MOJOKERTO, 19 Oktober 2026 //HIGHLIGHT NEWS ID Pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Kabupaten Mojokerto memasuki tahap lanjutan. Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) menyatakan tengah menyiapkan pengaduan resmi setelah delapan sekolah yang disomasi pada 15 Oktober 2026 disebut belum memberikan tanggapan tertulis hingga berakhirnya tenggat waktu 3 × 24 jam.
Somasi tersebut berkaitan dengan indikasi dugaan pekerjaan revitalisasi yang diborongkan atau diserahkan kepada pihak ketiga. APPI menegaskan, berakhirnya batas waktu somasi tidak akan menghentikan penelusuran. Organisasi tersebut ingin agar dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan program diperiksa melalui mekanisme yang sah, berdasarkan dokumen dan fakta di lapangan.
Ketua Umum APPI, Kasiono, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa pengawasan penggunaan anggaran negara membutuhkan keterbukaan dan pertanggungjawaban. Menurutnya, pihak sekolah telah diberi kesempatan untuk menjelaskan persoalan yang dipertanyakan, sementara langkah selanjutnya akan ditempuh melalui jalur pengaduan resmi.
“APPI sudah menyampaikan somasi, menetapkan tenggat, dan memberikan kesempatan kepada pihak sekolah untuk menjelaskan persoalan yang kami pertanyakan. Sampai batas waktu berakhir, jawaban belum kami terima. Kami tegaskan, pengawasan APPI tidak berhenti hanya karena surat kami tidak dijawab. Kami akan membawa persoalan ini ke jalur pengaduan resmi dengan bukti yang tersedia. Penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap indikasi ketidaksesuaian harus diperiksa secara objektif,” tegas Kasiono.
Dugaan Pekerjaan Diborongkan Perlu Dibuktikan melalui Pemeriksaan
APPI menyoroti indikasi dugaan pekerjaan revitalisasi yang pelaksanaannya diborongkan atau diserahkan kepada pihak ketiga. Persoalan ini, menurut organisasi tersebut, perlu ditelaah dengan mengacu pada petunjuk teknis program, perjanjian bantuan, dokumen perencanaan, mekanisme pembelian material, pembayaran tenaga kerja, serta kondisi pekerjaan di lapangan.
APPI berpandangan bahwa program revitalisasi yang menggunakan skema swakelola tetap harus dilaksanakan sesuai aturan dan mekanisme pertanggungjawaban. Karena itu, bentuk keterlibatan pihak luar harus diperiksa berdasarkan ruang lingkup pekerjaan serta ketentuan yang berlaku.
Kasiono menegaskan, APPI tidak bermaksud menjatuhkan tuduhan tanpa dasar. Namun, indikasi yang dipersoalkan perlu memperoleh penjelasan yang dapat diuji melalui dokumen dan pemeriksaan objektif.
“Jangan sampai program yang seharusnya memperbaiki sarana pendidikan justru menyisakan pertanyaan mengenai cara pekerjaan dilaksanakan dan bagaimana anggarannya digunakan. Kami tidak akan menuduh tanpa dasar, tetapi kami juga tidak akan menutup mata terhadap indikasi yang layak diperiksa. Jika semua sudah sesuai ketentuan, tunjukkan dokumennya. Jika ada ketidaksesuaian, biarkan fakta dan hasil pemeriksaan menentukan tindak lanjutnya,” ujarnya.
Skema Swakelola Harus Menjamin Transparansi
Pelaksanaan revitalisasi melalui skema swakelola tidak hanya bertujuan menyelesaikan pembangunan fisik. Skema tersebut juga diharapkan mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat pengawasan, meningkatkan keterlacakan penggunaan anggaran, serta membuka peluang keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal sesuai ketentuan.
Atas dasar itu, APPI menilai penting untuk memastikan apakah pelaksanaan program di delapan sekolah tersebut telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan. Penilaian perlu mencakup kesesuaian antara perencanaan, proses pelaksanaan, penggunaan anggaran, dan hasil pekerjaan.
Menurut APPI, transparansi tidak cukup hanya dinyatakan dalam administrasi. Pelaksanaannya juga perlu didukung dokumen yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi.
APPI Siapkan Berkas Pengaduan, RAB hingga Pembayaran Tenaga Kerja Disorot
Setelah tenggat somasi berakhir tanpa tanggapan tertulis yang diterima, APPI menyatakan akan menyiapkan dokumen pengaduan yang dilengkapi surat somasi, bukti penerimaan surat, catatan pemantauan, serta bukti pendukung lain yang tersedia.
APPI berencana meminta instansi berwenang, termasuk unsur pengawasan pemerintah dan kementerian yang menangani program revitalisasi, untuk menelaah dugaan tersebut dan melakukan pemeriksaan apabila ditemukan dasar yang memadai.
Dokumen yang dinilai perlu ditelusuri antara lain:
– Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk menilai perencanaan penggunaan dana.
– Gambar perencanaan dan spesifikasi teknis sebagai acuan pekerjaan.
– Bukti transaksi pembelian material.
– Catatan pembayaran tenaga kerja.
– Dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan.
– Kesesuaian antara rencana, realisasi fisik, dan penggunaan anggaran.
APPI berharap pemeriksaan tersebut dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program sekaligus menjadi dasar bagi instansi berwenang untuk menentukan tindak lanjut sesuai hasil penelaahan.
Sumidi: APPI Mengutamakan Kejelasan, Bukan Polemik
Sekretaris Umum APPI, Sumidi, S.Sos., menyampaikan bahwa organisasinya tidak menginginkan polemik berkepanjangan. Menurutnya, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme resmi dengan tetap membuka kesempatan kepada pihak sekolah untuk memberikan klarifikasi.
“Kami tidak membutuhkan polemik yang berlarut-larut. Yang kami butuhkan adalah kejelasan. APPI telah membuka ruang klarifikasi, dan pihak sekolah tetap memiliki kesempatan untuk menyampaikan penjelasan beserta dokumen pendukungnya. Tetapi persoalan ini tidak boleh dibiarkan menggantung. Kami akan menempuh mekanisme resmi dan meminta pihak yang berwenang memeriksa fakta-fakta yang ada. Jika ditemukan pelanggaran, tindak lanjuti sesuai ketentuan. Jika tidak, sampaikan hasilnya secara objektif,” ujar Sumidi.
APPI menegaskan bahwa keterangan dan dokumen dari pihak sekolah tetap penting untuk memperoleh gambaran yang utuh. Dengan demikian, pemeriksaan dapat mempertimbangkan informasi dari seluruh pihak terkait dan tidak berhenti pada dugaan yang belum terverifikasi.
APPI: Pengawasan untuk Menjaga Mutu Pendidikan dan Akuntabilitas Anggaran
APPI menegaskan bahwa langkah pengawasan tersebut bukan untuk menghambat pembangunan sekolah ataupun merusak nama baik lembaga pendidikan. Tujuannya adalah memastikan program revitalisasi berjalan sesuai ketentuan, menghasilkan bangunan yang layak, dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik.
Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa pengelolaan kegiatan yang menggunakan anggaran negara harus disertai pertanggungjawaban yang jelas. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, tindak lanjut harus dilakukan melalui prosedur yang berlaku. Sebaliknya, apabila pelaksanaan dinyatakan sesuai, hasil pemeriksaan perlu disampaikan secara objektif.
Perlu ditegaskan bahwa belum adanya tanggapan atas somasi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Dugaan terkait pelaksanaan revitalisasi di delapan sekolah tersebut masih memerlukan klarifikasi, verifikasi dokumen, dan pemeriksaan lapangan oleh instansi yang berwenang.
APPI menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan mengenai kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pengaduan resmi, APPI berharap proses pemeriksaan dapat berjalan transparan dan akuntabel, sehingga penggunaan anggaran pendidikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan peserta didik.
APPI — Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia
Mengawal transparansi. Menuntut akuntabilitas. Melindungi kepentingan pendidikan (Red).
