KEDIRI, JAWA TIMUR —HIGHLIGHT NEWS ID Penegakan peraturan daerah (Perda) menjadi perhatian dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan pemerintahan yang bertanggung jawab di Kabupaten Kediri. Konsistensi penerapan aturan, kepastian hukum, serta perlakuan yang adil bagi masyarakat menjadi prinsip yang perlu dijaga agar regulasi tidak berhenti sebagai ketentuan tertulis, tetapi benar-benar dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Sebagai bagian dari komitmen pengawasan tersebut, Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3-NKRI) melakukan koordinasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kediri, Drs. Kaleb Untung Satrio Wicaksono, M.M., pada Senin (26/10/2026).
Koordinasi ini merupakan langkah LP3-NKRI dalam menjalankan fungsi pemantauan dan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lembaga tersebut mendorong agar setiap pelaksanaan Perda dilakukan secara konsisten, transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat.
Tim LP3-NKRI, Hadi Susanto, S.H., menegaskan bahwa pengawalan penertiban merupakan bentuk kepedulian terhadap kepatuhan hukum sekaligus upaya mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
“LP3-NKRI berkomitmen untuk mengawal penertiban dan penegakan peraturan daerah agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kami mendorong agar setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan berdasarkan kewenangan instansi terkait. Penegakan aturan harus dilaksanakan secara konsisten, tanpa tebang pilih, serta tetap menghormati hak-hak masyarakat,” tegas Hadi Susanto, S.H.
Kepastian Hukum dan Prinsip Tanpa Tebang Pilih Jadi Sorotan
LP3-NKRI memandang Perda sebagai instrumen penting untuk menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan masyarakat, dan mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang baik.
Namun, efektivitas regulasi sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaannya. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus ditangani melalui proses yang objektif, berdasarkan fakta, bukti, dan prosedur yang berlaku. Instansi berwenang perlu memastikan bahwa setiap tindakan memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai kewenangannya.
Apabila pelanggaran terbukti, penertiban diharapkan dilakukan secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Di sisi lain, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat harus tetap menjadi bagian dari proses penegakan aturan.
Prinsip tanpa tebang pilih menjadi perhatian LP3-NKRI karena penerapan hukum yang adil harus berlandaskan ketentuan dan fakta, bukan kepentingan pihak tertentu. Tidak boleh ada perlakuan berbeda semata-mata karena kedudukan, hubungan, ataupun kepentingan seseorang atau kelompok.
Melalui konsistensi tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah diharapkan dapat terus diperkuat. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa aturan diterapkan secara wajar, sementara setiap tindakan penertiban dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum.
Koordinasi dengan Satpol PP, Perkuat Peran Kontrol Sosial
Koordinasi LP3-NKRI dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri juga menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi kelembagaan antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah.
Menurut Hadi Susanto, pengawasan masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kontrol sosial yang bertanggung jawab, pelaksanaan kebijakan dan penegakan aturan dapat terus menjadi perhatian bersama.
LP3-NKRI berharap komunikasi tersebut dapat mendukung penanganan persoalan ketertiban umum maupun dugaan pelanggaran Perda melalui mekanisme yang tepat, transparan, serta sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing pihak.
Meski demikian, fungsi kontrol sosial tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan pemerintah atau menggantikan tugas Satpol PP dan instansi terkait. Peran LP3-NKRI adalah melakukan pemantauan, membangun koordinasi, serta mendorong agar setiap persoalan ditangani berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Sinergi tersebut diharapkan mampu membangun hubungan yang konstruktif antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat sipil, sekaligus memperkuat budaya taat hukum di tengah masyarakat.
LP3-NKRI Tegaskan Pengawasan Berkelanjutan
LP3-NKRI menyatakan akan terus menjalankan fungsi pemantauan, koordinasi, dan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pengawalan penertiban dan penegakan Perda di Kabupaten Kediri menjadi bagian dari komitmen mendorong pemerintahan yang taat aturan, transparan, berintegritas, dan mengutamakan kepentingan publik.
Lembaga tersebut menegaskan bahwa pengawasan bukan bertujuan mencari kesalahan ataupun menyudutkan pihak tertentu. Sebaliknya, kontrol sosial merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk memastikan aturan dilaksanakan dan tanggung jawab penyelenggara pemerintahan dijalankan secara benar.
Setiap dugaan pelanggaran perlu ditindaklanjuti secara objektif tanpa mendahului hasil pemeriksaan. Dengan pendekatan tersebut, pengawasan diharapkan tetap mengedepankan profesionalitas, praduga tak bersalah, serta penghormatan terhadap hak setiap pihak.
“Mengawal penertiban, mengawal penegakan Perda, dan mendorong tegaknya aturan demi kepentingan masyarakat. Kontrol sosial bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan aturan dilaksanakan dan tanggung jawab dijalankan.”
Penegakan Perda Harus Memberikan Manfaat Nyata bagi Masyarakat
Melalui koordinasi dan pengawasan berkelanjutan, LP3-NKRI berharap pelaksanaan Perda di Kabupaten Kediri semakin konsisten, adil, dan sesuai koridor hukum.
Keberhasilan penegakan aturan tidak hanya ditentukan oleh tindakan penertiban, tetapi juga oleh kepastian prosedur, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Seluruh unsur terkait diharapkan menjalankan perannya secara profesional agar ketertiban umum dapat terjaga tanpa mengabaikan prinsip keadilan.
Bagi LP3-NKRI, pengawasan yang objektif merupakan bagian dari upaya memperkuat tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, penerapan Perda diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
LP3-NKRI — Tegas dalam Pengawasan, Objektif dalam Temuan, Bertanggung Jawab dalam Perjuangan (Red).
