Sidoarjo – Highlight News Id Dukungan terhadap program pemerintah kembali disampaikan oleh tokoh kesehatan dan akademisi Dr. dr. Andre Yulius, M.PD, MH, CLAP, yang dikenal sebagai praktisi kesehatan lingkungan sekaligus pengajar di bidang pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala nasional. Dalam keterangannya di Sidoarjo, Senin (29/6/2026), ia menegaskan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan berbagai program strategis pemerintah yang saat ini tengah berjalan.
Andre menilai bahwa keberhasilan agenda pembangunan nasional, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sangat ditentukan oleh kualitas sistem pemerintahan serta efektivitas birokrasi di semua lini. Menurutnya, reformasi tata kelola menjadi faktor utama agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pemberantasan korupsi, menurutnya, harus terus diperkuat melalui penegakan hukum yang tegas, disertai penguatan regulasi yang mampu memberikan efek jera serta memastikan pemulihan kerugian negara dan hak-hak masyarakat.
Selain aspek penegakan hukum, Andre menekankan bahwa pemerintahan yang bersih dan transparan merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Karena itu, setiap penyelenggara negara dituntut untuk bekerja secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dalam pandangannya, pembenahan sistem tidak hanya menyangkut regulasi, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur negara. Ia menilai, peningkatan kompetensi dan kedisiplinan aparatur menjadi kunci agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana sistem diperbaiki, kinerja ditingkatkan, dan pelayanan kepada masyarakat benar-benar berjalan secara optimal,” ujarnya.
Andre juga menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas, termasuk memastikan hak-hak rakyat dapat kembali melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Pernyataan tersebut mencerminkan dukungan dari kalangan profesional terhadap agenda pembangunan nasional, sekaligus dorongan agar reformasi birokrasi dan penegakan hukum terus diperkuat demi terciptanya pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan dipercaya masyarakat (Dd).
