SURABAYA – HIGHLIGHT NEWS ID Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Gresik, Dhimas Isdwiyono, membawa agenda penguatan pembinaan warga binaan ke level yang lebih luas. Bukan hanya soal pembinaan di dalam rutan, tetapi juga bagaimana hasil keterampilan warga binaan mampu berkembang, memiliki nilai ekonomi, dan mendapatkan akses pasar setelah mereka kembali ke masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka saat Dhimas mengikuti audiensi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur bersama para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Korwil Surabaya dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (1/9/2026).
Pertemuan itu menjadi momentum penting bagi jajaran Pemasyarakatan untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berbagai persoalan strategis dibahas, mulai dari penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan, peningkatan pelayanan publik, pengelolaan aset dan lahan, hingga pengembangan program pembinaan yang berorientasi pada kemandirian warga binaan.
Bagi Dhimas, keterlibatan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program pembinaan di Rutan Gresik dapat berkembang secara berkelanjutan.
Ia menilai, keterampilan yang diberikan kepada warga binaan akan memiliki dampak lebih besar apabila didukung akses promosi, pemasaran, jejaring usaha, serta peluang pengembangan produk.
“Audiensi ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk memperkuat kolaborasi antara Pemasyarakatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kami berharap sinergi ini dapat membuka lebih banyak peluang bagi pengembangan potensi warga binaan, khususnya dalam hal keterampilan, kemandirian, serta pemasaran produk hasil pembinaan,” ujar Dhimas.
Pernyataan tersebut sejalan dengan perhatian Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terhadap penguatan kelembagaan Pemasyarakatan. Dalam audiensi tersebut, Khofifah menyampaikan komitmen Pemprov Jatim untuk mendukung penyelenggaraan Pemasyarakatan di Jawa Timur.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah optimalisasi aset dan lahan idle yang berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan kantor wilayah baru.
“Kami tentu mendukung penguatan Pemasyarakatan di Jawa Timur. Aset dan lahan yang dapat dioptimalkan harus diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan penguatan kelembagaan, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Khofifah.
Dukungan tersebut dinilai dapat memperkuat fondasi kerja sama antara pemerintah daerah dan jajaran Pemasyarakatan. Sebab, kebutuhan Pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan warga binaan.
Kakanwil Ditjenpas Jawa Timur Kusnali dalam kesempatan tersebut menyoroti pentingnya perluasan akses pemasaran bagi produk UMKM hasil pembinaan warga binaan.
Menurutnya, produk yang dihasilkan melalui berbagai program pembinaan memiliki potensi ekonomi. Namun, potensi tersebut perlu diperkuat dengan dukungan pasar dan jejaring usaha.
“Kami ingin produk UMKM hasil pembinaan warga binaan dapat dipasarkan lebih luas dan memiliki nilai ekonomi. Karena itu, dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membuka akses pasar sangat penting agar hasil karya warga binaan dapat berkembang dan menjadi bekal kemandirian mereka,” tegas Kusnali.
Bagi Rutan Gresik, gagasan tersebut menjadi peluang untuk semakin mengembangkan pembinaan yang produktif. Dhimas menilai program pembinaan harus diarahkan agar warga binaan tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga memahami bagaimana keterampilan tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai.
Karena itu, sinergi lintas sektor menjadi penting. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan melalui fasilitasi, promosi, jejaring pemasaran, maupun pengembangan peluang usaha. Sementara jajaran Pemasyarakatan memastikan proses pembinaan dan peningkatan keterampilan warga binaan berjalan secara berkelanjutan.
Audiensi tersebut juga membuka ruang kolaborasi dalam pengembangan produk hasil pembinaan sebagai bagian dari program pemberdayaan dan kemandirian. Produk warga binaan diharapkan dapat memperoleh kesempatan lebih luas untuk dikenal, dipasarkan, dan dikembangkan.
Bagi Dhimas, keberhasilan pembinaan tidak seharusnya berhenti ketika warga binaan menyelesaikan program pelatihan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah keterampilan tersebut mampu menjadi bekal nyata ketika mereka kembali ke lingkungan masyarakat.
Dengan adanya dukungan lintas sektor, warga binaan diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan kemampuan, menghasilkan karya, serta membangun aktivitas produktif setelah kembali ke masyarakat.
Konsep tersebut sekaligus memperkuat arah pembinaan di Rutan Gresik agar semakin dekat dengan kebutuhan nyata warga binaan. Pembinaan tidak hanya menjadi aktivitas rutin, tetapi diarahkan untuk membangun kemampuan yang dapat digunakan dalam kehidupan setelah menjalani masa pidana.
Sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih luas bagi produk UMKM warga binaan. Dari sisi Pemasyarakatan, produk terus dikembangkan. Dari sisi pemerintah daerah, akses dan jejaring dapat diperkuat.
Pertemuan di Gedung Negara Grahadi tersebut akhirnya menjadi momentum penting bagi Dhimas Isdwiyono untuk memperkuat komitmen Rutan Gresik dalam membangun pembinaan berbasis keterampilan dan kemandirian.
Bukan sekadar membekali warga binaan dengan kemampuan, tetapi juga berupaya membuka jalan agar kemampuan itu memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan setelah mereka kembali ke tengah masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi tersebut, Rutan Gresik mendorong agar pembinaan warga binaan semakin produktif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata. Sinergi yang dibangun bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan menjadi salah satu pintu untuk mengubah hasil pembinaan menjadi peluang ekonomi sekaligus bekal menuju kehidupan yang lebih mandiri (Dd).
