SURABAYA –HIGHLIGHT NEWS ID Polemik mengenai rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), semakin menyita perhatian publik. Di tengah perdebatan hukum dan menguatnya dinamika politik di DPR RI, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo atau Heru MAKI, menyerukan agar seluruh elite politik mengedepankan kedewasaan, etika demokrasi, dan penghormatan terhadap mandat rakyat.
Heru menegaskan, Gibran harus menyelesaikan amanah sebagai Wakil Presiden hingga akhir masa jabatannya pada 2029. Menurutnya, jabatan tersebut lahir melalui proses pemilihan umum yang sah dan hasilnya telah menjadi bagian dari perjalanan demokrasi Indonesia.
Karena itu, Heru mengingatkan agar persoalan politik tidak diselesaikan melalui tekanan, manuver kekuasaan, ataupun langkah yang mengabaikan mekanisme konstitusional. Ia meminta semua pihak menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok maupun partai politik.
“Berdewasalah secara politik. Bersikap santun dan bijaksana dalam menyikapi perkembangan politik. Jangan sampai kita menarik persoalan ini ke dalam politik sak karepe dewe. MAKI Jatim secara kelembagaan menyatakan dukungan penuh kepada Mas Gibran untuk menyelesaikan tugas sampai akhir masa jabatan. Saya yakin, sikap ini juga sesuai dengan keinginan 08,” ujar Heru MAKI.
Pernyataan Heru tersebut sekaligus menjadi pesan kepada para pemangku kepentingan agar tidak mengabaikan proses demokrasi yang telah berlangsung. Ia berpandangan bahwa hasil Pemilu 2024 harus dihormati dan setiap persoalan yang muncul setelahnya wajib diselesaikan melalui jalur hukum yang tersedia.
Legitimasi Politik Berasal dari Rakyat
Heru, yang pernah menjabat sebagai Ketua Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA), sayap resmi Partai Gerindra periode 2008–2012, secara khusus mengingatkan jajaran partai politik bahwa legitimasi kepemimpinan dalam negara demokrasi bersumber dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum.
Menurutnya, partai politik memang memiliki peran penting dalam sistem demokrasi. Namun, kepentingan politik partai tidak boleh ditempatkan di atas konstitusi maupun kehendak rakyat yang telah disalurkan melalui pemilu.
“Yang mempunyai legitimasi untuk menentukan kepemimpinan melalui pemilihan umum adalah rakyat Indonesia, bukan keputusan partai politik. Karena itu, semua pihak harus memahami batas kewenangannya dan menghormati proses konstitusional. Jangan sampai kepentingan politik sesaat justru mengorbankan kepastian hukum dan stabilitas negara,” tegasnya.
Heru juga menilai bahwa kedewasaan politik dapat terlihat dari kemampuan para elite menerima perbedaan pandangan tanpa harus menciptakan kegaduhan. Kritik terhadap pejabat negara tetap merupakan bagian dari demokrasi, tetapi penyelesaiannya harus mengikuti aturan hukum dan tata negara.
Pertemuan Gibran-Prabowo dan Isu Pengunduran Diri
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut disebut berlangsung sekitar dua setengah jam.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pembicaraan tersebut. Ia menyampaikan bahwa Gibran mengutarakan niat mundur di tengah dinamika yang berkembang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), khususnya polemik persyaratan pendidikan serta surat keterangan penyetaraan ijazah.
“Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo belum memberikan persetujuan atas niat pengunduran diri tersebut. Presiden justru disebut memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.
Informasi yang turut berkembang menyebutkan Gibran ingin memperoleh kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, hingga berita ini disusun, belum ada keputusan akhir yang diumumkan secara resmi oleh Gibran maupun Istana.
Perdebatan di DPR Semakin Mengemuka
Polemik tersebut juga memunculkan respons dari sejumlah kekuatan politik di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR RI dari enam fraksi disebut mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai salah satu langkah untuk menindaklanjuti persoalan yang berkembang.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyampaikan pandangan bahwa pengunduran diri Gibran dinilai sebagai pilihan yang lebih baik. Ia juga menyatakan proses konstitusional di DPR dapat tetap berjalan apabila Gibran tidak mengundurkan diri.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai sesuatu yang belum terjadi. Puan menegaskan bahwa hingga saat ini Gibran masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden.
Ketua Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, turut mengingatkan bahwa proses penggantian Wakil Presiden, baik karena pengunduran diri maupun pemberhentian, harus mengikuti mekanisme ketatanegaraan melalui DPR. Ia juga menegaskan bahwa keputusan untuk mengundurkan diri merupakan hak Gibran.
Di sisi lain, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, berpandangan bahwa putusan MA dan MK tidak serta-merta membatalkan kedudukan hukum Gibran sebagai Wakil Presiden. Ia merujuk pada amar putusan MK yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (N.O), serta menegaskan bahwa hasil Pemilu 2024 tetap memiliki kekuatan hukum.
Beragam pandangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Gibran memiliki dimensi hukum dan politik yang perlu dibedakan secara cermat. Putusan pengadilan, status jabatan Wakil Presiden, serta mekanisme pengunduran diri maupun penggantian pejabat negara harus dipahami berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MAKI Jatim Siap Mengambil Sikap terhadap Langkah yang Dinilai Inkonstitusional
Tidak berhenti pada pernyataan dukungan, Heru MAKI menyampaikan bahwa MAKI Jatim siap mengawal prinsip demokrasi dan konstitusi apabila muncul langkah politik yang dinilai bertentangan dengan aturan ketatanegaraan.
Ia menegaskan, sikap tersebut bukan berarti menolak proses hukum atau menghalangi pihak mana pun menyampaikan pendapat. Namun, menurut Heru, setiap upaya yang berkaitan dengan kedudukan Wakil Presiden harus memiliki dasar hukum yang jelas dan ditempuh melalui prosedur konstitusional.
“Saya dan lembaga SIAP MELAWAN perlakuan yang kami anggap inkonstitusional, apa pun bentuk legitimasinya, ketika ada upaya menurunkan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden tanpa menghormati mekanisme konstitusi. Mas Gibran, CATAT ITU!” pungkas Heru MAKI.
Sikap tegas tersebut menjadi penegasan posisi kelembagaan MAKI Jatim di tengah meningkatnya perdebatan mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden. Heru berharap para elite politik tidak mempertontonkan persaingan kekuasaan yang berlebihan, melainkan memberikan contoh bagaimana demokrasi dijalankan secara dewasa, santun, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan stabilitas pemerintahan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hasil demokrasi. Perbedaan pandangan harus diselesaikan melalui dialog dan mekanisme hukum, bukan dengan tekanan politik yang berpotensi memperkeruh suasana nasional.
Kini, publik menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai sikap Gibran setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo, sekaligus langkah DPR dalam menyikapi polemik tersebut.
Bagi Heru MAKI, pesan utamanya jelas: mandat rakyat tidak boleh dipermainkan oleh kepentingan politik sesaat. Setiap persoalan harus diselesaikan berdasarkan konstitusi, sementara amanah jabatan wajib dihormati sampai terdapat keputusan sah yang menentukan sebaliknya (Red).
