SIDOARJO — HIGHLIGHT NEWS ID Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan pemasyarakatan Jawa Timur mendapat perhatian langsung melalui peninjauan lapangan yang menyasar kondisi fasilitas sekaligus tertib administrasi aset negara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap aset yang dipercayakan kepada jajaran pemasyarakatan benar-benar terkelola, terawat, dan memberikan manfaat maksimal bagi pelaksanaan tugas serta pelayanan publik.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur, Kusnali, menerima kunjungan Kepala Biro Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hidayat, dalam rangka peninjauan kelayakan fasilitas dan pengelolaan BMN di Rutan Kelas I Surabaya, Sabtu (29/8/2026).
Kegiatan tersebut diarahkan untuk memastikan kondisi fasilitas dan aset negara mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Peninjauan juga menjadi sarana untuk melihat secara langsung sejauh mana pengelolaan BMN telah berjalan sesuai prinsip ketertiban, transparansi, akurasi, dan akuntabilitas.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, M. Ulin Nuha, serta Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, turut mendampingi proses peninjauan.
Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah aset dengan melihat kondisi fisiknya secara langsung. Selain itu, aspek pencatatan dan administrasi BMN di lingkungan Rutan Surabaya maupun Kanwil Ditjenpas Jawa Timur turut menjadi perhatian.
Langkah tersebut penting untuk memastikan data administrasi aset dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Ketepatan pencatatan menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara, sementara pemeliharaan dan pemanfaatan yang tepat memastikan aset tetap memberikan manfaat bagi organisasi.
Peninjauan lapangan juga menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai kondisi yang ditemukan. Setiap hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi dasar untuk melakukan pembenahan, baik dalam aspek administrasi, pemeliharaan maupun optimalisasi pemanfaatan BMN.
Bagi jajaran Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, pengelolaan BMN memiliki posisi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan. Fasilitas dan aset yang tersedia harus mampu menunjang kebutuhan petugas dalam menjalankan tugas sekaligus mendukung pemberian layanan kepada masyarakat dan warga binaan.
Kusnali menegaskan bahwa tata kelola BMN tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan inventarisasi. Menurutnya, kualitas pengelolaan aset memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Tata kelola BMN harus terus diperkuat agar setiap aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung layanan pemasyarakatan yang tertib, aman, dan humanis,” tegas Kusnali.
Karena itu, Kusnali mendorong seluruh jajaran untuk memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan aset negara, mulai dari pencatatan hingga pemeliharaan dan pemanfaatannya. Setiap tahapan harus dilaksanakan secara tertib agar tidak hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pelaksanaan tugas.
Ia juga meminta agar hasil peninjauan dapat ditindaklanjuti secara konsisten. Evaluasi lapangan harus diterjemahkan menjadi langkah perbaikan sehingga pengelolaan BMN terus mengalami peningkatan dan potensi persoalan dapat diantisipasi sejak dini.
Tindak lanjut tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan akuntabilitas di lingkungan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur. Dengan data yang akurat, kondisi aset yang terpantau, serta pemanfaatan yang tepat, pengelolaan BMN diharapkan semakin transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih jauh, ketertiban pengelolaan aset negara diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan. Fasilitas yang layak dan aset yang dimanfaatkan secara optimal akan memberikan dukungan terhadap terciptanya lingkungan pelayanan yang aman, tertib, efektif, dan humanis.
Peninjauan tersebut sekaligus mempertegas bahwa BMN merupakan amanah negara yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Aset tidak boleh berhenti sebagai angka dalam daftar inventaris, tetapi harus dipastikan keberadaan, kondisi, pemanfaatan, dan pemeliharaannya.
Melalui penguatan tata kelola BMN secara berkelanjutan, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur menunjukkan komitmennya untuk membangun pengelolaan aset negara yang semakin profesional dan akuntabel.
Pada akhirnya, ketertiban BMN bukan sekadar soal aset yang tercatat rapi, melainkan tentang bagaimana setiap rupiah kekayaan negara mampu bekerja untuk menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang semakin berkualitas, aman, tertib, dan humanis (Dd).
