JEMBER, Minggu (9/8/2026) —HIGHLIGHT NEWS ID Rencana aksi demonstrasi akbar MAKI Jawa Timur yang semula dijadwalkan berlangsung Senin (10/8/2026) akhirnya batal. Keputusan tersebut diambil setelah Ketua Koordinator Wilayah MAKI Jatim, Heru Satriyo, memperoleh penjelasan langsung dari Bupati Jember, Gus Fawaid, terkait rencana pembiayaan daerah lebih dari Rp785 miliar.
Dialog berlangsung di Pendopo Kabupaten Jember, Minggu (9/8/2026), sekitar pukul 11.25 WIB. Pertemuan itu menjadi titik balik sikap MAKI Jatim setelah sebelumnya organisasi tersebut menyiapkan kekuatan aksi, termasuk mobil komando truk trailer 40 feet yang didatangkan khusus dari Surabaya.
MAKI Jatim akhirnya memilih membatalkan aksi karena menilai kepentingan masyarakat Jember harus ditempatkan di atas kepentingan gerakan demonstrasi.
Namun, keputusan tersebut bukan berarti MAKI memberikan cek kosong kepada pemerintah daerah.
Justru setelah dialog tersebut, perhatian MAKI Jatim bergeser dari rencana aksi massa menuju pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran.
Rp785 miliar bukan sekadar angka
Dalam dialog tersebut, Gus Fawaid memaparkan alasan Pemkab Jember mempertimbangkan pengajuan pembiayaan lebih dari Rp785 miliar.
Menurut penjelasan yang diterima MAKI, kemampuan APBD Kabupaten Jember untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan tahun anggaran 2027 dinilai belum mencukupi.
Pemerintah daerah mengklaim terdapat kebutuhan pembangunan yang harus segera dikejar.
Melalui program Bunga Desaku dan Wadul Gus’e, kebutuhan penanganan infrastruktur jalan desa disebut mencapai sekitar 16.000 titik.
Tidak berhenti di jalan, Pemkab Jember juga menargetkan pemasangan lampu penerangan jalan umum pada sekitar 15.000 titik.
Sementara itu, sektor kesehatan menghadapi kebutuhan yang juga mendesak.
RSUD dr. Soebandi dan RSUD Balung disebut membutuhkan tambahan ruang rawat inap karena tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) telah mencapai 100 persen.
Dengan demikian, empat sasaran pembangunan yang dipaparkan kepada MAKI meliputi penanganan jalan desa, penerangan jalan serta penambahan kapasitas ruang rawat inap pada dua rumah sakit.
Target tersebut diarahkan untuk masuk dalam agenda pembangunan tahun anggaran 2027.
PT SMI dipilih sebagai salah satu opsi pembiayaan
Ketika kebutuhan pembangunan dinilai lebih besar dibandingkan kemampuan fiskal daerah, Pemkab Jember mempertimbangkan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dalam ekosistem Kementerian Keuangan.
Nilainya mencapai lebih dari Rp785 miliar.
Rencana tersebut sebelumnya menjadi polemik. Namun setelah memperoleh penjelasan langsung, Heru Satriyo menilai konteks persoalannya tidak dapat hanya dilihat dari nominal pembiayaan.
Salah satu indikator yang disampaikan dalam pertemuan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PAD Kabupaten Jember pada 2025 disebut mengalami peningkatan hingga 124 persen.
Kenaikan tersebut dinilai sebagai salah satu indikator penguatan kapasitas fiskal daerah yang turut menjadi pertimbangan dalam rencana pembiayaan.
Gus Fawaid juga menjelaskan konsep pengembalian pembiayaan kepada MAKI.
Menurut penjelasan tersebut, skema pengembalian akan memperhitungkan kemampuan APBD sehingga tidak mengganggu pembiayaan rutin, pelayanan publik maupun program pembangunan lainnya.
MAKI: pembangunan untuk rakyat layak didukung
Setelah mendengarkan pemaparan tersebut, Heru Satriyo menyatakan MAKI Jatim memilih membatalkan aksi.
Menurutnya, apabila pemerintah daerah benar-benar mencari sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak, kebijakan tersebut harus dilihat secara objektif.
«“Ketika pemimpin daerah berupaya keras mencari jalan keluar demi memenuhi kebutuhan nyata masyarakat di bidang infrastruktur dan kesehatan, sudah selayaknya kita berikan dukungan maksimal, bukan justru menghambat,” tegas Heru.»
Namun, dukungan MAKI bukan berarti penghentian fungsi kontrol sosial.
Heru justru menegaskan bahwa setelah aksi dibatalkan, pengawasan akan diperkuat.
Setiap rupiah pembiayaan harus jelas peruntukannya.
Setiap pembangunan harus memiliki target.
Setiap proyek harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dan seluruh proses penganggaran maupun pelaksanaannya harus terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita sudahi polemik tak berdasar yang beredar, mari kita bersama-sama mengawal agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar sampai dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujar Heru.
Trailer 40 kaki batal bergerak, pengawasan dimulai
Pembatalan aksi membuat mobil komando truk trailer 40 feet yang telah disiapkan dari Surabaya tidak jadi digunakan untuk mengawal demonstrasi.
Namun, bagi MAKI Jatim, perubahan strategi tersebut bukan berarti mundur.
Aksi lapangan digantikan dengan pengawasan.
MAKI akan melihat apakah rencana pembiayaan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi pembangunan sesuai target.
Jalan desa harus benar-benar diperbaiki.
Penerangan jalan harus benar-benar terpasang dan berfungsi.
Ruang rawat inap di dua rumah sakit harus benar-benar mampu meningkatkan kapasitas pelayanan.
Dan yang paling penting, seluruh penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Karena itu, MAKI Jatim menegaskan: demo dibatalkan, tetapi kontrol tidak dihentikan.
Rp785 miliar kini memasuki babak pembuktian
Bagi masyarakat Jember, persoalan ini akhirnya memasuki fase yang lebih menentukan.
Pertanyaan publik tidak lagi sebatas apakah rencana pembiayaan lebih dari Rp785 miliar akan disetujui.
Pertanyaan yang lebih besar adalah apa hasil yang akan diterima masyarakat jika pembiayaan tersebut benar-benar terealisasi.
Apakah jalan desa yang selama ini menjadi kebutuhan warga benar-benar tertangani?
Apakah 15.000 titik penerangan dapat diwujudkan?
Apakah tambahan ruang rawat inap mampu mengatasi tekanan pelayanan kesehatan?
Dan apakah mekanisme pengembalian pembiayaan benar-benar tidak membebani APBD di masa mendatang?
Di sinilah janji pembangunan akan berhadapan dengan pembuktian.
Nama Gus Fawaid mulai disebut menuju 2030
Heru Satriyo juga menyinggung sejumlah capaian pemerintahan Gus Fawaid yang menurutnya dapat menjadi modal apabila Bupati Jember tersebut kelak mengambil peluang untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2030.
Namun, panggung politik itu masih jauh.
Yang lebih mendesak saat ini adalah memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat Jember.
Sebab, Rp785 miliar bukan hanya angka dalam dokumen perencanaan. Angka tersebut akan menjadi ujian kepercayaan publik.
Jika benar-benar berubah menjadi jalan yang lebih baik, penerangan desa yang berfungsi, fasilitas kesehatan yang memadai dan pembangunan yang tepat sasaran, maka pembiayaan tersebut akan memiliki alasan kuat di mata masyarakat.
Sebaliknya, apabila tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel, angka sebesar itu justru berpotensi menjadi beban baru bagi fiskal daerah.
Karena itu, sikap MAKI Jatim kini jelas: mendukung pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat, tetapi tetap berdiri sebagai pengawas agar setiap rupiah uang publik tidak kehilangan arah dan manfaatnya (Red).
