JEMBER — HIGHLIGHT NEWS ID Pengembangan perkara dugaan korupsi anggaran makanan dan minuman serta Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Mamin Sosraperda) DPRD Kabupaten Jember memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, sebagaimana diberitakan MAKI News, menetapkan tersangka baru berinisial S yang disebut pernah menjabat Sekretaris DPRD (Sekwan) Jember periode 2023–2024. Pada saat bersamaan, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur bersiap membawa laporan hukum baru mengenai dugaan penyimpangan anggaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Jember yang disebut mencapai Rp10,7 miliar per tahun.
Dua isu tersebut kini menjadi perhatian MAKI Jatim. Selain mengapresiasi langkah pengembangan perkara Mamin Sosraperda, organisasi itu tengah mengkaji dokumen anggaran tunjangan perumahan DPRD untuk periode 2019–2024 dan 2024–2029. MAKI menyatakan berkas laporan tersebut direncanakan disampaikan kepada Kejari Jember pada pekan berikutnya setelah kedatangan Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Sekwan Berinisial S Disebut Jadi Tersangka Baru
Informasi yang disampaikan MAKI News menyebutkan, penetapan tersangka baru dalam perkara Mamin Sosraperda DPRD Jember dilakukan pada 22 Oktober 2026. Penetapan tersebut dikabarkan tertuang dalam surat bernomor Kep4/M.5.12/MT.2/X/2026 tertanggal 22 Oktober 2026 yang disebut ditandatangani Kepala Kejari Jember.
Perkara yang dikembangkan berkaitan dengan anggaran tahun 2023 dan 2024. Sebelumnya, lima terdakwa dalam perkara yang sama dilaporkan telah divonis bersalah. Penetapan S sebagai tersangka baru disebut berkaitan dengan pengembangan fakta persidangan perkara terdahulu.
Menurut keterangan MAKI Jatim, nama berinisial S disebut berulang kali dalam persidangan lima terdakwa tersebut. Informasi itu dinilai menjadi salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti aparat penegak hukum untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan alat bukti yang sah.
Ketua MAKI Koorwil Jawa Timur, Heru Satriyo, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kejari Jember yang disebut menindaklanjuti fakta persidangan dalam pengembangan perkara tersebut.
“Dari awal berbasis fakta persidangan untuk kelima terdakwa kasus korupsi Mamin Sosraperda, nama inisial S terbaca intensif disebutkan dalam pusaran kasus korupsi tersebut, dan tentunya menjadi hal yang wajar apabila Kejari Jember akhirnya menetapkan S sebagai tersangka baru,” ungkap Heru MAKI.
Heru menegaskan, MAKI Jatim melalui bidang hukumnya terus memantau perkembangan penanganan perkara tersebut. Menurutnya, pengungkapan kasus dugaan korupsi perlu dilakukan secara menyeluruh dan transparan, sehingga setiap pihak yang diduga memiliki keterkaitan dapat diperiksa sesuai prosedur hukum.
Meski demikian, penetapan tersangka tidak serta-merta berarti seseorang telah terbukti bersalah. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.
MAKI Siapkan Berkas Laporan Tunjangan Perumahan DPRD
Di tengah perkembangan kasus Mamin Sosraperda, Heru Satriyo mengungkapkan bahwa MAKI Jatim sedang mematangkan laporan hukum lain yang berkaitan dengan tata kelola anggaran tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Jember.
Laporan tersebut direncanakan mencakup periode 2019–2024 serta 2024–2029. Heru mengatakan, dirinya datang ke Jember untuk melakukan persiapan kegiatan peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur dan Hari Jadi ke-15 MAKI Jatim, sekaligus mengkaji berkas laporan bersama bidang hukum organisasi.
“Saya ke Jember hari ini, untuk mematangkan dan melakukan kajian evaluasi bersama bidang hukum MAKI Jatim dalam membedah berkas pelaporan hukum berkaitan dengan dugaan korupsi tunjangan perumahan dewan DPRD Jember periode 2019–2024 dan periode terbaru 2024–2029,” jelas Heru.
MAKI Jatim menyatakan, laporan itu akan disampaikan kepada Kejari Jember setelah kajian dokumen dinilai siap. Melalui laporan tersebut, MAKI ingin meminta penelaahan terhadap dasar penganggaran, mekanisme penetapan besaran tunjangan, pihak penerima, hingga pertanggungjawaban realisasi anggaran.
Rencana pelaporan ini menjadi perhatian karena tunjangan perumahan merupakan bagian dari belanja pemerintah daerah yang bersumber dari uang publik. Karena itu, proses penganggaran dan pembayarannya harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Alokasi Rp10,7 Miliar per Tahun Jadi Fokus Penelusuran
Dalam informasi yang disampaikan MAKI Jatim, anggaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Jember disebut mencapai Rp10.717.200.000 atau sekitar Rp10,7 miliar setiap tahun.
MAKI menyatakan angka tersebut tercantum dalam dokumen transparansi anggaran dan penjabaran APBD Kabupaten Jember, termasuk dokumen penjabaran perubahan APBD. Organisasi itu juga menyoroti keterangan bahwa anggaran tersebut dilaporkan terserap penuh.
Besaran anggaran dan realisasi itulah yang menurut MAKI perlu diperiksa lebih lanjut. Pemeriksaan diharapkan dapat memastikan apakah penetapan nilai tunjangan telah sesuai ketentuan, apakah penerimanya memenuhi persyaratan, serta apakah seluruh pembayaran didukung dokumen dan pertanggungjawaban yang sah.
Pada prinsipnya, tunjangan perumahan dapat diberikan sebagai kompensasi apabila pemerintah daerah tidak menyediakan rumah negara bagi pimpinan atau anggota DPRD yang berhak menerimanya. Namun, pemberian tunjangan tersebut tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dasar penetapan besaran dan persyaratan penerima.
Perlu ditegaskan, besarnya alokasi anggaran maupun laporan penyerapan penuh tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi. Dugaan penyimpangan harus diuji melalui pemeriksaan dokumen, kesesuaian pelaksanaan dengan aturan, serta bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
MAKI Jatim menyebut tim penelitian dan investigasinya telah mengidentifikasi sejumlah indikator yang dinilai perlu ditelusuri lebih jauh. Temuan awal tersebut, menurut organisasi itu, akan menjadi bahan kajian sebelum disampaikan kepada aparat penegak hukum.
Penegak Hukum Diharapkan Menguji Setiap Temuan
MAKI Jatim berencana mengawal dua perkembangan tersebut melalui pemantauan dan langkah hukum sesuai kewenangannya. Untuk perkara Mamin Sosraperda, perhatian diarahkan pada kelanjutan proses hukum terhadap tersangka baru. Sementara untuk tunjangan perumahan DPRD, fokusnya adalah meminta penelaahan atas tata kelola anggaran dan kemungkinan adanya penyimpangan.
Kejari Jember diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan perkara Mamin Sosraperda sejauh informasi tersebut dapat disampaikan kepada publik. Adapun terkait rencana laporan tunjangan perumahan, klarifikasi dari Sekretariat DPRD, Pemerintah Kabupaten Jember, dan pihak terkait lainnya juga diperlukan agar persoalan ini mendapat gambaran yang utuh dan berimbang.
MAKI News menyebut persoalan tunjangan perumahan tersebut akan menjadi bagian dari liputan khusus. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil kajian dokumen, tanggapan pihak-pihak terkait, serta proses penelaahan oleh aparat penegak hukum.
Pada akhirnya, esensi pengawasan anggaran publik bukan hanya memperdebatkan besarnya nominal, melainkan memastikan setiap rupiah dibelanjakan sesuai aturan, diterima oleh pihak yang berhak, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Rencana laporan MAKI Jatim diharapkan menjadi pintu bagi pemeriksaan yang objektif. Namun, seluruh dugaan tetap harus diperlakukan sebagai dugaan sampai terdapat hasil pemeriksaan dan pembuktian yang sah. Setiap pihak yang disebut atau berkaitan dengan persoalan ini juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab (Red).
