SURABAYA – HIGHLIGHT NEWS ID Apa yang semula dirancang sebagai perayaan akbar Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah berubah menjadi polemik yang mengguncang ruang publik Jawa Timur. Kegiatan Jalan Sehat yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) pada 16 Juni 2026 di kawasan Masjid Al Akbar Surabaya kini menjadi sorotan tajam berbagai kalangan setelah diwarnai kisruh distribusi kupon undian yang memicu kekecewaan ribuan peserta.
Insiden tersebut bukan hanya menyisakan kericuhan di lokasi kegiatan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai profesionalitas penyelenggaraan acara publik, transparansi pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah, hingga mekanisme pertanggungjawaban terhadap masyarakat yang menjadi peserta.
Sejak dini hari, ribuan warga dari berbagai wilayah Jawa Timur telah memadati kawasan Masjid Al Akbar Surabaya. Mereka hadir dengan antusias untuk mengikuti kegiatan jalan sehat yang dikemas sebagai bagian dari peringatan Tahun Baru Islam sekaligus ajang silaturahmi masyarakat.
Besarnya animo peserta tidak terlepas dari berbagai hadiah yang telah diumumkan panitia sebelumnya. Paket umrah gratis, sepeda motor, sepeda motor listrik, sepeda gunung, serta beragam hadiah menarik lainnya menjadi daya tarik utama yang mengundang kehadiran masyarakat dalam jumlah besar.
Dalam informasi resmi yang beredar sebelum pelaksanaan kegiatan, panitia menjelaskan bahwa kupon undian akan dibagikan di tengah perjalanan rute jalan sehat. Informasi tersebut menjadi dasar keyakinan peserta bahwa seluruh masyarakat yang mengikuti kegiatan akan memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti pengundian hadiah.
Namun harapan tersebut tidak berjalan sesuai kenyataan.
Saat pembagian kupon berlangsung, banyak peserta mengaku tidak menerima kupon sebagaimana yang dijanjikan. Keluhan bermunculan dari berbagai titik lokasi kegiatan. Sebagian peserta bahkan mengaku telah mengikuti seluruh rangkaian acara sejak awal tetapi tetap tidak memperoleh kupon undian.
Kondisi itu dengan cepat berubah menjadi kekecewaan kolektif.
Peserta mulai mempertanyakan mekanisme distribusi yang dilakukan panitia. Tidak sedikit yang merasa dirugikan karena kesempatan mengikuti pengundian hadiah bergantung pada kupon yang justru tidak mereka terima.
Situasi semakin memanas ketika berkembang dugaan bahwa jumlah kupon yang beredar jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah peserta yang hadir di lokasi.
Dugaan tersebut memunculkan beragam spekulasi di tengah masyarakat. Publik mulai mempertanyakan apakah jumlah kupon yang dicetak memang tidak mencukupi, apakah terjadi kesalahan teknis dalam distribusi, ataukah terdapat faktor lain yang menyebabkan ribuan peserta tidak memperoleh kupon sebagaimana mestinya.
Ketiadaan penjelasan resmi secara cepat membuat keresahan berkembang menjadi kemarahan.
Puncaknya terjadi ketika ribuan peserta bergerak menuju area panggung utama untuk meminta kejelasan kepada panitia. Suasana yang sebelumnya dipenuhi semangat kebersamaan berubah menjadi arena protes terbuka.
Kericuhan pun tak terhindarkan.
Beberapa peserta yang kecewa meluapkan emosinya terhadap proses pembagian kupon yang dianggap tidak transparan. Kotak pengumpulan kupon yang telah berada di area pengundian menjadi sasaran protes. Sejumlah kupon dilaporkan berhamburan di lokasi setelah massa yang kecewa melancarkan aksi spontan sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan.
Peristiwa tersebut menjadi gambaran nyata bagaimana sebuah kegiatan yang dirancang untuk membangun kedekatan antara pemerintah dan masyarakat justru berujung pada hilangnya kepercayaan publik.
Di balik kekacauan yang terjadi, muncul sederet pertanyaan yang hingga kini belum terjawab secara resmi.
Berapa jumlah kupon yang dicetak?
Berapa jumlah kupon yang didistribusikan kepada peserta?
Bagaimana mekanisme pengawasannya?
Siapa yang bertanggung jawab terhadap proses distribusi?
Dan apakah terdapat unsur kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini berkembang menjadi tuntutan publik yang meminta keterbukaan penuh dari penyelenggara.
Sorotan keras datang dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur. Ketua MAKI Jatim, Heru, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti pada penjelasan normatif mengenai kesalahan teknis.
Menurutnya, kegiatan yang menggunakan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh kepada masyarakat.
Heru mendesak Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan audit dan evaluasi komprehensif terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pencetakan kupon, distribusi, hingga pelaksanaan pengundian hadiah.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik kisruh yang mencoreng pelaksanaan peringatan Tahun Baru Islam tersebut.
“Publik membutuhkan penjelasan yang jelas. Transparansi menjadi sangat penting agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan dan tidak muncul berbagai asumsi yang berkembang tanpa dasar,” ujar Heru.
Selain mendesak audit menyeluruh, MAKI Jatim juga meminta dilakukan evaluasi terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Heru menegaskan bahwa setiap kegiatan publik yang berdampak luas terhadap masyarakat harus disertai mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, terutama ketika terjadi kegagalan pelaksanaan yang menimbulkan keresahan publik.
MAKI juga berencana meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan prinsip akuntabilitas publik.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat penjelasan resmi dari pihak Biro Kesra Pemprov Jawa Timur terkait penyebab kisruh distribusi kupon maupun jawaban atas berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Akibatnya, ruang publik masih dipenuhi berbagai spekulasi yang menunggu klarifikasi dari pihak yang berwenang.
Kini bola berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Langkah yang akan diambil dalam merespons polemik ini akan menjadi penentu apakah kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan atau justru semakin terkikis.
Sebab pada akhirnya, yang dipersoalkan masyarakat bukan semata-mata kupon undian yang tidak diterima. Yang dipertaruhkan jauh lebih besar: integritas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan komitmen terhadap prinsip transparansi yang menjadi fondasi utama kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Ketika ribuan peserta pulang dengan rasa kecewa dan tanda tanya yang belum terjawab, maka persoalan ini telah melampaui batas sebuah acara yang gagal. Ia telah berubah menjadi ujian nyata bagi kredibilitas pemerintah dalam mengelola kepercayaan publik yang selama ini dibangun dengan susah payah (Red).
