya dan dokumen perencanaan kegiatan.
2. Rincian alokasi serta realisasi anggaran Dekranasda.
3. Kontrak kerja sama dengan DMR Production.
4. Daftar sponsor dan nilai atau bentuk kontribusinya.
5. Pembagian komponen pembiayaan APBD dan non-APBD.
6. Bukti transaksi dan laporan realisasi belanja.
7. Jumlah tenant UMKM dan dasar penetapan tarif.
8. Laporan penerimaan dari stan dan fasilitas komersial.
9. Mekanisme pertanggungjawaban seluruh pendapatan kegiatan.
Menurut Heru, keterbukaan dokumen merupakan cara paling objektif untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Bersama Projo Malang, Siap Tempuh Jalur Pengaduan
MAKI Jatim juga menyatakan kesiapan berkoordinasi dengan Projo Malang dan elemen masyarakat lainnya untuk menyampaikan pengaduan kepada lembaga pengawasan maupun aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah tersebut merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan uang negara sekaligus upaya memastikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.
Festival Harus Menguntungkan Masyarakat, Bukan Menyisakan Pertanyaan
Bupati Malang Sanusi saat membuka festival pada Jumat (6/11/2026) berharap kegiatan tersebut menjadi ruang promosi produk lokal, pelestarian budaya, dan penggerak ekonomi kreatif.
Harapan itu patut didukung. Namun, keberhasilan festival tidak cukup hanya diukur dari kemeriahan panggung dan banyaknya pengunjung.
Keberhasilan juga harus dilihat dari manfaat ekonomi yang diterima pelaku UMKM, keterbukaan pengelolaan dana, serta pertanggungjawaban setiap sumber pembiayaan.
Kini, publik menunggu klarifikasi dari Dekranasda, Disperindag, Disparbud, Dispora, panitia Hari Jadi Kabupaten Malang, dan DMR Production.
Pemberitaan ini tidak menyimpulkan adanya tindak pidana ataupun penyimpangan anggaran. Seluruh dugaan membutuhkan verifikasi dokumen dan pemeriksaan pihak berwenang. Hak jawab seluruh pihak tetap terbuka.
Sebab, uang rakyat bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Setiap rupiah harus jelas peruntukan dan pertanggungjawabannya (Red).
