SURABAYA – HIGHLIGHT NEWS ID Transparansi pengelolaan anggaran olahraga Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini menjadi perhatian serius Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur. Menjelang pelaksanaan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur X Tahun 2027, rencana pengalihan pengelolaan anggaran hibah KONI Jawa Timur kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim memunculkan sejumlah pertanyaan yang menuntut jawaban terbuka dari pemerintah daerah.
Ketua MAKI Jatim Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo, menegaskan bahwa organisasinya tengah mempersiapkan rencana aksi demonstrasi akbar di Kantor Dispora Jatim. Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk tekanan moral dan kontrol masyarakat agar pengelolaan anggaran olahraga dilakukan secara transparan, akuntabel, serta memiliki landasan hukum yang jelas.
Bagi MAKI Jatim, persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang berwenang mengelola anggaran. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana kebijakan tersebut menjamin keberlangsungan pembinaan atlet, kesiapan seluruh cabang olahraga, dan masa depan prestasi Jawa Timur.
Heru Satriyo mengingatkan bahwa pembinaan atlet merupakan proses panjang yang membutuhkan pengalaman, kemampuan teknis, koordinasi, serta kesinambungan program. Selama ini, KONI Jatim bersama KONI kabupaten/kota, pengurus cabang olahraga, dan para pelatih menjadi bagian penting dalam membangun prestasi olahraga daerah.
“Yang kami khawatirkan bukan semata-mata persoalan siapa yang mengelola anggaran, tetapi bagaimana nasib pembinaan atlet ke depan. Jangan sampai akibat kebijakan yang tidak dipersiapkan secara matang, justru ada satu sampai dua generasi atlet Jawa Timur yang kehilangan momentum untuk berprestasi,” tegas Heru Satriyo.
Sekdaprov Jatim Diminta Buka Dasar Hukum dan Peta Kewenangan
MAKI Jatim secara khusus meminta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur memberikan penjelasan mengenai landasan hukum dan dasar kewenangan apabila benar terdapat rencana perubahan pengelolaan anggaran hibah untuk kegiatan BK PON dan Porprov 2027.
Menurut Heru, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka apakah kebijakan tersebut sebatas penataan administrasi penganggaran, perubahan mekanisme pelaksanaan program, atau pengalihan tanggung jawab kegiatan yang selama ini berkaitan dengan KONI Jatim.
Kejelasan tersebut diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Dispora, KONI, maupun organisasi cabang olahraga.
Terlebih, anggaran yang digunakan merupakan uang publik. Setiap tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, penyaluran, penggunaan hingga pertanggungjawaban harus dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
MAKI Jatim meminta Pemprov Jatim memastikan bahwa perubahan mekanisme tersebut tidak sekadar memenuhi kebutuhan administrasi birokrasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi pembinaan olahraga prestasi.
Anggaran Dispora 2022–2026 Masuk Penelusuran Tim Litbang dan Investigasi MAKI
Tidak hanya menyoroti kebijakan anggaran menuju 2027, MAKI Jatim juga mulai mempersiapkan langkah penelaahan terhadap sejumlah informasi terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di lingkungan Dispora Jatim selama periode tahun anggaran 2022–2026.
Heru Satriyo mengungkapkan bahwa tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim tengah mengompilasi informasi serta dokumen pendukung untuk disusun menjadi materi kajian dan kemungkinan pelaporan hukum.
Proses tersebut dilakukan secara bertahap agar setiap informasi yang diperoleh dapat diuji relevansinya, ditelusuri dasar administrasinya, serta diperiksa kesesuaiannya dengan ketentuan hukum.
Apabila hasil penelaahan menemukan indikasi yang didukung bukti memadai, MAKI Jatim menyatakan siap meneruskan laporan secara kelembagaan melalui Bidang Hukum kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Polda Jawa Timur.
Heru menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari keseriusan MAKI Jatim dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah.
“Kami akan mengorkestrasi materi dugaan penyimpangan anggaran Dispora Jatim secara bertahap, episode demi episode. Seluruhnya akan kami telaah berdasarkan data dan dokumen pendukung. Jika ditemukan indikasi yang memiliki dasar hukum dan bukti memadai, tentu akan kami teruskan kepada aparat penegak hukum,” ungkapnya.
MAKI Jatim menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan penyimpangan tersebut belum merupakan kesimpulan hukum. Setiap dugaan harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses penegakan hukum. Seluruh pihak tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil sesuai asas praduga tak bersalah.
BK PON Bukan Sekadar Urusan Tiket, Hotel, dan Transportasi Atlet
Dalam pandangan MAKI Jatim, persiapan menghadapi BK PON merupakan pekerjaan teknis yang kompleks dan tidak dapat disederhanakan menjadi urusan pemberangkatan atlet, transportasi, penginapan, konsumsi, maupun akomodasi pertandingan.
Di balik persiapan tersebut terdapat berbagai tahapan strategis, mulai dari pemetaan potensi atlet, seleksi, evaluasi performa, penentuan kuota, sistem kualifikasi setiap cabang olahraga, pengadaan peralatan pertandingan, hingga penyusunan proyeksi kekuatan kontingen Jawa Timur.
Setiap cabang olahraga mempunyai karakteristik dan mekanisme kualifikasi yang berbeda. Sebagian menggunakan sistem peringkat, sementara lainnya menerapkan pembatasan kuota peserta dan persyaratan teknis tertentu.
Seluruh tahapan itu membutuhkan koordinasi intensif dengan pelatih, pengurus cabang olahraga, KONI, serta berbagai pihak yang memahami sistem pembinaan atlet.
Karena itu, MAKI Jatim mengingatkan agar perubahan kebijakan pengelolaan anggaran tidak sampai mengganggu program latihan, proses seleksi, maupun kesiapan atlet yang telah menjalani pembinaan.
Jangan sampai persoalan administratif justru berdampak terhadap kesempatan atlet untuk berkembang dan membawa nama Jawa Timur dalam kompetisi nasional.
Heru Tegaskan MAKI Tidak Membela KONI, Kepentingan Atlet Menjadi Prioritas
Heru Satriyo juga menegaskan bahwa sikap MAKI Jatim bukan untuk membela kepentingan kelembagaan KONI Jatim dalam polemik pengelolaan anggaran tersebut.
Menurutnya, organisasi yang dipimpinnya berdiri untuk mengawal kepentingan masyarakat, memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan, serta menjaga agar setiap kebijakan pemerintah tidak menghambat peningkatan prestasi olahraga Jawa Timur.
“Perlu saya tegaskan, MAKI Jatim bukan sedang masuk untuk membela KONI Jatim. Kami berdiri untuk kepentingan prestasi atlet Jawa Timur. Jangan sampai kepentingan birokrasi dan tarik-menarik kewenangan justru mengorbankan para atlet yang selama ini berjuang membawa nama Jawa Timur,” tandas Heru.
Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas bahwa pengawasan MAKI Jatim diarahkan pada tata kelola keuangan publik dan keberlanjutan pembinaan olahraga, bukan kepentingan salah satu lembaga.
Pemprov Jatim Diminta Evaluasi, Jangan Sampai Kebijakan Menjadi Persoalan Baru
MAKI Jatim meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menetapkan keputusan final mengenai perubahan mekanisme pengelolaan anggaran BK PON dan Porprov 2027.
Ada sejumlah hal yang harus dipastikan, antara lain:
– Kejelasan dasar hukum perubahan pengelolaan anggaran.
– Pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara Dispora dan KONI.
– Transparansi perencanaan serta penyaluran dana hibah.
– Pengawasan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan.
– Jaminan keberlanjutan program latihan dan pembinaan atlet.
– Kepastian kesiapan seluruh cabang olahraga menghadapi kompetisi 2027.
Dua langkah yang kini disampaikan MAKI Jatim, yakni persiapan demonstrasi akbar di Kantor Dispora Jatim dan konsolidasi materi pelaporan dugaan penyimpangan anggaran 2022–2026, menjadi bagian dari fungsi kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pada akhirnya, polemik tersebut bukan hanya menyangkut Dispora atau KONI. Ada kepentingan yang jauh lebih besar, yakni uang rakyat, akuntabilitas pemerintahan, dan masa depan generasi atlet Jawa Timur.
Kini, publik menunggu penjelasan terbuka dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepastian kebijakan sangat dibutuhkan agar persiapan BK PON dan Porprov 2027 tidak terganggu oleh persoalan administrasi maupun ketidakjelasan pembagian kewenangan.
MAKI Jatim mengingatkan: jangan sampai anggaran olahraga kehilangan transparansi, jangan sampai kewenangan menjadi kabur, dan jangan sampai atlet Jawa Timur menjadi korban ketidakpastian birokrasi.
Bagi Heru Satriyo, pengawasan terhadap uang rakyat harus terus berjalan. Setiap dugaan harus ditelusuri berdasarkan bukti, setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap rupiah anggaran olahraga harus memberikan manfaat nyata bagi kemajuan prestasi Jawa Timur (Red).
